
Ridwan Kamil: Bandung Tak Cocok Lagi Jadi Pusat Pemerintahan
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
29 August 2019 15:58

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana pemindahan ibu kota dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Ridwan Kamil, mewacanakan pemindahan ibu kota Jawa Barat dari Bandung ke tempat lain.
Menurut RK, sapaan Ridwan Kamil, Bandung sudah tak ideal menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat, sama seperti Jakarta.
"Pada dasarnya secara fisik kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," kata RK di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (29/8/2019) seperti dilansir dari detikcom.
Ia merujuk kepada situasi kantor-kantor pemerintahan yang lokasinya tak berada dalam satu kompleks. Kondisi tersebut dinilai tidak produktif untuk sebuah pusat pemerintahan atau ibu kota.
"Contohnya kantor-kantor pemerintahan cekclok (terpisah), dan tidak produktif," jelas dia.
Dia menuturkan, sejauh ini ada opsi daerah yang dipertimbangkan yaitu Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka).
"Sudah ada persetujuan (DPRD) wacana (pemindahan) pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi. Ada di Tegalluar, Walini, atau Rebana (Kertajati)," ungkap dia.
Tiga wilayah tersebut dalam beberapa tahun mendatang memang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi baru. Ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur besar.
Sebut saja wilayah Tegalluar (Kabupaten Bandung) dan Walini (Kabupaten Bandung Barat) yang akan dilalaui Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Keberadaan Kereta Cepat akan berdampak terhadap ekonomi dan pembangunan di sekitarnya.
Selain itu, Rebana (Cirebon-Subang-Majaleng) juga diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Khususnya di Subang, akan dibangun Pelabuhan Patimban. Keberadaan pelabuhan ini akan berdampak terhadap ekonomi sekitar.
RK akan melakukan kajian pemindahan ibu kota Jabar dalam enam bulan ke depan. Ia menuturkan perlu mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menentukan pengganti Bandung. Mulai dari risiko bencana hingga infrastruktur.
"Semua kemungkinan butuh kajian, minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lainnya," ungkap dia.
(wed/wed) Next Article Kang Emil, Jokowi, dan Nagara Rimba Nusa
Menurut RK, sapaan Ridwan Kamil, Bandung sudah tak ideal menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat, sama seperti Jakarta.
"Pada dasarnya secara fisik kota Bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," kata RK di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (29/8/2019) seperti dilansir dari detikcom.
Ia merujuk kepada situasi kantor-kantor pemerintahan yang lokasinya tak berada dalam satu kompleks. Kondisi tersebut dinilai tidak produktif untuk sebuah pusat pemerintahan atau ibu kota.
"Contohnya kantor-kantor pemerintahan cekclok (terpisah), dan tidak produktif," jelas dia.
Dia menuturkan, sejauh ini ada opsi daerah yang dipertimbangkan yaitu Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka).
"Sudah ada persetujuan (DPRD) wacana (pemindahan) pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi. Ada di Tegalluar, Walini, atau Rebana (Kertajati)," ungkap dia.
Tiga wilayah tersebut dalam beberapa tahun mendatang memang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi baru. Ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur besar.
Sebut saja wilayah Tegalluar (Kabupaten Bandung) dan Walini (Kabupaten Bandung Barat) yang akan dilalaui Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Keberadaan Kereta Cepat akan berdampak terhadap ekonomi dan pembangunan di sekitarnya.
Selain itu, Rebana (Cirebon-Subang-Majaleng) juga diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Khususnya di Subang, akan dibangun Pelabuhan Patimban. Keberadaan pelabuhan ini akan berdampak terhadap ekonomi sekitar.
RK akan melakukan kajian pemindahan ibu kota Jabar dalam enam bulan ke depan. Ia menuturkan perlu mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menentukan pengganti Bandung. Mulai dari risiko bencana hingga infrastruktur.
"Semua kemungkinan butuh kajian, minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lainnya," ungkap dia.
(wed/wed) Next Article Kang Emil, Jokowi, dan Nagara Rimba Nusa
Most Popular