Stabilitas Keuangan Terjaga, Modal Asing Banjiri RI Rp 193 T

Lidya Julita S, CNBC Indonesia
30 July 2019 16:51
Kondisi perekonomian Indonesia masih cukup baik dan terjaga di kuartal II-2019.
Foto: Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK (CNBC Indonesia/Lidya Kembaren)
Jakarta, CNBC Indonesia - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi perekonomian Indonesia masih cukup baik dan terjaga di kuartal II-2019. Perekonomian stabil ditopang oleh industri perbankan dan pasar keuangan domestik yang kondusif.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, dari sisi moneter sejumlah indikator juga terjaga, seperti tingkat inflasi yang masih sesuai dengan range yang ditetapkan BI yakni 3,2%. Kondisi perekonomian domestik yang terjaga dan kuat ini membuat investor semakin confident terhadap prospek dalam negeri.

Kepercayaan ini membuat nilai tukar rupiah dalam minggu ini berangsur menguat. Rupiah secara year to date (ytd) mengalami apresiasi hingga 2,64%. Kemudian aliran modal asing juga datang membanjiri Indonesia melalui berbagai instrumen keuangan.

"Semakin menariknya investasi portfolio ke Indonesia. Sampai 26 Juli aliran modal asing yang masuk Rp193,2 triliun, diantaranya Rp120,1 triliun ke SBN dan Rp72,1 triliun ke saham," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Stabilitas Keuangan Terjaga, Modal Asing Banjiri RI RpFoto: Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK (CNBC Indonesia/Lidya Kembaren)


Lanjut Perry, dengan stabilitas yang terjaga ini, pihaknya juga mengarahkan seluruh kebijakan untuk mendukung dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dukungan yang dilakukan BI adalah kebijakan akomodatif diantaranya dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) sebesar 50 bps pada Juni 2019 dan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps pada bulan ini.

"Kebijakan ini ditempuh dengan sejalan tetap rendahnya inflasi dan perlunya dorong perekonomian di tengah kondisi ketidakpastian global. Ke depan kami melihat bahwa ruang masih terbuka untuk kebijakan moneter yang akomodatif," jelasnya.

Selain itu, kebijakan sistem pembayaran BI juga telah diarahkan untuk mendorong perekonomian dan memperluas kemajuan dalam mengembangkan keuangan digital. Kebijakan tersebut sejalan dengan visi sistem pembayaran Indonesia yakni QR Indonesia Standar (QRIS) yang telah di-launching Mei lalu.

"Kami launching QRIS dan SKNBI yang akan lebih murah, cepat dan besar. Mulai 1 September SKNBI setiap jam settlement-nya dari 5 jadi 9 kali, dari jumlahnya Rp500 juta bisa sampai Rp1 miliar dan biayanya dari Rp5.000 jadi Rp3.500," tegasnya.





(dru) Next Article Perry Warjiyo: BI Perkuat Bauran Kebijakan yang Akomodatif

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular