Besok Sidang Pilpres 2019 Digelar, Begini Kondisi Terkini MK
Redaksi, CNBC Indonesia
13 June 2019 18:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang Sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019 akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019). Sidang akan menghadirkan tiga pihak yang bersengketa, yaitu Prabowo-Sandi selaku pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, Jokowi-Amin selaku pihak terkait. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berstatus sebagai pemberi keterangan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan aparat keamanan baik TNI maupun Polri sudah bersiaga penuh jelang sidang. Tujuannya untuk menjaga berbagai kemungkinan yang mungkin dapat terjadi.
"Ya jadi aparat keamanan selalu waspada ya menjaga keamanan dan kemungkinan yang terjadi sudah diantisipasi sehingga masyarakat supaya tenang ya baik di ibu kota maupun di daerah-daerah yang kita anggap kritis. Saya kira aparat keamanan terus berjaga-jaga," ujar Wiranto di kantornya, Kamis (13/6/2019), seperti dilansir detik.com.
Sebelumnya, seluruh unsur keamanan telah melakukan apel guna menguatkan sistem keamanan menjelang sidang gugatan pilpres. Sebanyak 17.000 personel Polri dan 16.000 personel TNI dikerahkan selama sidang proses persidangan.
Jelang sidang, beredar seruan di media sosial (medsos) agar massa pendukung Prabowo-Sandi datang ke MK. Tujuannya adalah untuk mengawal jalannya persidangan. Terkait hal itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Polisi) Tito Karnavian membenarkan ada potensi pergerakan massa ke MK.
"Tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK," ujarnya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/6/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.
Tito memiliki dalil di balik pelarangan aksi yang dinilai dapat mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan bahkan hak asasi orang lain tersebut. Dalilnya adalah Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Kita juga belajar dari kasus Bawaslu. Memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum ternyata disalahgunakan," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya tersebut.
Dalam pernyataan yang diterima dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi seperti dilansir dari detik.com, Rabu (12/6/2019), Prabowo menyampaikan sejumlah permintaan kepada para pendukungnya jelang sidang di MK. Selain meminta agar tidak melakukan aksi unjuk rasa, Prabowo meminta agar mereka percaya kepada hakim-hakim MK.
"Apa pun keputusannya kita sikapi dengan dewasa, dengan tenang, dengan berpikir selalu kepentingan bangsa dan negara, selalu keutuhan negara dan bangsa. Itu sikap kami, permohonan kami," ujar Prabowo.
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi memastikan Prabowo dan Sandi tidak akan hadir dalam persidangan besok.
"Setelah dipertimbangkan oleh kuasa hukum agar kuasa hukum lebih fokus terhadap gugatan tim Prabowo-Sandi. Karena ini bukan sekadar gugatan Pak Prabowo dan Bang Sandi, tapi ini gugatan para pendukung Prabowo-Sandi, maka besok Pak Prabowo diminta untuk belum perlu untuk hadir," kata Dahnil di kediaman Sandiaga Uno, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).
"Saya pikir justru Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin sidang MK fokus dan berjalan dengan baik dan hindari ada kedatangan masa dalam jumlah besar karena Pak Prabowo dan Bang Sandi hadir di situ. Jadi sudah disampaikan oleh Bang Sandi dan Pak Prabowo agar pendukung untuk tidak berbondong-bondong datang ke MK supaya dipantau saja melalui televisi dan media lain," sambungnya.
Seperti diketahui, Jokowi-Amin sukses mengumpulkan suara terbanyak dalam Pilpres 2019. Berdasarkan rekapitulasi nasional oleh KPU yang diumumkan 21 April 2019, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Kerja itu memperoleh 85.607.362 suara sah atau 55,5 %. Sedangkan Prabowo-Sandi meraih 68.650.239 suara sah atau 44,5%.
Lantaran merasa ada kecurangan, Prabowo-Sandi melayangkan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK pada Jumat (24/5/2019) malam.
Pada Senin (10/6/2019), Ketua MK Anwar Usman mengatakan MK siap melaksanakan sidang sengketa Pilpres 2019. Anwar mengatakan persiapan MK sudah 100 persen.
