Larangan Ekspor Nikel Berlaku, ESDM Janji Benahi Tata Niaga
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
02 September 2019 13:40
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan larangan ekspor nikel yang berlaku mulai 1 Januari 2020.
Berdasar berbagai pertimbangan, mulai dari menjaga cadangan hingga antisipasi banyaknya permintaan pasokan dari puluhan smelter yang akan beroperasi.
"Atas dasar tersebut segala sesuatu yang berhubungan dengan nikel ekspor raw material akan berakhir pada 31 Desember 2019," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, Senin (2/9/2019).
Sebagai tindak lanjut dari pelarangan ini, Bambang juga menjawab pertanyaan seputar tata niaga industri nikel yang sempat dikeluhkan oleh penambang. Terutama soal harga yang di bawah pasar, dan praktik surveyor "bodong".
Bambang menjelaskan, soal pembelian harga nikel dalam negeri harus mengacu pada Harga Mineral Acuan (HMA) yang terbit setiap bulan.
"Itu harus diacu para pihak, ini yang bilang harganya terlalu rendah siapa? Kemarin saya ketemu smelter katanya tidak seperti itu, ini yang kita sedang beresin juga. Kami minta narsum masing-masing bertemu, biar bicara yang benar. Kemarin saya ketemu Smelter dia bilang tidak beli segitu kok," katanya.
Peran pemerintah tidak sampai ke bisnis, karena itu business to business para pelaku usaha. Tapi, pemerintah ingin tahu dan memastikan bahwa praktik bisnis mereka berkembang baik agar sama-sama untung. "Demikian juga smelter, harus untung, itu B2B silakan saja, tapi menteri kan kasih HMA itu yang harus diacu. Kalau tidak, yang dirugikan pemerintah."
(gus) Next Article Pilih Ekspor, Penambang Nikel 'Gerah' dengan Smelter China?
Berdasar berbagai pertimbangan, mulai dari menjaga cadangan hingga antisipasi banyaknya permintaan pasokan dari puluhan smelter yang akan beroperasi.
Sebagai tindak lanjut dari pelarangan ini, Bambang juga menjawab pertanyaan seputar tata niaga industri nikel yang sempat dikeluhkan oleh penambang. Terutama soal harga yang di bawah pasar, dan praktik surveyor "bodong".
Bambang menjelaskan, soal pembelian harga nikel dalam negeri harus mengacu pada Harga Mineral Acuan (HMA) yang terbit setiap bulan.
"Itu harus diacu para pihak, ini yang bilang harganya terlalu rendah siapa? Kemarin saya ketemu smelter katanya tidak seperti itu, ini yang kita sedang beresin juga. Kami minta narsum masing-masing bertemu, biar bicara yang benar. Kemarin saya ketemu Smelter dia bilang tidak beli segitu kok," katanya.
Peran pemerintah tidak sampai ke bisnis, karena itu business to business para pelaku usaha. Tapi, pemerintah ingin tahu dan memastikan bahwa praktik bisnis mereka berkembang baik agar sama-sama untung. "Demikian juga smelter, harus untung, itu B2B silakan saja, tapi menteri kan kasih HMA itu yang harus diacu. Kalau tidak, yang dirugikan pemerintah."
 Foto: Infografis/Larangan Ekspor Biji Nikel/Edward Ricardo |
(gus) Next Article Pilih Ekspor, Penambang Nikel 'Gerah' dengan Smelter China?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular