10 Tahun Jembatan Suramadu, Lahirlah Jembatan Babin

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
12 July 2019 12:59
10 Tahun Jembatan Suramadu, Lahirlah Jembatan Babin
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah punya rencana bikin jembatan baru: jembatan Batam-Bintan (Babin) yang diperkirakan butuh biaya pembangunan mencapai Rp 3-4 triliun. Proyek jembatan yang menyatukan dua pulau Batam dan Bintan ini rencananya akan dimulai pada 2020.

Presiden Jokowi belum lama ini sudah merestui proyek ini. Rencana proyek Jembatan Babin, mengingatkan dengan proyej Jembatan Suramadu yang menyatukan sisi daratan utama Pulau Jawa dengan Pulau Madura, yang mana Jembatan Suramadu  sudah 10 tahun usianya tepat 10 Juni 2019 lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penganggaran proyek Jembatan Babin berlangsung dengan skema tahun jamak atau multiyears contract. Angka pasti mengenai kebutuhan anggaran masih tergantung pada hasil Detail Engineering Design (DED).


Saat ini, DED tersebut masih dalam tahap penyusunan berbarengan dengan Feasibility Study (FS) yang diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2019.

"Pembangunan Jembatan Babin, direncanakan untuk mulai dibangun pada tahun 2020, tentunya didasarkan kelayakan teknis dan ekonomisnya," ungkapnya, sebagaimana keterangan resmi yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (11/7/2019).

Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan jembatan Babin untuk dibangun yang lama konstruksinya sekitar 3-4 tahun. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga membuka peluang partisipasi Badan Usaha dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan Jembatan Babin.

Basuki bilang, pembangunan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik di Kepulauan Riau. Keberadaannya kelak juga mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, kawasan industri serta pariwisata di Pulau Galang dan Bintan yang berdekatan dengan Singapura.

"Saya sempat bertanya Duta Besar Indonesia di Singapura saat datang ke sini, Singapura sedang membuat Terminal 5 Changi [Bandara International Changi] yang intermoda sampai ke Bintan, sehingga jembatan itu sangat mendukung sekali," katanya.

Semula, jembatan Babin dirancang sepanjang 6,5 Km. Namun, berdasarkan data terbaru yang dirilis Kementerian PUPR, panjang jembatan ternyata berubah. Jembatan ini didesain lebih panjang 0,5 Km alias menjadi 7 Km.



Secara rinci, Jembatan Babin memiliki empat tapak atau pilar utama. Pilar tersebut memanjang dari barat ke timur mulai Tanjung Talok Pulau Batam, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh, dan di Kecamatan Seri Kuala Lobam di Pulau Bintan

Panjang jembatan 7.035 meter yang pembangunannya dibagi menjadi 3 trase, yakni trase pertama menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauh sepanjang 2.124 meter, trase kedua Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Buau sepanjang 4.056 meter dan trase ketiga Pulau Buau ke Pulau Bintan sepanjang 855 meter.

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan dan kajian terkait keterpaduan dengan pengembangan wilayah/kawasan serta daya dukung.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyebut bahwa survei ini dilakukan secara bertahap dengan meninjau landing point rencana kaki Jembatan Babin di sisi Bintan (Tanjung Uban) untuk rencana trase lama/awal. Dilanjutkan dengan susur landing point di sisi Kabil, yakni di Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan di Tanjung Uban.

Hadi Sucahyono menegaskan, pembangunan Jembatan Babin membutuhkan perhatian semua pihak karena telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera.


Pembahasan pembangunan Jembatan Babin akan dilakukan BPIW bersama seluruh stakeholder untuk membahas aspek-aspek teknis terkait informasi dari aspek geologi, design teknis jembatan karena melalui palung yang dalam serta aspek nilai tambah dan manfaat pembangunan jembatan.

"Diharapkan pembangunan Jembatan Batam Bintan ini semakin membuka peluang pengembangan kegiatan wisata yang bertumpu pada keindahan alam. Sehingga dimensi daya dukung lingkungan termasuk penataan kawasan permukiman nelayan seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan," katanya.

Antara Suramadu dan Babin

Jembatan Babin akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, mengalahkan Suramadu yang hanya 5,5 km. Keberadaan Jembatan Babin diklaim akan meningkatkan konektivitas dan mendukung perekonomian. Selain itu beberapa kawasan industri serta pariwisata seperti Pulau Galang dan Bintan yang berdekatan dengan Singapura juga mendapat keuntungan ekonomi.

Memang, salah satu hal penting dalam perekonomian adalah konektivitas. Dengan jalur transportasi yang mumpuni, biaya logistik dapat lebih efisien, sehingga menjadi stimulus untuk mengembangkan usaha di sana.

Dampaknya, pertukaran nilai tambah antara daerah-daerah yang berkaitan dapat berjalan dengan lebih lancar. Percepatan pertumbuhan ekonomi pun menjadi hal yang tak lagi mustahil. Setidaknya itulah yang telah dibuktikan oleh Jembatan Suramadu yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura.

Mengawali proses pembangunan pada 2003, Jembatan Suramadu resmi beroperasi pada 10 Juni 2009 atau 10 tahun lalu. Pada awalnya, Suramadu dapat dilewati kendaraan roda atau lebih dengan membayar sejumlah uang karena statusnya yang pada saat itu adalah jalan tol.

Untuk sepeda motor, sekali melintas dulu dihargai Rp 3.000. Sementara mobil golongan I Rp 30.000. Ada pula kendaraan golongan II, III, ,IV, dan V yang masing-masing harus membayar Rp 45.000, Rp 60.000, Rp 75.000, dan Rp 90.000.

Namun, mulai tahun 2018, pemerintah atas perintah Presiden Jokowi secara resmi menghapus tarif Jembatan Suramadu dan mengubah statusnya menjadi jalan non tol. Hingga saat ini masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, bisa hilir mudik Surabaya-Madura melalui jembatan dengan gratis.

Jembatan Suramadu juga terbukti punya dampak terhadap perekonomian. Setidaknya untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Madura. Ada empat kabupaten yang ada di Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Sebelum adanya Jembatan Suramadu, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Madura sepanjang 2006-2009 hanya sebesar 4,7%, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun pasca 2009, atau setelah Surabaya-Madura tersambung jembatan, pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di Madura rata-rata periode 2010-2013 bisa terdongkrak level 6,03%.

Artinya harus diakui bahwa Jembatan Suramadu punya dampak positif terhadap perekonomian Madura khususnya. Perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang dijadikan tinjauan mengeluarkan komponen migas, baik industri maupun pertambangan. Hal itu dilakukan karena sektor migas banyak dipengaruhi oleh produksi sumur yang seringkali berfluktuasi, setidaknya di Madura.

Meski memang, daya angkat jembatan untuk pertumbuhan ekonomi di Madura agaknya kurang nendang, terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 1%-an. Bahkan pasca 2014, pertumbuhan ekonomi Madura balik melandai.

Di sisi lain, hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah peran pemerintah selaku regulator dunia usaha dan investasi. Awalnya, pemerintah membentuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) melalui Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengembangkan dan mengelola kawasan Suramadu.

Namun, BPWS dinilai gagal total karena dianggap tidak bekerja. Beberapa proyek yang telah dicanangkan oleh BPWS tercatat gagal terealisasi. Contohnya pembangunan Jalan Pendekat Overpass II yang tak kunjung terealisasi.

Bahkan, salah satu tugas BPWS adalah mengembangkan 600 hektar wilayah di Madura dan 600 hektar di Surabaya. Namun hingga kini, pembangunan di kawasan tersebut terbilang minim.

Hal itu berarti ada indikasi bahwa investor masih belum menilai Madura sebagai wilayah investasi yang menguntungkan, meskipun sudah ada jembatan atau infrastruktur besar.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, faktor yang paling mempengaruhi keputusan investor adalah stabilitas politik dan keamanan. Sementara faktor kedua terbesar adalah kepastian hukum dan perundangan. Di Madura sendiri pernah ada kasus kepala daerah yang tertangkap tangan kasus suap yang ditangani langsung KPK. Sementara ketersediaan infrastruktur yang memadai hanya berada di urutan keenam.

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading