Mendagri Larang Semua Kepala Daerah di Papua Keluar Kota
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
22 August 2019 11:08
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melarang semua kepala daerah di Papua dan Papua Barat keluar kota. Larangan itu dikeluarkan menyusul situasi terkini di Bumi Cenderawasih yang belum pulih sepenuhnya.
"Langkah yang kami lakukan pertama membuat radiogram ke seluruh gubernur, wagub (wakil gubernur), bupati, wali kota untuk sementara ini tidak keluar kota dan lakukan koordinasi di regu pemerintah daerah serta tokoh adat masyarakat. Lalu kalau ada demo untuk diterima dan diajak dialog agar redam situasi jadi lebih kondusif," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8/2019).
Selain itu, lanjut dia, Kemendagri juga mendorong pertemuan antara Gubernur Papua dan Jawa Timur di Surabaya dalam waktu dekat ini. Pertemuan itu juga akan mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian.
Kemendagri, menurut Tjahjo, juga akan memonitor sejumlah daerah yang dihuni oleh mahasiswa/i papua. Tujuannya adalah agar kepala daerah itu melakukan pendekatan dialog dan memberikan penjelasan yang benar.
"Saya yakin pak menkopolhukam yang akan jalan ke papua dan koordinasi ke gubernur di sana. Saya optimistis semua akan cepat selesai," kata Tjahjo.
Seperti diketahui, kondisi di Papua dan Papua Barat memang sedang tidak kondusif beberapa waktu belakangan. Usai situasi di Manokwari dan Sorong dinyatakan kondusif oleh pemerintah, kerusuhan dikabarkan terjadi di Fakfak dan Timika, kemarin.
Demi menghindari situasi yang tidak diinginkan, kepolisian setempat telah mengimbau warga untuk tidak keluar rumah. Utamanya bagi warga pendatang dari luar Papua dan Papua Barat.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dru) Next Article Para Gubernur Kumpul di Jakarta, Bahas Apa Ya?
"Langkah yang kami lakukan pertama membuat radiogram ke seluruh gubernur, wagub (wakil gubernur), bupati, wali kota untuk sementara ini tidak keluar kota dan lakukan koordinasi di regu pemerintah daerah serta tokoh adat masyarakat. Lalu kalau ada demo untuk diterima dan diajak dialog agar redam situasi jadi lebih kondusif," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8/2019).
Selain itu, lanjut dia, Kemendagri juga mendorong pertemuan antara Gubernur Papua dan Jawa Timur di Surabaya dalam waktu dekat ini. Pertemuan itu juga akan mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian.
Kemendagri, menurut Tjahjo, juga akan memonitor sejumlah daerah yang dihuni oleh mahasiswa/i papua. Tujuannya adalah agar kepala daerah itu melakukan pendekatan dialog dan memberikan penjelasan yang benar.
"Saya yakin pak menkopolhukam yang akan jalan ke papua dan koordinasi ke gubernur di sana. Saya optimistis semua akan cepat selesai," kata Tjahjo.
Seperti diketahui, kondisi di Papua dan Papua Barat memang sedang tidak kondusif beberapa waktu belakangan. Usai situasi di Manokwari dan Sorong dinyatakan kondusif oleh pemerintah, kerusuhan dikabarkan terjadi di Fakfak dan Timika, kemarin.
Demi menghindari situasi yang tidak diinginkan, kepolisian setempat telah mengimbau warga untuk tidak keluar rumah. Utamanya bagi warga pendatang dari luar Papua dan Papua Barat.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dru) Next Article Para Gubernur Kumpul di Jakarta, Bahas Apa Ya?
Most Popular