Papua dan Papua Barat Boleh Referendum, Pak Wiranto?
Redaksi, CNBC Indonesia
03 September 2019 17:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto angkat bicara perihal keinginan sejumlah pihak agar referendum digelar di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, hal itu tidak dimungkinkan.
Ia menuturkan, Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang telah memiliki pemerintahan. Wiranto menyebut kedua daerah itu berbeda dengan Timor-Timur (kini Timor Leste) yang sejatinya merupakan provinsi seberang lautan dari Portugis. Di PBB, lanjut dia, Timtim bukan wilayah Indonesia sehingga bisa mengajukan referendum.
Terkait referendum Papua dan Papua Barat, Wiranto menyampaikan hal itu telah dilakukan pada tahun 1969. Saat itu, referendum (Pepera) di Papua sudah sesuai dengan piagam PBB, di antaranya melalui jajak pendapat dan didukung sebagian besar negara anggota PBB.
Referendum Papua juga tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2524. Dalam resolusi itu disebutkan bahwa Papua-Papua Barat sah sebagai wilayah Indonesia.
"Keputusan PBB itu tidak bisa bolak-balik ditinjau lagi, tidak bisa. Sehingga jalan ke sana (referendum) tidak ada lagi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wiranto membantah pemerintah tidak memenuhi hak dasar warga Papua dan Papua Barat, misalnya hak politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Hal itu merespons pernyataan Ketua Gerakan Persatuan pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.
Wiranto menilai hal itu tidak benar karena pemerintah telah memenuhi hak dasar bagi warga Papua dan Papua Barat lewat Otonomi Khusus.
"Jadi tidak ada seperti berita yang disampaikan Benny Wenda di luar negeri bahwa Indonesia mengebiri hak-hak warga Papua-Papua Barat," katanya.
(miq/hoi) Next Article Live! Wiranto Beberkan Situasi Terkini Usai Jayapura Rusuh
Ia menuturkan, Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang telah memiliki pemerintahan. Wiranto menyebut kedua daerah itu berbeda dengan Timor-Timur (kini Timor Leste) yang sejatinya merupakan provinsi seberang lautan dari Portugis. Di PBB, lanjut dia, Timtim bukan wilayah Indonesia sehingga bisa mengajukan referendum.
Terkait referendum Papua dan Papua Barat, Wiranto menyampaikan hal itu telah dilakukan pada tahun 1969. Saat itu, referendum (Pepera) di Papua sudah sesuai dengan piagam PBB, di antaranya melalui jajak pendapat dan didukung sebagian besar negara anggota PBB.
Referendum Papua juga tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2524. Dalam resolusi itu disebutkan bahwa Papua-Papua Barat sah sebagai wilayah Indonesia.
"Keputusan PBB itu tidak bisa bolak-balik ditinjau lagi, tidak bisa. Sehingga jalan ke sana (referendum) tidak ada lagi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wiranto membantah pemerintah tidak memenuhi hak dasar warga Papua dan Papua Barat, misalnya hak politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Hal itu merespons pernyataan Ketua Gerakan Persatuan pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.
Wiranto menilai hal itu tidak benar karena pemerintah telah memenuhi hak dasar bagi warga Papua dan Papua Barat lewat Otonomi Khusus.
"Jadi tidak ada seperti berita yang disampaikan Benny Wenda di luar negeri bahwa Indonesia mengebiri hak-hak warga Papua-Papua Barat," katanya.
(miq/hoi) Next Article Live! Wiranto Beberkan Situasi Terkini Usai Jayapura Rusuh
Most Popular