Istana Pastikan Direksi BUMN tak Diotak-atik Hingga Oktober
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
06 August 2019 14:37
Jakarta, CNBC Indonesia - Istana Kepresidenan memastikan tidak akan ada pergantian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), minimal sampai Oktober 2019.
Kepastian ini sejalan dengan larangan yang diberikan Jokowi kepada seluruh menteri Kabinet Kerja. Para menteri dilarang membuat keputusan penting, termasuk susunan jabatan.
"Ya iya pastinya itu [termasuk direksi BUMN]. Sampai Oktober ini. Sampai menjelang," kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Sebagai informasi, Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya telah memberikan instruksi kepada BUMN Tbk untuk menggelar RUPSLB yang disinyalir akan diwarnai penggantian direksi.
Untuk BUMN yang tidak go public, seperti PLN misalnya, Menteri Rini telah mewujudkannya dengan menunjuk Sripeni Inten Cahyani sebagai pelaksana tugas direktur utama.
Rini Soemarno sempat buka suara menanggapi kabar perombakan direksi tersebut. Ia tidak menyangkal akan menggelar RUPSLB, namun dengan lantang menepis soal perombakan direksi
Larangan yang diberikan Jokowi, kata Moeldoko, diberikan saat para menteri menghadiri sidang kabinet paripurna kemarin di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/8/2019).
Moeldoko menegaskan, para menteri Kabinet Kerja pun harus mematuhi instruksi Jokowi. Presiden ingin tidak ada perombakan apa-apa hingga Oktober 2019.
"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen, atau gimana. Tapi perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada Bu Rini tapi kepada semuanya," ujar Moeldoko.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Moeldoko Klaim Jokowi Punya Amunisi Berantas Terorisme di RI
Kepastian ini sejalan dengan larangan yang diberikan Jokowi kepada seluruh menteri Kabinet Kerja. Para menteri dilarang membuat keputusan penting, termasuk susunan jabatan.
"Ya iya pastinya itu [termasuk direksi BUMN]. Sampai Oktober ini. Sampai menjelang," kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Sebagai informasi, Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya telah memberikan instruksi kepada BUMN Tbk untuk menggelar RUPSLB yang disinyalir akan diwarnai penggantian direksi.
Untuk BUMN yang tidak go public, seperti PLN misalnya, Menteri Rini telah mewujudkannya dengan menunjuk Sripeni Inten Cahyani sebagai pelaksana tugas direktur utama.
Rini Soemarno sempat buka suara menanggapi kabar perombakan direksi tersebut. Ia tidak menyangkal akan menggelar RUPSLB, namun dengan lantang menepis soal perombakan direksi
 Foto: Kepala Staf Presiden RI Moeldoko. Reuters/Willy Kurniawan |
Larangan yang diberikan Jokowi, kata Moeldoko, diberikan saat para menteri menghadiri sidang kabinet paripurna kemarin di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/8/2019).
Moeldoko menegaskan, para menteri Kabinet Kerja pun harus mematuhi instruksi Jokowi. Presiden ingin tidak ada perombakan apa-apa hingga Oktober 2019.
"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen, atau gimana. Tapi perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada Bu Rini tapi kepada semuanya," ujar Moeldoko.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Moeldoko Klaim Jokowi Punya Amunisi Berantas Terorisme di RI
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular