DPR Pertanyakan APBN 2018 yang Tak Capai Target, Kenapa?
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
19 August 2019 13:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rapat kerja ini membahas RUU tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Dalam rapat ini, Sri Mulyani di dampingi oleh beberapa eselon I Kementerian Keuangan, diantaranya Direktur Jenderal Anggaran Askolani, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto.
Agenda pertama adalah tanggapan anggota Banggar dari semua fraksi terhadap pelaksanaan APBN 2018 oleh pemerintah.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, dalam pelaksanaan APBN tahun 2018 masih banyak kekurangan yang dilakukan pemerintah. Dimana ia menilai banyak target yang tidak tercapai.
"Dalam pelaksanaan APBN tahun 2018 pemerintah tidak dapat mencapai beberapa target asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2018," ujarnya di Ruang Rapat Banggar, Senin (19/8/2019)
Ia menjelaskan, hal pertama yang tidak bisa dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang hanya bisa tumbuh 5,17%. Dimana capaian tersebut berada di bawah target asumsi pemerintah sebesar 5,4%.
Kedua, realisasi nilai tukar sebesar Rp 14.247 per dolar AS dinilai lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN yang hanya sebesar Rp 13.441 per dolar AS. Ketiga, realisasi ICP tahun 2018 telah mencapai US$ 67,5 per barel atau lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sebesar US$ 48 per barel.
Keempat, ia menilai lifting minyak juga hanya tercapai 778.000 barel per hari. Ini jauh dari target di APBN 2018 sebanyak 800.000 barel per hari.
Kelima, lifting gas hanya mencapai 1,14 juta barel setara minyak bumi per hari, lebih kecil dibandingkan target 1,2 juta barel setara minyak bumi per hari.
"Terakhir ke-enam tingkat pengangguran terbuka hingga Agustus 2018 tercatat sebesar 5,34% lebih tinggi dari target APBN 2018 sebesar 5,0-5,3%," tegasnya.
Selanjutnya, tanggapan dari beberapa fraksi masih lanjut dilakukan. Dari beberapa fraksi yang sudah menyampaikan catatan, hanya Gerindra yang tidak menyetujui RUU APBN 2018 untuk pembahasan ke tahap selanjutnya. Sedangkan beberapa fraksi lainnya masih belum memberikan komentar.
(dru) Next Article Seberapa Parah Sih Utang Pemerintah Indonesia?
Dalam rapat ini, Sri Mulyani di dampingi oleh beberapa eselon I Kementerian Keuangan, diantaranya Direktur Jenderal Anggaran Askolani, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto.
Agenda pertama adalah tanggapan anggota Banggar dari semua fraksi terhadap pelaksanaan APBN 2018 oleh pemerintah.
"Dalam pelaksanaan APBN tahun 2018 pemerintah tidak dapat mencapai beberapa target asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2018," ujarnya di Ruang Rapat Banggar, Senin (19/8/2019)
Ia menjelaskan, hal pertama yang tidak bisa dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang hanya bisa tumbuh 5,17%. Dimana capaian tersebut berada di bawah target asumsi pemerintah sebesar 5,4%.
Kedua, realisasi nilai tukar sebesar Rp 14.247 per dolar AS dinilai lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN yang hanya sebesar Rp 13.441 per dolar AS. Ketiga, realisasi ICP tahun 2018 telah mencapai US$ 67,5 per barel atau lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sebesar US$ 48 per barel.
Keempat, ia menilai lifting minyak juga hanya tercapai 778.000 barel per hari. Ini jauh dari target di APBN 2018 sebanyak 800.000 barel per hari.
Kelima, lifting gas hanya mencapai 1,14 juta barel setara minyak bumi per hari, lebih kecil dibandingkan target 1,2 juta barel setara minyak bumi per hari.
"Terakhir ke-enam tingkat pengangguran terbuka hingga Agustus 2018 tercatat sebesar 5,34% lebih tinggi dari target APBN 2018 sebesar 5,0-5,3%," tegasnya.
Selanjutnya, tanggapan dari beberapa fraksi masih lanjut dilakukan. Dari beberapa fraksi yang sudah menyampaikan catatan, hanya Gerindra yang tidak menyetujui RUU APBN 2018 untuk pembahasan ke tahap selanjutnya. Sedangkan beberapa fraksi lainnya masih belum memberikan komentar.
(dru) Next Article Seberapa Parah Sih Utang Pemerintah Indonesia?
Most Popular