China: Akhir Perang Dagang Tergantung Amerika
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
03 September 2019 16:02
Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan untuk mengakhiri kebuntuan dalam perang dagang dan mencapai kesepakatan dengan China ada di tangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Demikian disampaikan penasihat pemerintah China Wang Huiyao. Ia mengatakan China telah melakukan semua upaya untuk mengatasi beberapa kekhawatiran yang dikeluhkan oleh komunitas bisnis asing di negaranya akibat perang dagang.
Upaya itu termasuk mengeluarkan undang-undang investasi asing baru pada bulan Maret, kata Wang yang juga merupakan pendiri dan presiden lembaga think tank Center for China and Globalization yang berbasis di Beijing.
Undang-undang baru ini melarang transfer teknologi secara paksa dari bisnis yang diinvestasikan asing di China dan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual, kata Wang.
Dia juga mengatakan bahwa hal itu akan memberi perusahaan luar negeri kedudukan yang sama dengan pemain domestik.
"Tidak realistis untuk mengubah seluruh rangkaian undang-undang di China, tidak ada negara yang bisa melakukan itu, tetapi kami benar-benar telah mengesahkan undang-undang baru," katanya, mengutip CNBC International, Selasa (3/9/2019).
"Jadi, saya pikir masih ada alasan untuk bekerja di sana untuk mengatasi semua kekhawatiran yang mungkin dimiliki AS,".
Namun, beberapa analis mengatakan bahwa undang-undang itu kemungkinan tidak akan banyak berfungsi dan mungkin tidak cukup untuk menenangkan AS.
Undang-undang baru itu akan diimplementasikan pada Januari tahun depan. Sebelumnya pada saat disahkan oleh China, UU ini justru membuat marah Trump.
"Langkah China itu melanggar kesepakatan selama negosiasi sebelumnya," kata Trump saat itu. Setelahnya AS menaikkan tarif untuk barang-barang China.
Minggu kemarin, AS dan China kembali saling menerapkan tarif impor pada barang-barang masing-masing, meningkatkan perang dagang. AS resmi memberlakukan tahap pertama kenaikan tarif 15% pada US$ 300 miliar barang asal China.
Sementara China juga mulai memberlakukan tarif tambahan pada beberapa barang Amerika Serikat (AS) senilai US$75 miliar. Tarif tambahan senilai 5% dan 10% dikenakan pada 1.717 barang dari total 5.078 produk yang berasal dari AS.
Langkah ini membuat beberapa ahli menjadi pesimis bahwa dua ekonomi terbesar dunia itu dapat mencapai kesepakatan sebelum pemilihan presiden AS dilakukan pada tahun 2020 mendatang.
Keraguan ini juga disampaikan langsung oleh Wang. Namun, Wang mengatakan China tetap bersedia melakukan pembicaraan dagang.
"Kami tidak bisa memiliki kesepakatan yang sempurna," kata Wang. "Anda dapat melihat bahwa China terus membuka (ekonominya) bukan untuk kepentingan dan kemauan AS, tetapi untuk China sendiri,".
"Saya pikir untuk AS, mereka harus melihat kemajuan yang dibuat China dan kemudian mungkin bekerja pada momentum itu untuk mendorong China menjadi lebih terbuka, daripada menempatkan China pada posisi yang sulit," katanya lagi.
(sef/sef) Next Article Searah Nih Ye... AS-China Telponan Bahas Tarif Perang Dagang
Demikian disampaikan penasihat pemerintah China Wang Huiyao. Ia mengatakan China telah melakukan semua upaya untuk mengatasi beberapa kekhawatiran yang dikeluhkan oleh komunitas bisnis asing di negaranya akibat perang dagang.
Upaya itu termasuk mengeluarkan undang-undang investasi asing baru pada bulan Maret, kata Wang yang juga merupakan pendiri dan presiden lembaga think tank Center for China and Globalization yang berbasis di Beijing.
Undang-undang baru ini melarang transfer teknologi secara paksa dari bisnis yang diinvestasikan asing di China dan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual, kata Wang.
Dia juga mengatakan bahwa hal itu akan memberi perusahaan luar negeri kedudukan yang sama dengan pemain domestik.
"Tidak realistis untuk mengubah seluruh rangkaian undang-undang di China, tidak ada negara yang bisa melakukan itu, tetapi kami benar-benar telah mengesahkan undang-undang baru," katanya, mengutip CNBC International, Selasa (3/9/2019).
"Jadi, saya pikir masih ada alasan untuk bekerja di sana untuk mengatasi semua kekhawatiran yang mungkin dimiliki AS,".
Namun, beberapa analis mengatakan bahwa undang-undang itu kemungkinan tidak akan banyak berfungsi dan mungkin tidak cukup untuk menenangkan AS.
Undang-undang baru itu akan diimplementasikan pada Januari tahun depan. Sebelumnya pada saat disahkan oleh China, UU ini justru membuat marah Trump.
"Langkah China itu melanggar kesepakatan selama negosiasi sebelumnya," kata Trump saat itu. Setelahnya AS menaikkan tarif untuk barang-barang China.
Minggu kemarin, AS dan China kembali saling menerapkan tarif impor pada barang-barang masing-masing, meningkatkan perang dagang. AS resmi memberlakukan tahap pertama kenaikan tarif 15% pada US$ 300 miliar barang asal China.
Sementara China juga mulai memberlakukan tarif tambahan pada beberapa barang Amerika Serikat (AS) senilai US$75 miliar. Tarif tambahan senilai 5% dan 10% dikenakan pada 1.717 barang dari total 5.078 produk yang berasal dari AS.
Langkah ini membuat beberapa ahli menjadi pesimis bahwa dua ekonomi terbesar dunia itu dapat mencapai kesepakatan sebelum pemilihan presiden AS dilakukan pada tahun 2020 mendatang.
Keraguan ini juga disampaikan langsung oleh Wang. Namun, Wang mengatakan China tetap bersedia melakukan pembicaraan dagang.
"Kami tidak bisa memiliki kesepakatan yang sempurna," kata Wang. "Anda dapat melihat bahwa China terus membuka (ekonominya) bukan untuk kepentingan dan kemauan AS, tetapi untuk China sendiri,".
"Saya pikir untuk AS, mereka harus melihat kemajuan yang dibuat China dan kemudian mungkin bekerja pada momentum itu untuk mendorong China menjadi lebih terbuka, daripada menempatkan China pada posisi yang sulit," katanya lagi.
(sef/sef) Next Article Searah Nih Ye... AS-China Telponan Bahas Tarif Perang Dagang
Most Popular