Brexit Bisa Picu Krisis, Seperti Apa Kabinet Boris Johnson?

London, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menginginkan kabinet yang lebih beragam di dalam pemerintahan kelak. Kabinet itu diharapkan dapat menuntaskan segala hal yang berhubungan dengan Brexit. Apalagi tenggat Brexit, baik dengan maupun tanpa kesepakatan tak lama lagi, yaitu 31 Oktober.

"Boris Johnson akan membangun kabinet yang menampilkan semua talenta di dalam partai (Partai Konservatif), yang benar-benar mencerminkan Inggris modern," kata seorang sumber yang dekat denga Johnson, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (24/7/2019).

Pergantian tampuk kepemimpinan Inggris dari May ke Johnson telah berdampak kepada nilai tukar poundsterling terhadap dolar AS. Pounds berada di posisi terendah selama dua tahun terakhir terhadap green back.

Hal itu didorong oleh peningkatan meningkatnya kekhawatiran terkait Brexit 'tanpa kesepakatan'. Investor juga masih menunggu sosok-sosok yang akan menjadi menteri kelak, terutama posisi menteri luar negeri dan menteri brexit.

Sejumlah politisi dari etnis minoritas diperkirakan akan menjadi menteri, termasuk Priti Patel. Patel merupakan menteri pada Kabinet Theresa May yang mengundurkan diri pada 2017. Sosok lain adalah Menteri Tenaga Kerja Alok Sharma.

Oliver Dowden, yang pernah menjadi wakil kepala staf di pemerintahan PM David Cameron, mantan menteri olah raga Tracey Crouch, menteri keuangan junior Robert Jenrick, dan anggota parlemen pro-Brexit Rishi Sunak, juga disebut-sebut akan menghuni Kabinet Pelangi a la Johnson.

Menteri Dalam Negeri Sajid Javid diperkirakan akan tetap berada di posisinya. Javid tampak mengapit Boris Johnson ketika tiba di hadapan anggota parlemen setelah kemenangan di Partai Konservatif.

Dua sosok menteri, yaitu Menteri Keuangan Philip Hammond dan Menteri Kehakiman David Gauke, telah berujar untuk mengundurkan diri.

Dalam salah satu janji sebelum pindah ke Downing Street, Boris Johnson membujuk bos senior SKY, Andrew Griffith sebagai penasihat bisnis. Tugasnya adalah untuk memperbaiki hubungan dengan sektor dunia usaha di saat Brexit semakin dekat.

Berulang kali, Johnson berjanji untuk menegosiasikan kesepakatan Brexit dengan UE. Tujuannya untuk menjamin transisi yang lancar. Tetapi jika UE terus menolak untuk melakukan negosiasi ulang, Johnson mengatakan, "do or die".

Banyak investor dan ekonom mengatakan, langkah mendadak seperti itu, akan mengguncang pasar global, dan mendorong ekonomi terbesar kelima dunia itu ke dalam resesi atau bahkan kekacauan.
Permintaan Selandia Baru
Penetapan Johnson sebagai PM Inggris menuai respons dari berbagai negara. Salah satunya adalah Selandia Baru. PM Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan telah mengucapkan selamat atas posisi baru Johnson.

"Dia (Johnson) mengatakan bahwa dia sangat menantikan untuk dapat bekerja sama," katanya dilansir New Zealand Herald, Rabu (24/7/2019).

Foto: Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pergi setelah salat Jumat di Hagley Park di luar masjid Al-Noor di Christchurch, Selandia Baru 22 Maret 2019. (REUTERS / Jorge Silva)

Ardern mengatakan, latar belakang Johnson sebagai menteri luar negeri dan telah memiliki relasi dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, akan memberikan keuntungan bagi kedua negara.

"Terlepas dari hasil Brexit, Selandia Baru akan tetap menjadi teman dekat dan mitra Inggris dan siap untuk meluncurkan negosiasi menuju perjanjian perdagangan bebas ketika Inggris juga siap untuk melakukannya, dan saya yakin itu adalah sesuatu yang ingin dibicarakan Johnson," kata Ardern.

Lebih lanjut, Ardern mengaku ingin bertemu dengan Ardern di sela sidang Majelis Umum PBB, September 2019. Pada kesempatan itu, Ardern berusaha untuk membuat kemajuan dalam pembicaraan dagang kedua negara.

[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Ini Boris Johnson, Eks Wartawan Nyentrik yang Jadi PM Inggris