Jokowi Larang Menteri, Ekonom: Hal Lazim Jelang Reshuffle
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
06 August 2019 16:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi)melarang seluruh menteri kabinet kerja untuk mengeluarkan kebijakan hingga Oktober 2019. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, arahan Presiden Jokowi kepada seluruh menterinya ini wajar dilakukan kepala negara, terutama menjelang ganti pemerintahan maupun reshuffle kabinet.
"Iya lazim (dilakukan), bahkan dapat dikatakan semacam kode etik," ujar Piter kepada CNBC Indonesia, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Menurutnya, dalam setiap transisi kekuasaan ada masa dimana memang tidak boleh ada pengambilan kebijakan strategis oleh pejabat yang akan berganti. Ini untuk menghindari pelepasan tanggung jawab yang akan memberatkan pemerintahan selanjutnya.
"Tujuannya agar tidak terjadi pengambilan kebijakan strategis yang salah, yang kemudian dibebankan kepada pejabat pengganti. Jadi apa yang dilakukan oleh pak Jokowi adalah sesuatu yang lazim," jelasnya.
Sementara itu, kebijakan yang sudah ada dan sedang berlangsung pastinya harus tetap dijalankan. Hanya saja kebijakan baru yang sebaiknya tidak dilakukan.
"Kalau kebijakan operasional rutin kelembagaan kan terus berjalan, tidak boleh dilarang," tegasnya.
(dru) Next Article Larangan Jokowi ke Menteri Termasuk Ganti Direksi BUMN?
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, arahan Presiden Jokowi kepada seluruh menterinya ini wajar dilakukan kepala negara, terutama menjelang ganti pemerintahan maupun reshuffle kabinet.
"Iya lazim (dilakukan), bahkan dapat dikatakan semacam kode etik," ujar Piter kepada CNBC Indonesia, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Tujuannya agar tidak terjadi pengambilan kebijakan strategis yang salah, yang kemudian dibebankan kepada pejabat pengganti. Jadi apa yang dilakukan oleh pak Jokowi adalah sesuatu yang lazim," jelasnya.
Sementara itu, kebijakan yang sudah ada dan sedang berlangsung pastinya harus tetap dijalankan. Hanya saja kebijakan baru yang sebaiknya tidak dilakukan.
"Kalau kebijakan operasional rutin kelembagaan kan terus berjalan, tidak boleh dilarang," tegasnya.
(dru) Next Article Larangan Jokowi ke Menteri Termasuk Ganti Direksi BUMN?
Most Popular