Sindiran Jokowi ke DPR: Gaji Anda Lebih Besar dari Saya
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
26 August 2019 13:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan sindiran kepada anggota parlemen yang dianggap masih saja menggunakan pola lama di tengah perubahan dinamika ekonomi dunia.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat membuka Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
"Mohon maaf, mohon maaf. Saya lihat kita ini masih memakai pola lama yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah. Sejak Orde Baru yang namanya membuat undang-undang itu masih bertele-tele," kata Jokowi.
Ia lantas menceritakan bagaimana proses pembuatan sebuah payung hukum yang dibahas antara lembaga eksekutif maupun legislatif, yang dalam hal ini adalah pemerintah dan dewan parlemen.
"Buat DIM dulu, kemudian pembahasan dua kali masa sidang, ada kunker, studi banding di dalam dan luar negeri. Gimana kita bisa cepat kalau ini diteruskan," tegasnya.
"Juga penganggaran yang dimulai dari nota keuangan. Ada pembahasan di paripurna, di balikin lagi ke komisi dan badan anggaran. Step balik lagi ke paripurna, pandangan fraksi. Mohon maaf, tapi apakah tidak bisa evaluasi agar lebih cepat,"
Jokowi mengaku tak habis pikir dengan pola lama yang kerap kali digunakan dalam setiap pembahasan peraturan perundang-undangan. Padahal, dibutuhkan cara baru dalam menghadapi perubahan sekarang.
"Dan juga mohon maaf, pendapatan anggota DPR kan sudah lebih besar dari menteri, bahkan lebih besar dari Presiden. Maaf kalau saya keliru. Pak Ketua, bener? Jadi sekali lagi marilah kita bekerja menghadapi tantangan yang tidak seperti dulu," kata Jokowi.
Jokowi menginginkan regulasi yang dibuat antara eksekutif dan legislatif lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, deregulasi besar-besaran memang perlu dilakukan untuk menyikapi situasi.
"Kenapa gak dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin sehingga eksekutif bisa lebih cepat dan fleksibel menghadapi perubahan yang ada," tegas Jokowi.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Jokowi: Saya Acungi 2 Jempol untuk DPR Kalau...
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat membuka Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
"Mohon maaf, mohon maaf. Saya lihat kita ini masih memakai pola lama yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah. Sejak Orde Baru yang namanya membuat undang-undang itu masih bertele-tele," kata Jokowi.
"Buat DIM dulu, kemudian pembahasan dua kali masa sidang, ada kunker, studi banding di dalam dan luar negeri. Gimana kita bisa cepat kalau ini diteruskan," tegasnya.
 Foto: Jokowi pada Orientasi Nilai-Nilai Kebangasaan (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara) |
"Juga penganggaran yang dimulai dari nota keuangan. Ada pembahasan di paripurna, di balikin lagi ke komisi dan badan anggaran. Step balik lagi ke paripurna, pandangan fraksi. Mohon maaf, tapi apakah tidak bisa evaluasi agar lebih cepat,"
Jokowi mengaku tak habis pikir dengan pola lama yang kerap kali digunakan dalam setiap pembahasan peraturan perundang-undangan. Padahal, dibutuhkan cara baru dalam menghadapi perubahan sekarang.
"Dan juga mohon maaf, pendapatan anggota DPR kan sudah lebih besar dari menteri, bahkan lebih besar dari Presiden. Maaf kalau saya keliru. Pak Ketua, bener? Jadi sekali lagi marilah kita bekerja menghadapi tantangan yang tidak seperti dulu," kata Jokowi.
Jokowi menginginkan regulasi yang dibuat antara eksekutif dan legislatif lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, deregulasi besar-besaran memang perlu dilakukan untuk menyikapi situasi.
"Kenapa gak dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin sehingga eksekutif bisa lebih cepat dan fleksibel menghadapi perubahan yang ada," tegas Jokowi.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Jokowi: Saya Acungi 2 Jempol untuk DPR Kalau...
Most Popular