Mulai Terkuak, Ini Kementerian Baru Jokowi Periode II?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
02 October 2019 12:03
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melebur sejumlah nomenklatur kementerian pada kabinet jilid dua pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.
Meskipun belum secara detail menjelaskan kepada publik, perlahan tapi pasti rencana Jokowi untuk menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai terungkap.
Pembahasan soal nomenklatur ini sudah mengerucut. Beberapa sumber CNBC Indonesia yang ikut dalam pembahasan nomenklatur mengatakan perubahan yang sudah pada tahap akhir adalah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim.
"Kemenko bidang Maritim akan menjadi Kemenko Bidang Maritim dan Investasi. Nantinya seluruh investasi akan terpusat di bawah kendali Menko Maritim dan Investasi," ungkap sumber CNBC Indonesia seperti ditulis Rabu (2/10/2019).
Selain itu, Kementerian Investasi, masih menurut sumber tersebut bakal terwujud. Kementerian Investasi adalah jelmaan dari BKPM saat ini.
"Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan dipertimbangkan dilebur dengan Kementerian Perdagangan," jelasnya.
Sementara, Kementerian Perindustrian masih akan berdiri sendiri.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi sempat mengungkapkan hal yang sama.
"Saya dengar [kementerian] perdagangan [dan] industri yang akan [dilebur]. [kementerian] luar negeri dikasih tugas negosiasi ekspor kita," kata Sofjan beberapa waktu lalu.
Sofjan memahami, rencana melebur kementerian dan lembaga tak lepas dari masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dikeluhkan oleh kepala negara.
Kinerja investasi dan ekspor yang loyo, memang kerap kali membuat Jokowi melontarkan wacana untuk menggabungkan nomenklatur terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada.
"Karena kebanyakan yang ngurus juga tidak efisien. Tadi banyak sekali department mengurus UKM. Tak efisien. Saya pikir rencana pak Jokowi harus kita dukung," tegasnya.
Menurut Sofjan, penggabungan nomenklatur memang diperlukan untuk mengantisipasi faktor-faktor yang selama ini menghambat perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global.
"Kita harus gerak cepat. Situasi ekonomi kita ini susah sekali loh. Kita harus kerja keras bersatu menghadapi ke depan bersama," kata Sofjan.
HALAMAN SELANJUTNYA : Kementerian Digital (NEXT)
Salah satu yang hampir final lainnya adalah Kementerian Ekonomi Digital.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan saat ini perkembangan digital cukup pesat di Indonesia.
"Nah Indonesia ini belum memiliki Kementerian Digital kan? Ini menurut saya penting," ungkap Sri Adiningsih saat ditemui CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Menurutnya, ekonomi digital ini cukup berkembang pesat di Indonesia. Sementara, menurut Sri Adiningsih, negara lain sudah memiliki Kementerian yang bertugas mengembangkan digitalisasi.
"Saat ini perizinan digital terpisah-pisah. Kementerian digital diharapkan bisa mengakomodir semau perkembangan digital dari proses awal hingga regulasi," kata Sri Adiningsih.
Indonesia mengalami pertumbuhan industri digital, seperti e-commerce yang semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air.
(dru) Next Article DPR Restui Soal Kementerian Baru, Istana Komentar Begini
Meskipun belum secara detail menjelaskan kepada publik, perlahan tapi pasti rencana Jokowi untuk menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai terungkap.
Pembahasan soal nomenklatur ini sudah mengerucut. Beberapa sumber CNBC Indonesia yang ikut dalam pembahasan nomenklatur mengatakan perubahan yang sudah pada tahap akhir adalah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim.
Selain itu, Kementerian Investasi, masih menurut sumber tersebut bakal terwujud. Kementerian Investasi adalah jelmaan dari BKPM saat ini.
"Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan dipertimbangkan dilebur dengan Kementerian Perdagangan," jelasnya.
Sementara, Kementerian Perindustrian masih akan berdiri sendiri.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi sempat mengungkapkan hal yang sama.
"Saya dengar [kementerian] perdagangan [dan] industri yang akan [dilebur]. [kementerian] luar negeri dikasih tugas negosiasi ekspor kita," kata Sofjan beberapa waktu lalu.
Sofjan memahami, rencana melebur kementerian dan lembaga tak lepas dari masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dikeluhkan oleh kepala negara.
Kinerja investasi dan ekspor yang loyo, memang kerap kali membuat Jokowi melontarkan wacana untuk menggabungkan nomenklatur terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada.
"Karena kebanyakan yang ngurus juga tidak efisien. Tadi banyak sekali department mengurus UKM. Tak efisien. Saya pikir rencana pak Jokowi harus kita dukung," tegasnya.
Menurut Sofjan, penggabungan nomenklatur memang diperlukan untuk mengantisipasi faktor-faktor yang selama ini menghambat perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global.
"Kita harus gerak cepat. Situasi ekonomi kita ini susah sekali loh. Kita harus kerja keras bersatu menghadapi ke depan bersama," kata Sofjan.
HALAMAN SELANJUTNYA : Kementerian Digital (NEXT)
Salah satu yang hampir final lainnya adalah Kementerian Ekonomi Digital.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan saat ini perkembangan digital cukup pesat di Indonesia.
"Nah Indonesia ini belum memiliki Kementerian Digital kan? Ini menurut saya penting," ungkap Sri Adiningsih saat ditemui CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Menurutnya, ekonomi digital ini cukup berkembang pesat di Indonesia. Sementara, menurut Sri Adiningsih, negara lain sudah memiliki Kementerian yang bertugas mengembangkan digitalisasi.
"Saat ini perizinan digital terpisah-pisah. Kementerian digital diharapkan bisa mengakomodir semau perkembangan digital dari proses awal hingga regulasi," kata Sri Adiningsih.
Indonesia mengalami pertumbuhan industri digital, seperti e-commerce yang semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air.
(dru) Next Article DPR Restui Soal Kementerian Baru, Istana Komentar Begini
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular