Tok! DPR Setuju Anggaran Kementerian Luhut Rp350 M
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
09 September 2019 16:21
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan tambahan pagu anggaran 2020. Pagu indikatif dalam Nota Keuangan sebesar Rp 271,54 miliar, diusulkan naik Rp 79,25 miliar menjadi Rp 350,79 miliar.
Luhut bilang, tambahan anggaran itu diperlukan berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya. Dia merinci, angka tambahan sebesar Rp 79,25 miliar itu digunakan untuk kebutuhan pada 14 program.
"Kami usulkan tambahan tersebut dengan pikiran berangkat dari pengalaman sebelumnya, begitu banyak kegiatan yang di luar ekspektasi karena dinamika yang terjadi," ujar Luhut di komplek parlemen Senayan Jakarta, Senin (9/9/2019).
Secara rinci, program itu meliputi, pertama, koordinasi keamanan dan ketahanan maritim sebesar Rp 11,5 miliar. Kedua, koordinasi delimitiasi zona maritim sebesar Rp 8 miliar.
Selanjutnya, kebutuhan untuk sekretariat Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF -BRI) sebesar Rp10 miliar. Ada pula alokasi untuk kendaraan bermotor listrik sebesar Rp 1,5 miliar.
Untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Luhut butuh Rp 1 miliar. Berikutnya, untuk pengendalian status dan kualitas geopark nasional alokasinya Rp 4 miliar. Adapun untuk pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan sampah laut sebesar Rp 4,5 miliar.
Program lainnya yakni untuk mendukung operasional sekretariat pengarah Citarum sebesar Rp 4 miliar, annual maintenance ArcGIS dekstop standard license sebesar Rp 300 juta dan untuk kebijakan kesehatan laut Indonesia sebesar Rp 2 miliar.
Gayung bersambut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pun menyetujui usulan ini. Persetujuan ini dibacakan Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir.
"Pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp350,79 miliar ini telah disetujui bersama. Maka dengan demikian rapat kerja dengan Kemenko Kemaritiman saya nyatakan ditutup," pungkasnya.
(hoi/hoi) Next Article Menko Luhut Pamitan: Ini Pertemuan Terakhir Kita
Luhut bilang, tambahan anggaran itu diperlukan berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya. Dia merinci, angka tambahan sebesar Rp 79,25 miliar itu digunakan untuk kebutuhan pada 14 program.
"Kami usulkan tambahan tersebut dengan pikiran berangkat dari pengalaman sebelumnya, begitu banyak kegiatan yang di luar ekspektasi karena dinamika yang terjadi," ujar Luhut di komplek parlemen Senayan Jakarta, Senin (9/9/2019).
Selanjutnya, kebutuhan untuk sekretariat Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF -BRI) sebesar Rp10 miliar. Ada pula alokasi untuk kendaraan bermotor listrik sebesar Rp 1,5 miliar.
Untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Luhut butuh Rp 1 miliar. Berikutnya, untuk pengendalian status dan kualitas geopark nasional alokasinya Rp 4 miliar. Adapun untuk pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan sampah laut sebesar Rp 4,5 miliar.
Program lainnya yakni untuk mendukung operasional sekretariat pengarah Citarum sebesar Rp 4 miliar, annual maintenance ArcGIS dekstop standard license sebesar Rp 300 juta dan untuk kebijakan kesehatan laut Indonesia sebesar Rp 2 miliar.
Gayung bersambut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pun menyetujui usulan ini. Persetujuan ini dibacakan Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir.
"Pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp350,79 miliar ini telah disetujui bersama. Maka dengan demikian rapat kerja dengan Kemenko Kemaritiman saya nyatakan ditutup," pungkasnya.
(hoi/hoi) Next Article Menko Luhut Pamitan: Ini Pertemuan Terakhir Kita
Most Popular