Alasan Dibalik Hasrat Jokowi Gaji Pengangguran Rp 500 Ribu
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
27 September 2019 06:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada 2020-2024. Untuk mengimplementasikan hal itu, Jokowi-Ma'ruf membuat suatu program pra kerja yang memakan biaya Rp10 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan bahwa lewat kartu pra kerja ini, diharapkan bisa mengurangi pengangguran, yang pada akhirnya dalam jangka panjang akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, artinya ada kegiatan ekonomi yang banyak. Orang yang berinvestasi dan buka usaha itu butuh pegawai baru. Sehingga ini lah yang bisa mengurangi pengangguran," ujar Askolani di Kementerian Keuangan, Kamis (26/9/2019).
Pasalnya lanjut Askolani, beberapa investor yang membuka usaha di Indonesia mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan pekerja yang memiliki keterampilan dan kualitas tinggi dalam jumlah banyak. Padahal mereka sudah dididik atau diberi pelatihan lewat balai latihan kerja (BLK).
"Kemudian diakui [di BLK] masih banyak belum mencukupI [SDM] dari sisi size dan kualitas. Ini yang kemudian pada 2019, paling tidak yang dapat pelatihan itu hanya sekitar 300.000 yang ditampung di BLK," kata Askolani melanjutkan.
Pelatihan untuk mereka yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan pun, kata Askolani, lewat Kartu Pra Kerjanya akan naik lebih dari dua kali lipat, dari yang hanya 300.000 menjadi 2 juta orang yang bisa dilatih.
"Dua juta orang itu bisa bagi mereka yang lulus SMA, SMK, dan belum dapat pekerjaan. Juga, bisa untuk mereka yang di stop dari PHK. Mereka bisa mendapatkan pelatihan dari kartu pra kerja ini," tuturnya.
Hasil akhirnya adalah perusahaan atau mereka yang sedang membutuhkan tenaga kerja, bisa mendapatkan pekerja dengan SDM yang berkualitas tinggi. Sehingga usahanya bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah dan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh.
Rencananya pemerintah juga akan mendorong dunia usaha untuk melakukan pelatihan seperti yang dicanangkan pemerintah. Misalnya dengan melakukan pelatihan untuk para pegawainya sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh para pengusaha.
"Perusahaan akan mendapat benefit dari biaya yang dia keluarkan untuk pelatihan lewat deduction tax," kata dia.
Secara keseluruhan, lewat kartu pra kerja ini, manfaatnya bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja, mendukung percepatan dunia usaha. Serta membantu mempercepat penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya bisa mengurangi pengangguran.
"Yang tadinya mungkin [pengusaha] susah [mendapatkan pegawai] skillfull dan match bisa dapatkan itu, dan harapannya usahanya akan berkembang," tutur Askolani.
Sebelumnya, pemerintah Jokowi bencananya memberi pemasukan pada pengangguran antara Rp300-500 ribu per bulan, untuk tiga bulan saja dimulai tahun 2020.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerangkan terkait syarat pemerintah tidak akan terlalu kaku. Intinya hanya membekali masyarakat agar bisa mendapatkan pekerjaan.
(sef/sef) Next Article Potret Sri Mulyani di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Jokowi
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan bahwa lewat kartu pra kerja ini, diharapkan bisa mengurangi pengangguran, yang pada akhirnya dalam jangka panjang akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, artinya ada kegiatan ekonomi yang banyak. Orang yang berinvestasi dan buka usaha itu butuh pegawai baru. Sehingga ini lah yang bisa mengurangi pengangguran," ujar Askolani di Kementerian Keuangan, Kamis (26/9/2019).
Pasalnya lanjut Askolani, beberapa investor yang membuka usaha di Indonesia mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan pekerja yang memiliki keterampilan dan kualitas tinggi dalam jumlah banyak. Padahal mereka sudah dididik atau diberi pelatihan lewat balai latihan kerja (BLK).
"Kemudian diakui [di BLK] masih banyak belum mencukupI [SDM] dari sisi size dan kualitas. Ini yang kemudian pada 2019, paling tidak yang dapat pelatihan itu hanya sekitar 300.000 yang ditampung di BLK," kata Askolani melanjutkan.
Pelatihan untuk mereka yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan pun, kata Askolani, lewat Kartu Pra Kerjanya akan naik lebih dari dua kali lipat, dari yang hanya 300.000 menjadi 2 juta orang yang bisa dilatih.
"Dua juta orang itu bisa bagi mereka yang lulus SMA, SMK, dan belum dapat pekerjaan. Juga, bisa untuk mereka yang di stop dari PHK. Mereka bisa mendapatkan pelatihan dari kartu pra kerja ini," tuturnya.
Hasil akhirnya adalah perusahaan atau mereka yang sedang membutuhkan tenaga kerja, bisa mendapatkan pekerja dengan SDM yang berkualitas tinggi. Sehingga usahanya bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah dan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh.
Rencananya pemerintah juga akan mendorong dunia usaha untuk melakukan pelatihan seperti yang dicanangkan pemerintah. Misalnya dengan melakukan pelatihan untuk para pegawainya sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh para pengusaha.
"Perusahaan akan mendapat benefit dari biaya yang dia keluarkan untuk pelatihan lewat deduction tax," kata dia.
Secara keseluruhan, lewat kartu pra kerja ini, manfaatnya bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja, mendukung percepatan dunia usaha. Serta membantu mempercepat penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya bisa mengurangi pengangguran.
"Yang tadinya mungkin [pengusaha] susah [mendapatkan pegawai] skillfull dan match bisa dapatkan itu, dan harapannya usahanya akan berkembang," tutur Askolani.
Sebelumnya, pemerintah Jokowi bencananya memberi pemasukan pada pengangguran antara Rp300-500 ribu per bulan, untuk tiga bulan saja dimulai tahun 2020.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerangkan terkait syarat pemerintah tidak akan terlalu kaku. Intinya hanya membekali masyarakat agar bisa mendapatkan pekerjaan.
(sef/sef) Next Article Potret Sri Mulyani di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Jokowi
Most Popular