RI Mau Tiru Singapura? Pajak Tak Beres Dilarang Keluar Negeri

News - Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
30 July 2019 16:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Jika tidak bayar pajak, maka ada layanan pemerintah yang tidak dapat dinikmati oleh para wajib pajak.

Itulah yang sudah terjadi saat ini di beberapa daerah.

Pasalnya, kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang sudah berjalan di beberapa kota/kabupaten.


Salah satu contohnya adalah hak akses data wajib pajak yang diberikan oleh DJP kepada pejabat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMP2PTSP) Kota/Kabupaten.

Tentunya dengan koordinasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Dengan akses tersebut, pejabat/pegawai di DPMP2TSP dapat memeriksa data wajib pajak melalui portal aplikasi berbasis internet yang disediakan oleh DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjamin bahwa proses administrasi untuk kelengkapan data di KPP tidak akan memakan waktu lama.

"Ini bekerja secara sistem. Begitu SPT Tahunan disampaikan, data masuk di sistem kita secara langsung dan akan mengupdate aplikasi KSWP," kata Hestu kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/7/2019).

Adapun validitas data wajib pajak yang akan dicek terbagi dua komponen, yakni :
  • Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Ditjen Pajak
  • Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dalam dua tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak.
Jika setelah diperiksa, data wajib pajak dinyatakan valid oleh sistem, maka layanan perizinan dapat dilanjutkan. Namun jika statusnya tidak valid, maka wajib pajak harus membereskan urusan perpajakan yang 'menggantung' di KPP setempat.

Dengan begitu, untuk mengurus perizinan usaha saat ii wajib pajak harus sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada negara. Bila tidak, ya tidak bisa diurus.

Salah satu alasan yang boleh jadi menjadi pendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat semakin patuh, pembayaran pajak bisa naik.

Maklum saja, dalam prospektus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah memperkirakan ada kekurangan penerimaan pajak (tidak termasuk kepabeanan dan cukai) sebesar Rp 140 triliun.

Mengingat 80% belanja pemerintah saat ini masih dibiayai oleh pajak, maka ancaman tersebut tidak bisa dianggap sepele.

Namun sejatinya, penerapan kebijakan pembatasan akses layanan terhadap wajib pajak bukanlah hal baru. Beberapa negara sudah terlebih dahulu mengambil langkah tegas terhadap para pemangkir pajak.


BERLANJUT KE HALAMAN 2 >>>


Praktik Serupa di Berbagai Negara
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading