Pak Jokowi, Ini Sederet Cara Agar Investasi Tak Lagi Loyo

Lantas, apa yang salah dengan Indonesia? Jika berbicara mengenai penanaman modal, terutama yang berasal dari kantong investor asing (PMA), ada banyak hal yang menjadi pertimbangan mereka dalam pengambilan keputusan.

Bank Dunia (World Bank) melakukan survei kepada 754 perusahaan internasional dan hasilnya dituangkan dalam publikasi berjudul Foreign Investor Perspectives and Policy Implications 2017/2018.

Ternyata, kestabilan politik dan keamanan merupakan faktor utama bagi investor dalam menentukan lokasi penanaman modal. Sebanyak 50% responden menyebut bahwa kestabilan politik dan keamanan sangatlah penting bagi mereka, sementara 37% menilainya sebagai faktor yang penting.

Foto: Faktor-faktor yang dianggap penting dalam menentukan lokasi penanaman modal (Foreign Investor Perspectives and Policy Implications 2017/2018, Bank Dunia)

Sejatinya, Jokowi sudah mengambil langkah yang tepat jika berbicara mengenai kestabilan politik, yakni dengan menggelar pertemuan dengan rivalnya dalam Pilpres tahun ini, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, gelaran Pilpres edisi 2019 telah membuat Indonesia memanas. Tak hanya elit politiknya, masyarakat pun banyak yang ikut terpecah seiring dengan gelaran pesta politik tersebut.

Jokowi dan Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus pada hari Sabtu (13/7/2019), sebelum kemudian bertolak ke Senayan menggunakan MRT. Keduanya lalu melanjutkan silaturahmi di salah satu restoran di sebuah mall yang terletak di kawasan Senayan.

Adem. Itulah kata yang pas untuk menggambarkan pertemuan keduanya. Tak ada lagi saling serang seperti pada saat masa kampanye, yang ada hanya perbincangan hangat yang seringkali diselingi oleh tawa dari keduanya.

Ini menjadi modal penting bagi Indonesia guna membangkitkan minat investor asing untuk menanamkan dananya di tanah air. Situasi politik sudah jauh lebih stabil.

Namun, apakah cukup sampai di situ? Sejatinya, ada opsi yang bisa ditempuh lebih lanjut oleh Jokowi guna memastikan bahwa tensi politik akan tetap dingin hingga lima tahun ke depan, yakni dengan menggandeng Partai Gerindra yang merupakan oposisi terbesar ke dalam koalisinya.

Kalau oposisi terbesar bisa digandeng masuk ke koalisi, besar kemungkinan bahwa gesekan-gesekan politik dalam periode kedua Jokowi sebagai presiden bisa diminimalisir.

Memang, menambah peserta koalisi berarti bagi-bagi kursi semakin kencang. Namun, kalau posisi menteri ekonomi bisa dialokasikan ke tangan-tangan yang memang mumpuni, rasanya koalisi yang semakin gemuk tak menjadi masalah.

Saat ini, arah Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi Jokowi belum terlihat. Namun kalau Jokowi mau memulai manuver, semua bisa terjadi bukan? (ank/dru)

Pages

Next