"Saya sudah bisa memastikan dan sudah bisa meyakinkan bahwa independensi itu adalah hal yang tak bisa ditawar. Kami tetap istikamah," kata Anwar saat diwawancarai oleh wartawan.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Hashim Djojohadikusumo Sowan ke Rumah Jokowi di Solo, Bahas Apa?
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan aparat keamanan baik TNI maupun Polri sudah bersiaga penuh jelang sidang. Tujuannya untuk menjaga berbagai kemungkinan yang mungkin dapat terjadi.
"Ya jadi aparat keamanan selalu waspada ya menjaga keamanan dan kemungkinan yang terjadi sudah diantisipasi sehingga masyarakat supaya tenang ya baik di ibu kota maupun di daerah-daerah yang kita anggap kritis. Saya kira aparat keamanan terus berjaga-jaga," ujar Wiranto di kantornya, Kamis (13/6/2019), seperti dilansir detik.com.
Jelang sidang, beredar seruan di media sosial (medsos) agar massa pendukung Prabowo-Sandi datang ke MK. Tujuannya adalah untuk mengawal jalannya persidangan. Terkait hal itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Polisi) Tito Karnavian membenarkan ada potensi pergerakan massa ke MK.
"Tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK," ujarnya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/6/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.
Tito memiliki dalil di balik pelarangan aksi yang dinilai dapat mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan bahkan hak asasi orang lain tersebut. Dalilnya adalah Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Kita juga belajar dari kasus Bawaslu. Memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum ternyata disalahgunakan," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya tersebut.
 Foto: Aksi anarkis saat demo di depan kantor Bawaslu, Rabu (22/5/2019). (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto) |
Dalam pernyataan yang diterima dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi seperti dilansir dari detik.com, Rabu (12/6/2019), Prabowo menyampaikan sejumlah permintaan kepada para pendukungnya jelang sidang di MK. Selain meminta agar tidak melakukan aksi unjuk rasa, Prabowo meminta agar mereka percaya kepada hakim-hakim MK.
"Apa pun keputusannya kita sikapi dengan dewasa, dengan tenang, dengan berpikir selalu kepentingan bangsa dan negara, selalu keutuhan negara dan bangsa. Itu sikap kami, permohonan kami," ujar Prabowo.
 Foto: Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi KPU dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Dok Media Center Prabowo-Sandi) |
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi memastikan Prabowo dan Sandi tidak akan hadir dalam persidangan besok.
"Setelah dipertimbangkan oleh kuasa hukum agar kuasa hukum lebih fokus terhadap gugatan tim Prabowo-Sandi. Karena ini bukan sekadar gugatan Pak Prabowo dan Bang Sandi, tapi ini gugatan para pendukung Prabowo-Sandi, maka besok Pak Prabowo diminta untuk belum perlu untuk hadir," kata Dahnil di kediaman Sandiaga Uno, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).
"Saya pikir justru Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin sidang MK fokus dan berjalan dengan baik dan hindari ada kedatangan masa dalam jumlah besar karena Pak Prabowo dan Bang Sandi hadir di situ. Jadi sudah disampaikan oleh Bang Sandi dan Pak Prabowo agar pendukung untuk tidak berbondong-bondong datang ke MK supaya dipantau saja melalui televisi dan media lain," sambungnya.
Seperti diketahui, Jokowi-Amin sukses mengumpulkan suara terbanyak dalam Pilpres 2019. Berdasarkan rekapitulasi nasional oleh KPU yang diumumkan 21 April 2019, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Kerja itu memperoleh 85.607.362 suara sah atau 55,5 %. Sedangkan Prabowo-Sandi meraih 68.650.239 suara sah atau 44,5%.
Lantaran merasa ada kecurangan, Prabowo-Sandi melayangkan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK pada Jumat (24/5/2019) malam.
Pada Senin (10/6/2019), Ketua MK Anwar Usman mengatakan MK siap melaksanakan sidang sengketa Pilpres 2019. Anwar mengatakan persiapan MK sudah 100 persen.
"Saya sudah bisa memastikan dan sudah bisa meyakinkan bahwa independensi itu adalah hal yang tak bisa ditawar. Kami tetap istikamah," kata Anwar saat diwawancarai oleh wartawan.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Hashim Djojohadikusumo Sowan ke Rumah Jokowi di Solo, Bahas Apa?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular