Jokowi: Buat Apa Studi Banding ke Luar Negeri, Ada Smartphone
Lidya Julita Sembiring & Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 August 2019 11:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan, termasuk pemerintah, harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah atau pun peraturan daerah yang dibuat, tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi.
"Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di ruang sidang MPR, Jumat (16/8/2019).
Selain itu, menurut dia, ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.
"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan, sekali lagi manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun. Demikian pula ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana. Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat.
"Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan. Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," kata Jokowi.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Saat Jokowi Cerita Bagaimana Covid-19 'Hancurkan' HUT RI
"Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di ruang sidang MPR, Jumat (16/8/2019).
Selain itu, menurut dia, ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.
"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," ujar Jokowi.
"Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan. Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," kata Jokowi.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Saat Jokowi Cerita Bagaimana Covid-19 'Hancurkan' HUT RI
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular