Gerindra Bidik Kursi Ketua MPR, Pramono: Boleh-boleh Saja
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
23 July 2019 17:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu diikuti serangkaian dinamika. Salah satu di antaranya berkaitan dengan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dikutip dari pemberitaan berbagai sumber, Gerindra menilai kursi ketua MPR dapat menjadi kompensasi usai pertemuan penanda rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid menilai semangat rekonsilisasi harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR, DPR dan DPD, terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.
"Dengan semangat itu maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden adalah Joko Widodo," ujar Sodik lewat keterangan tertulis, Jumat (19/7/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019), politikus senior PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab normatif keinginan Gerindra.
"Namanya juga minta kan boleh-boleh saja. Tapi koalisi pemerintahan pasti akan bulat menentukan satu suara karena suara kita di DPR itu 62%. Jadi nanti di MPR kan kemudian mempertimbangkan suara-suara dari utusan daerah. Pasti ada dalam komposisi itu," kata Pram.
Ia menjelaskan, tata cara pemilihan ketua MPR berbeda dengan ketua DPR. Sebab, ketua DPR otomatis menjadi milik partai politik yang mengumpulkan suara terbanyak.
"Bagaimana pengaturan untuk ketua MPR? Ini sangat bergantung dari koalisi sendiri. Kalau ketua DPR kan hampir dipastikan dari PDI Perjuangan.
"Siapa yang (ketua) MPR tentunya di internal koalisi pemerintah akan ada pembicaraan itu, mengenai siapa yang akan menjadi Ketua MPR, siapa yang akan diajak dalam komposisi itu, sekarang dalam tahap pembicaraan itu. Mengenai siapanya belum sampai di sana," ujar Pram.
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Airlangga Hartarto juga sudah merespons manuver Gerindra yang menginginkan ketua MPR. Menurut Airlangga, semua itu tergantung dinamika di parlemen nanti.
"Ya tentu kan kita punya koalisi pendukung pemerintah. Itu jumlah kursinya cukuplah untuk paket koalisi," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
"Nanti kita bisa bicarakan itu," ujar Airlangga. "Kita lihat jumlah kursilah," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Prabowo: Amerika Bingung dengan Gaya Politik di Indonesia
Dikutip dari pemberitaan berbagai sumber, Gerindra menilai kursi ketua MPR dapat menjadi kompensasi usai pertemuan penanda rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid menilai semangat rekonsilisasi harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR, DPR dan DPD, terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.
"Dengan semangat itu maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden adalah Joko Widodo," ujar Sodik lewat keterangan tertulis, Jumat (19/7/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019), politikus senior PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab normatif keinginan Gerindra.
"Namanya juga minta kan boleh-boleh saja. Tapi koalisi pemerintahan pasti akan bulat menentukan satu suara karena suara kita di DPR itu 62%. Jadi nanti di MPR kan kemudian mempertimbangkan suara-suara dari utusan daerah. Pasti ada dalam komposisi itu," kata Pram.
Ia menjelaskan, tata cara pemilihan ketua MPR berbeda dengan ketua DPR. Sebab, ketua DPR otomatis menjadi milik partai politik yang mengumpulkan suara terbanyak.
"Bagaimana pengaturan untuk ketua MPR? Ini sangat bergantung dari koalisi sendiri. Kalau ketua DPR kan hampir dipastikan dari PDI Perjuangan.
"Siapa yang (ketua) MPR tentunya di internal koalisi pemerintah akan ada pembicaraan itu, mengenai siapa yang akan menjadi Ketua MPR, siapa yang akan diajak dalam komposisi itu, sekarang dalam tahap pembicaraan itu. Mengenai siapanya belum sampai di sana," ujar Pram.
 Foto: Airlangga Hartarto/Kemenperin |
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Airlangga Hartarto juga sudah merespons manuver Gerindra yang menginginkan ketua MPR. Menurut Airlangga, semua itu tergantung dinamika di parlemen nanti.
"Ya tentu kan kita punya koalisi pendukung pemerintah. Itu jumlah kursinya cukuplah untuk paket koalisi," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
"Nanti kita bisa bicarakan itu," ujar Airlangga. "Kita lihat jumlah kursilah," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Prabowo: Amerika Bingung dengan Gaya Politik di Indonesia
Most Popular