Jokowi Minta Pertamina Caplok Blok Migas Asing, Perlukah?
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
20 August 2019 15:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memiliki jurus baru untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan menekan impor migas. Salah satunya yakni dengan memberikan penugasan baru kepada Pertamina untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.
Rencana tersebut tentu masih dalam kajian.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Indonesia (IPA) Marjolijn Wajong menuturkan, pada dasarnya, IPA mendukung segala upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri dan mengurangi defisit dan impor migas.
Namun, lanjut Marjolijn, tentu juga dengan tidak melupakan potensi yang sudah ada.
"Semua usaha harus dilakukan, itu baik adanya. Tapi yang sudah ada di dalam negeri juga harus diperhatikan. Kita benar-benar ingin membalikkan keadaan, besar usaha yang perlu dilakukan, dengan segala macam cara," tutur Marjolijn saat dijumpai di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Adapun, menurutnya, jika memang nanti Pertamina benar akan mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri, tentunya hal tersebut akan menguatkan produksi migas dalam negeri, dan akan baik-baik saja dari segi persaingan usaha.
"Saya rasa sudah ada aturannya, pemerintah tidak mungkin tidak punya aturan, karena pasti semua sudah diatur. Jadi saya kira persaingannya nanti akan baik-baik saja," pungkas Marjolijn.
Sebelumnya, dikutip dari buku RAPBN 2020 dan Nota Keuangan, dari sisi kebijakan, dokumen itu menjelaskan, pada prinsipnya, strategi merger dan akuisisi (M&A) bisa dilakukan pemerintah melalui dua model.
Pertama, dengan mengakuisisi secara mayoritas perusahaan multinasional yang sehat dan kemudian menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut, sehingga Indonesia mempunyai wakil dalam struktur pengurus dan bisa ikut mengendalikan kebijakan perusahaan.
Kedua, strategi M&A dengan mengakuisisi perusahaan minyak yang secara finansial kurang sehat, namun memiliki cadangan minyak tinggi.
"Perusahaan ini bisa diakuisisi dengan harga murah dan tidak membebani APBN, yang kemudian disehatkan melalui kebijakan korporasi tertentu. Terobosan kebijakan di atas diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi migas sekaligus menekan angka impor BBM yang bermuara pada penciptaan surplus transaksi berjalan secara bertahap," tulis keterangan Nota Keuangan.
Untuk strategi investasi dan model bisnis, ada beberapa opsi kebijakan yang saat ini tengah dilakukan kajian oleh pemerintah.
Beberapa opsi tersebut ialah memberikan penugasan baru kepada Pertamina mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri dan memberikan penugasan tambahan kepada LPEI (Indonesia Eximbank) melalui Program NIA (Penugasan Khusus Ekspor atau National Interest Account/NIA)untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.
Selain itu membentuk special mission vehicles (SMV) baru dengan penugasan khusus secara professional untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.
Lainnya yakni membentuk BLU (badan layanan umum) baru dengan penugasan khusus untuk pengelolaan dana dalam rangka mendukung pelaksanaan akuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus) Next Article Kelola Blok Tua, Pertamina Cari Mitra
Rencana tersebut tentu masih dalam kajian.
Namun, lanjut Marjolijn, tentu juga dengan tidak melupakan potensi yang sudah ada.
"Semua usaha harus dilakukan, itu baik adanya. Tapi yang sudah ada di dalam negeri juga harus diperhatikan. Kita benar-benar ingin membalikkan keadaan, besar usaha yang perlu dilakukan, dengan segala macam cara," tutur Marjolijn saat dijumpai di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Adapun, menurutnya, jika memang nanti Pertamina benar akan mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri, tentunya hal tersebut akan menguatkan produksi migas dalam negeri, dan akan baik-baik saja dari segi persaingan usaha.
"Saya rasa sudah ada aturannya, pemerintah tidak mungkin tidak punya aturan, karena pasti semua sudah diatur. Jadi saya kira persaingannya nanti akan baik-baik saja," pungkas Marjolijn.
Sebelumnya, dikutip dari buku RAPBN 2020 dan Nota Keuangan, dari sisi kebijakan, dokumen itu menjelaskan, pada prinsipnya, strategi merger dan akuisisi (M&A) bisa dilakukan pemerintah melalui dua model.
Pertama, dengan mengakuisisi secara mayoritas perusahaan multinasional yang sehat dan kemudian menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut, sehingga Indonesia mempunyai wakil dalam struktur pengurus dan bisa ikut mengendalikan kebijakan perusahaan.
Kedua, strategi M&A dengan mengakuisisi perusahaan minyak yang secara finansial kurang sehat, namun memiliki cadangan minyak tinggi.
"Perusahaan ini bisa diakuisisi dengan harga murah dan tidak membebani APBN, yang kemudian disehatkan melalui kebijakan korporasi tertentu. Terobosan kebijakan di atas diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi migas sekaligus menekan angka impor BBM yang bermuara pada penciptaan surplus transaksi berjalan secara bertahap," tulis keterangan Nota Keuangan.
Untuk strategi investasi dan model bisnis, ada beberapa opsi kebijakan yang saat ini tengah dilakukan kajian oleh pemerintah.
Beberapa opsi tersebut ialah memberikan penugasan baru kepada Pertamina mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri dan memberikan penugasan tambahan kepada LPEI (Indonesia Eximbank) melalui Program NIA (Penugasan Khusus Ekspor atau National Interest Account/NIA)untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.
Selain itu membentuk special mission vehicles (SMV) baru dengan penugasan khusus secara professional untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.
Lainnya yakni membentuk BLU (badan layanan umum) baru dengan penugasan khusus untuk pengelolaan dana dalam rangka mendukung pelaksanaan akuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.
 Foto: Infografis/Negara dengan Simpanan Minyak Terbanyak di Dunia /Edward Ricardo |
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus) Next Article Kelola Blok Tua, Pertamina Cari Mitra
Most Popular