Nah.. Kalau yang Ini 'Hantu' yang Hambat Investasi, Simak!
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
24 July 2019 20:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Kalau bisa lama, mengapa harus sebentar? Kalau bisa bayar, mengapa harus gratis?
Suka tidak suka kalimat itu masih sering terdengar dan ditujukan kepada birokrasi di Indonesia. Birokrasi menjadi hantu yang menjadi beban bagi perekonomian.
Benar bahwa pemerintah telah menggaungkan reformasi birokrasi bertahun-tahun lalu. Namun sepertinya persepsi negatif terhadap para abdi negara belum sepenuhnya hilang.
Mengutip laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 keluaran World Economic Forum, dua faktor teratas yang menjadi masalah bagi dunia usaha adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Artinya, birokrasi justru menjadi momok bagi dunia usaha.
Sementara indeks inefisiensi birokrasi pemerintahan Indonesia versi Bank Dunia pada di angka 11,1 (dari skala 0-30). Naik dari tahun sebelumnya yaitu 9,3 yang menandakan birokrasi semakin inefisien.
Kemudian indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Political & Economic Risk Consultancy (PERC) pada 2018 tercatat 7.57 (skala 0-10). Membaik dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi lebih tinggi ketimbang negara-negara tetangga.
(BERLANJUT KE HALAMAN 2)
Dalam pidato Visi Indonesia belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama di pemerintahan periode kedua. Bahkan eks gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan membubarkan lembaga yang menciptakan inefisiensi.
"Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan," tegas Jokowi.
Birokrasi adalah urusan manusia. Tidak seperti mesin yang kalau rusak tinggal dicari penggantinya, manajemen manusia jauh lebih kompleks.
Mengutip data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per akhir 2018, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia adalah 4.185.503 orang. Kelompok umur 41-60 tahun mendominasi dengan jumlah 2.896.821 (69,21%).
Sebagian besar abdi negara sudah berada di usia jelang Maghrib. Bukan mustahil, tetapi mungkin akan sulit mengubah pola pikir (mindset) jika usia sudah tergolong senior. Ini juga menjadi salah satu hambatan dalam reformasi birokrasi.
Oleh karena itu, mari kita nantikan apakah Jokowi mampu mewujudkan janjinya untuk membuat birokrasi lebih efisien, bersih, dan ramah investasi. Kalau belum berhasil, maka ekspansi ekonomi Indonesia akan terhambat oleh manusianya sendiri. Sayang sekali...
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/dru) Next Article Jokowi Makin Berkuasa Penuh: Bisa Angkat, Pecat & Mutasi PNS
Suka tidak suka kalimat itu masih sering terdengar dan ditujukan kepada birokrasi di Indonesia. Birokrasi menjadi hantu yang menjadi beban bagi perekonomian.
Benar bahwa pemerintah telah menggaungkan reformasi birokrasi bertahun-tahun lalu. Namun sepertinya persepsi negatif terhadap para abdi negara belum sepenuhnya hilang.
 World Economic Forum |
Sementara indeks inefisiensi birokrasi pemerintahan Indonesia versi Bank Dunia pada di angka 11,1 (dari skala 0-30). Naik dari tahun sebelumnya yaitu 9,3 yang menandakan birokrasi semakin inefisien.
Kemudian indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Political & Economic Risk Consultancy (PERC) pada 2018 tercatat 7.57 (skala 0-10). Membaik dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi lebih tinggi ketimbang negara-negara tetangga.
 |
(BERLANJUT KE HALAMAN 2)
Dalam pidato Visi Indonesia belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama di pemerintahan periode kedua. Bahkan eks gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan membubarkan lembaga yang menciptakan inefisiensi.
"Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan," tegas Jokowi.
Birokrasi adalah urusan manusia. Tidak seperti mesin yang kalau rusak tinggal dicari penggantinya, manajemen manusia jauh lebih kompleks.
Mengutip data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per akhir 2018, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia adalah 4.185.503 orang. Kelompok umur 41-60 tahun mendominasi dengan jumlah 2.896.821 (69,21%).
Sebagian besar abdi negara sudah berada di usia jelang Maghrib. Bukan mustahil, tetapi mungkin akan sulit mengubah pola pikir (mindset) jika usia sudah tergolong senior. Ini juga menjadi salah satu hambatan dalam reformasi birokrasi.
Oleh karena itu, mari kita nantikan apakah Jokowi mampu mewujudkan janjinya untuk membuat birokrasi lebih efisien, bersih, dan ramah investasi. Kalau belum berhasil, maka ekspansi ekonomi Indonesia akan terhambat oleh manusianya sendiri. Sayang sekali...
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/dru) Next Article Jokowi Makin Berkuasa Penuh: Bisa Angkat, Pecat & Mutasi PNS
Most Popular