Pemerintah Perlu Perluas Basis Investor Lokal di Pasar SUN

News - Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
03 September 2019 20:43
Pemerintah Perlu Perluas Basis Investor Lokal di Pasar SUN
Jakarta, CNBC Indonesia- Untuk membuat utang pemerintah lebih efisien diperlukan pendalaman pasar keuangan oleh investor lokal. Pendalaman pada investor lokal diperlukan untuk mengurangi goncangan dari faktor global seperti nilai tukar atau kepergian investor asing dari Indonesia.

"Pengelolaan utang pemerintah sekarang sudah efisien. Tapi bisa lebih (efisien) lagi jika memperdalam pasar obligasi, dengan biayanya lebih turun. Ujung-ujungnya yang membuat tidak efisien karena kepemilikan asing yang terlalu tinggi," kata Chief Economist PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Winang Budoyo kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

Memperluas basis investor lokal menurutnya juga menjadi langkah mitigasi risiko dari utang, dan mengurangi volatilitas. Apalagi jika dominasi kepemilikan asing terhadap surat utang negara bisa berkurang. 


"Biasanya kan yang masuk SBN itu-itu aja. Kalau porsi lokal meningkat, porsi asing bisa turun. Risikonya juga turun, jadi tidak sevolatil sekarang," katanya.


Jika porsi asing di pasar keuangan bisa turun, maka investor yang masuk adalah yang bersifat jangka panjang melalui penanaman modal asing. Sehingga tidak mudah untuk keluar masuk dan akan lebih stabil. Sementara saat ini, porsi investor asing di pasar keuangan tinggi dan dan investor jangka pendek pun banyak.

"Efisiensi itu bisa dibuat kalau pasar obligasi dalam. Jika pasar obligasi dalam, yield (imbal hasil) akan turun. Banyak investor masuk berati biaya akan lebih murah," jelas Winang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya pernah menyampaikan jika pembiayaan utang pada RAPBN tahun 2020 mencapai Rp 351,9 triliun. Jumlah pembiayaan utang tersebut turun jika dibandingkan perkiraan realisasi (outlook) APBN 2019 yang sebesar Rp 373,9 triliun.

Pemerintah memastikan pengelolaan utang akan dilakukan secara hati-hati meski masih harus menutup defisit dengan utang. Jokowi mengatakan pemerintah akan mengelola fiskal secara konsisten dan hati-hati.

"Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB tetap dikendalikan dalam batas aman, di bawah tingkat yang diatur dalam UU Keuangan Negara, sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif," kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8/2019).

Upaya tersebut ditunjukkan dengan diturunkannya Defisit Anggaran dari 2,59% terhadap PDB pada 2015, menjadi sekitar 1,93% pada 2019 dan pada 2020 diturunkan lagi menjadi 1,76%. Defisit keseimbangan primer juga dipersempit dari Rp 142,5 triliun pada 2015, menjadi sekitar Rp 34,7 triliun pada 2019, dan diupayakan lebih rendah lagi menjadi Rp 12 triliun pada 2020," kata Jokowi.


Winang memaparkan utang yang efisien ada bisa dilihat dari dua hal. Pertama, dari sisi efisiensi biaya yang rendah baik dari sisi bunga maupun risiko. Kedua, dalam mengelola anggaran, fokus pengambilan utang jangka panjang. Artinya obligasi yang diterbitkan lebih banyak jangka panjang misalnya 10 tahun, cash flow management bisa lebih panjang dan mudah.

"Selama ini utang pemerintah sudah bagus, karena lebih diarahkan mencari utang dengan risiko rendah dari sisi bunga dan nilai tukar dan panjang tenornya. Ini tidak membebani cash flow setiap tahun," kata Winang.

Tren penurunan suku bunga pun bisa jadi pendalaman pasar keuangan bisa dilakukan. Apalagi investasi di obligasi menurut Winang akan jauh lebih menguntungkan. "Ini saatnya mengubah mindset masyarakat untuk masuk ke obligasi secara langsung," kata Winang.

[Gambas:Video CNBC]


(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading