Sentuh 162 Titik, BBM Satu Harga Capai 95% Target
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
01 July 2019 10:25
Jakarta, CNBC Indonesia- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, sudah ada 162 titik di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang telah menikmati program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.
"Sampai hari ini sudah 162 titik yang sudah dioperasikan, masih ada delapan lokasi lagi. Di 2019 ini kan targetnya 170 titik," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa melalui keterangan resminya, Senin (1/7/2019).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari 162 titik yang sudah beroperasi, baru 131 titik yang sudah diresmikan. "Masih ada 31 yang siap diresmikan. Pak Jonan (Menteri ESDM) rencananya akan segera meresmikan (BBM Satu Harga) di Pulau Rote, NTT. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua," jelasnya.
Kendati demikian, tambahnya, semua berjalan sesuai dengan target.
Adapun, kebijakan ini direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga 2024 mendatang. Karena program ini dianggap berhasil, maka akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan. Total, akan ada 500 lembaga penyalur hingga akhir tahun 2024. "Tambahnya untuk 5 tahun ke depan itu, 330 lokasi. Dua kali lipat dari yang ada saat ini," sambung Fanshurullah.
Pemerintah pun sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. Fanshurullah meyakini, tidak menutup kemungkinan semua lokasi akan dipenuhi.
Penyeragaman harga jual resmi BBM di seluruh pelosok Indonesia, jelas Fanshurullah, diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan kesejahateraan masyarakat.
Namun, ia mengakui, tentunya masih ada beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan dalam menyukseskan BBM Satu Harga. Tantangan utama adalah mengenai kesiapan infrastruktur.
"Yang menjadi tantangan adalah infrastruktur menuju lokasi BBM Satu Harga. Mobil atau kapal yang menuju lokasi ke wilayah 3T. Ini kadang-kadang akses jalannya tidak ada. Ini yang mesti kita sinergikan ke Kementerian PUPR. Supaya mungkin dibangun jalan," ungkapnya.
Selain itu, keterlibatan stakeholder terkait juga penting kiranya mendukung program teresebut. "Kami ingin sekali melibatkan BUMDES. Kami bisa kerja sama dengan Kementerian PDT. Ini bagus sekali," ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah perizinan. "Kami sudah kumpulkan bupati dan minta komitmen mereka untuk mempermudah izin. Kalau tidak Pemerintah akan memindahkan lokasi," pungkas Fanshurullah.
Sebagai informasi, sepanjang 2017 hingga 2019, Pemerintah akan membangun 170 lembaga panyalur BBM Satu Harga. Pada Tahun 2017 telah terbangun 57 Penyalur, dengan rincian 54 Penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 3 Penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk.
Sementara, pada 2018 telah dibangun 74 lembaga penyalur, dengan rincian 68 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan enam penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).
Untuk 2019 ini, akan dibangun 39 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, dimana 38 Lembaga Penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 Lembaga Penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk.
BBM Satu Harga dikhususkan untuk dua jenis BBM, Solar sebesar Rp 5.150 dan Premium Rp 6.450 yang ditugaskan hanya kepada dua badan usaha, yakni Pertamina dan AKR.
(gus) Next Article BBM 1 Harga & Listrik Merata, Perjuangan RI di Bidang Energi
"Sampai hari ini sudah 162 titik yang sudah dioperasikan, masih ada delapan lokasi lagi. Di 2019 ini kan targetnya 170 titik," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa melalui keterangan resminya, Senin (1/7/2019).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari 162 titik yang sudah beroperasi, baru 131 titik yang sudah diresmikan. "Masih ada 31 yang siap diresmikan. Pak Jonan (Menteri ESDM) rencananya akan segera meresmikan (BBM Satu Harga) di Pulau Rote, NTT. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua," jelasnya.
Adapun, kebijakan ini direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga 2024 mendatang. Karena program ini dianggap berhasil, maka akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan. Total, akan ada 500 lembaga penyalur hingga akhir tahun 2024. "Tambahnya untuk 5 tahun ke depan itu, 330 lokasi. Dua kali lipat dari yang ada saat ini," sambung Fanshurullah.
Pemerintah pun sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. Fanshurullah meyakini, tidak menutup kemungkinan semua lokasi akan dipenuhi.
Penyeragaman harga jual resmi BBM di seluruh pelosok Indonesia, jelas Fanshurullah, diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan kesejahateraan masyarakat.
Namun, ia mengakui, tentunya masih ada beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan dalam menyukseskan BBM Satu Harga. Tantangan utama adalah mengenai kesiapan infrastruktur.
"Yang menjadi tantangan adalah infrastruktur menuju lokasi BBM Satu Harga. Mobil atau kapal yang menuju lokasi ke wilayah 3T. Ini kadang-kadang akses jalannya tidak ada. Ini yang mesti kita sinergikan ke Kementerian PUPR. Supaya mungkin dibangun jalan," ungkapnya.
Selain itu, keterlibatan stakeholder terkait juga penting kiranya mendukung program teresebut. "Kami ingin sekali melibatkan BUMDES. Kami bisa kerja sama dengan Kementerian PDT. Ini bagus sekali," ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah perizinan. "Kami sudah kumpulkan bupati dan minta komitmen mereka untuk mempermudah izin. Kalau tidak Pemerintah akan memindahkan lokasi," pungkas Fanshurullah.
Sebagai informasi, sepanjang 2017 hingga 2019, Pemerintah akan membangun 170 lembaga panyalur BBM Satu Harga. Pada Tahun 2017 telah terbangun 57 Penyalur, dengan rincian 54 Penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 3 Penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk.
Sementara, pada 2018 telah dibangun 74 lembaga penyalur, dengan rincian 68 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan enam penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).
Untuk 2019 ini, akan dibangun 39 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, dimana 38 Lembaga Penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 Lembaga Penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk.
BBM Satu Harga dikhususkan untuk dua jenis BBM, Solar sebesar Rp 5.150 dan Premium Rp 6.450 yang ditugaskan hanya kepada dua badan usaha, yakni Pertamina dan AKR.
(gus) Next Article BBM 1 Harga & Listrik Merata, Perjuangan RI di Bidang Energi
Most Popular