Breaking News

Catat! Jokowi Minta DPR RI Tunda Pengesahan RUU KUHP

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
20 September 2019 14:37
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait pembahasan RUU KUHP di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).
Bogor, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Ia mengaku terus mencermati perkembangan pembahasan RUU tersebut secara saksama.

"Dan setelah memcermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yan berkeberatan dengan sejumlah substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada beberapa materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi.

"Saya sudah perintahkan menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," lanjutnya




Rencana DPR RI mengesahkan RUU KUHP dalam rapat paripurna pekan depan menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Ketua YLBHI Asfinawati meminta agar RUU KUHP jangan disahkan dulu. Ia pun menyebut argumen RKHUP ini adalah karya anak bangsa bisa dibantah.

"Pertama, Isinya banyak yang masih mengikuti KUHP Belanda. Kedua, isinya lebih kolonial dari KUHP Belanda. Saya sih mikir akan panen uji materiil jika buru-buru disahkan," kata Asfinawati kepada wartawan, Jumat (20/9/2019), seperti dilansir detik.com.

Ia menyoroti sejumlah hal dalam RUU KUHP ini. Menurut Asfinawati, aturan tersebut berpotensi menghambat kebebasan sipil.

"Pertama, menghambat kebebasan sipil: beragama, berkeyakinan, berekspresi, berpendapat. Kedua, penyimpangan dari asas legalitas yang berpotensi memperluas kriminalisasi," ujarnya.

Selain itu, kata Asfinawati, pasal dalam RUU KUHP juga cenderung melemahkan pengaturan tindak pidana khusus seperti korupsi, genosida dan sebagainya. Hal lain yang menjadi catatan adalah soal pengaturan moralitas individu di ruang privat.

"Banyak orang akan masuk penjara. Penjara makin penuh. Orang dapat melaporkan orang lain dengan mudah, karena pasalnya tersedia. Macam-macam," ujar dia.


(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading