Satu Lagi Bank Tutup, Perkonomian di Bali Sedang Lesu?
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
15 August 2019 06:16
Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar kurang sedap datang dari Pulau Dewata, Bali, industri perbankan-nya kembali tercoreng setelah salah satu bank perkreditan rakyat (BPR) yakni Calliste Bestari ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pencabutan izin usaha BPR Calliste Bestari ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-141/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Calliste Bestari pada tanggal 13 Agustus 2019.
Sebelumnya, OJK juga telah mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.125 - 127 Denpasar, Provinsi Bali. Pencabutan izin usaha dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian terhitung sejak 21 Juni 2019.
Dalam kasus Calliste Bestari, OJK sebelumnya menetapkannya sebagai BPR Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) karena kinerja keuangan yang memburuk, berlaku sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai 16 Mei 2019.
Dalam masa BDPI pemegang saham dan pengurus telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan melalui action plan yang dibuat oleh Direksi.
"Dalam masa BDPI tersebut, kinerja BPR Calliste semakin memburuk tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi 28 Februari 2019 menjadi di bawah 4% sehingga memenuhi ketentuan ditetapkan sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) terhitung sejak 29 Maret 2019 sampai 29 Juni 2019," ujar OJK dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8/2019).
"Selanjutnya, sampai dengan batas waktu tersebut, Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) tidak dapat merealisasikan upaya penyehatan rasio KPMM paling sedikit 8% sehingga memenuhi kriteria BPR tidak dapat disehatkan dan diteruskan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya." Ujar OJK.
Pencabutan izin dua BPR di Bali tersebut seakan membuka mata, apakah manajemen yang buruk menjadi penyebabnya ataukah kondisi ekonomi yang loyo membuat kenerja BPR memburuk. Atau bisa jadi kedua hal tersebut menjadi penyebabnya.
Salah satu indikator kinerja perbankan adalah non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Semakin tinggi rasio kredit bermasalah maka kinerja bank tersebut semakin buruk. Sayangnya TIM CNBC Indonesia belum mendapat informasi atau data berapa rasio NPL BPR-BPR di Bali. Tetapi jika melihat data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dari OJK, jumlah NPL BPR regional Bali memang terus menunjukkan peningkatan.
Berdasarkan SPI tersebut jumlah NPL di bulan Mei sebesar Rp 1,025 triliun, naik dibandingkan bulan Mei 2018 sebesar Rp 831 miliar. Bahkan jika dibandingkan dengan posisi akhir 2015 Rp 223 miliar, jumlah NPL ini melonjak tajam.
Karena data dari industri perbankan di Bali belum di dapat, sepertinya tidak salah untuk mengalihkan fokus ke kondisi ekonomi Pulau Dewata.
Kondisi ekonomi yang bagus tentunya bisa memberikan dampak ke NPL yang rendah, begitu juga sebaliknya, kondisi memburuk kredit akan banyak bermasalah dan NPL jadi meningkat.
(BERLANJUT KE HALAMAN 2)
Pencabutan izin usaha BPR Calliste Bestari ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-141/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Calliste Bestari pada tanggal 13 Agustus 2019.
Sebelumnya, OJK juga telah mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.125 - 127 Denpasar, Provinsi Bali. Pencabutan izin usaha dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian terhitung sejak 21 Juni 2019.
Dalam masa BDPI pemegang saham dan pengurus telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan melalui action plan yang dibuat oleh Direksi.
"Dalam masa BDPI tersebut, kinerja BPR Calliste semakin memburuk tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi 28 Februari 2019 menjadi di bawah 4% sehingga memenuhi ketentuan ditetapkan sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) terhitung sejak 29 Maret 2019 sampai 29 Juni 2019," ujar OJK dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8/2019).
"Selanjutnya, sampai dengan batas waktu tersebut, Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) tidak dapat merealisasikan upaya penyehatan rasio KPMM paling sedikit 8% sehingga memenuhi kriteria BPR tidak dapat disehatkan dan diteruskan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya." Ujar OJK.
Pencabutan izin dua BPR di Bali tersebut seakan membuka mata, apakah manajemen yang buruk menjadi penyebabnya ataukah kondisi ekonomi yang loyo membuat kenerja BPR memburuk. Atau bisa jadi kedua hal tersebut menjadi penyebabnya.
Salah satu indikator kinerja perbankan adalah non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Semakin tinggi rasio kredit bermasalah maka kinerja bank tersebut semakin buruk. Sayangnya TIM CNBC Indonesia belum mendapat informasi atau data berapa rasio NPL BPR-BPR di Bali. Tetapi jika melihat data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dari OJK, jumlah NPL BPR regional Bali memang terus menunjukkan peningkatan.
Berdasarkan SPI tersebut jumlah NPL di bulan Mei sebesar Rp 1,025 triliun, naik dibandingkan bulan Mei 2018 sebesar Rp 831 miliar. Bahkan jika dibandingkan dengan posisi akhir 2015 Rp 223 miliar, jumlah NPL ini melonjak tajam.
Karena data dari industri perbankan di Bali belum di dapat, sepertinya tidak salah untuk mengalihkan fokus ke kondisi ekonomi Pulau Dewata.
Kondisi ekonomi yang bagus tentunya bisa memberikan dampak ke NPL yang rendah, begitu juga sebaliknya, kondisi memburuk kredit akan banyak bermasalah dan NPL jadi meningkat.
(BERLANJUT KE HALAMAN 2)
Next Page
Bagaimana kondisi ekonomi Bali?
Pages
Most Popular