Ibu Kota Pindah, Apakah Gedung DPR akan Disewakan?
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
19 September 2019 11:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mulai membangun sarana ibu kota baru mulai tahun depan. Sarana yang utama yang akan dibangun antara lain Istana hingga gedung DPR-RI.
Pertanyaanya bagaimana dengan gedung DPR di Jakarta yang akan ditinggalkan?
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata terus berkomunikasi intens dengan Pemda DKI Jakarta agar aset negara di Jakarta dapat dioptimalkan pengelolaannya setelah ada pemindahan ibu kota.
"Kalau kita tidak mendiskusikan secara spesifik seperti apa, asal disewa-sewakan saja, nanti kita jadi crowding out market properti di Jakarta. Swasta yang menyediakan malah dapat saingan dari pemerintah, itu tidak bagus," kata Isa di kantornya, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Isa memberikan ilustrasi, jika Jakarta ingin dibuat sebagai pusat kesehatan regional, maka pemerintah bakal menyediakan beberapa gedungnya untuk dimanfaatkan sebagai pusat kesehatan, bukan untuk dikomersialkan.
Gedung parlemen di kawasan Senayan juga menjadi perhatian ketika anggota DPR akan berkantor baru di Kalimantan Timur. Pengelolaannya harus sesuai dengan konsep peremajaan Jakarta.
"Kalau kemudian kita pikir, coba masa gedung kura-kura (gedung DPR/MPR RI) mau dijadikan office place, pertama itu heritage bagi kita, nggak pantas kita komersialkan."
"Kalau office place rate-nya berapa. Tapi kalau kita undang investor untuk membuat concert hall, theatrical, nilai investasinya beda," kata Isa berandai bila Jakarta dibentuk sebagai kota entertainment.
Skema pengelolaan itu menurutnya akan lebih potensial, namun ia mengaku masih perlu mendiskusikannya dengan pelbagai pihak.
"Idenya banyak tapi kita masih harus berkomunikasi dulu," ucap Isa.
(hoi/hoi) Next Article Demi Ibu Kota Baru, Jokowi 'Jual' Aset Negara
Pertanyaanya bagaimana dengan gedung DPR di Jakarta yang akan ditinggalkan?
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata terus berkomunikasi intens dengan Pemda DKI Jakarta agar aset negara di Jakarta dapat dioptimalkan pengelolaannya setelah ada pemindahan ibu kota.
Isa memberikan ilustrasi, jika Jakarta ingin dibuat sebagai pusat kesehatan regional, maka pemerintah bakal menyediakan beberapa gedungnya untuk dimanfaatkan sebagai pusat kesehatan, bukan untuk dikomersialkan.
Gedung parlemen di kawasan Senayan juga menjadi perhatian ketika anggota DPR akan berkantor baru di Kalimantan Timur. Pengelolaannya harus sesuai dengan konsep peremajaan Jakarta.
"Kalau kemudian kita pikir, coba masa gedung kura-kura (gedung DPR/MPR RI) mau dijadikan office place, pertama itu heritage bagi kita, nggak pantas kita komersialkan."
"Kalau office place rate-nya berapa. Tapi kalau kita undang investor untuk membuat concert hall, theatrical, nilai investasinya beda," kata Isa berandai bila Jakarta dibentuk sebagai kota entertainment.
Skema pengelolaan itu menurutnya akan lebih potensial, namun ia mengaku masih perlu mendiskusikannya dengan pelbagai pihak.
"Idenya banyak tapi kita masih harus berkomunikasi dulu," ucap Isa.
(hoi/hoi) Next Article Demi Ibu Kota Baru, Jokowi 'Jual' Aset Negara
Most Popular