Ultimatum Jokowi: Lembaga yang Mubazir Akan Dibubarkan!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
27 May 2019 09:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan tidak akan segan-segan menutup sejumlah lembaga negara yang hanya menghambat birokrasi.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, akhir pekan lalu, Minggu (26/5/2019).
"Ke depan akan lebih banyak lembaga yang memang kita tidak perlukan akan dihapus dan ditiadakan," tegas Jokowi.
Jokowi tak memungkiri, fokus pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir adalah melakukan reformasi birokrasi dan reformasi struktural yang utamanya menyederhanakan perizinan.
Kepala Negara memahami bahwa persoalan perizinan yang ruwet dan menumpuk kerap kali menjadi biang kerok yang membuat investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.
Namun, jumlah kehadiran lembaga negara pun dianggap sudah terlampau banyak dan tak lagi relevan dalam kondisi sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, Jokowi mengaku sudah menutup hampir 23 lembaga.
"Kita terlalu banyak lembaga, sehingga saling tumpang tindih. Jadikan lembaga tidak efisien. Dalam 5 tahun kita bubarkan 23 lembaga yang dilihat tidak relevan dari waktu dengan zaman," kata Jokowi.
Jokowi memahami, ini bukan pekerjaan mudah bagi periode kedua pemerintahan. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup optimistis bisa menghadirkan perubahan baru.
"Ini tugas kita yang mudah-mudah sulit. Bisa dikatakan sulit," kata Jokowi.
Simak ulasan strategi yang mesti dilakukan pemerintah baru mendorong ekonomi.
[Gambas:Video CNBC]
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, akhir pekan lalu, Minggu (26/5/2019).
"Ke depan akan lebih banyak lembaga yang memang kita tidak perlukan akan dihapus dan ditiadakan," tegas Jokowi.
Jokowi tak memungkiri, fokus pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir adalah melakukan reformasi birokrasi dan reformasi struktural yang utamanya menyederhanakan perizinan.
Kepala Negara memahami bahwa persoalan perizinan yang ruwet dan menumpuk kerap kali menjadi biang kerok yang membuat investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.
Namun, jumlah kehadiran lembaga negara pun dianggap sudah terlampau banyak dan tak lagi relevan dalam kondisi sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, Jokowi mengaku sudah menutup hampir 23 lembaga.
"Kita terlalu banyak lembaga, sehingga saling tumpang tindih. Jadikan lembaga tidak efisien. Dalam 5 tahun kita bubarkan 23 lembaga yang dilihat tidak relevan dari waktu dengan zaman," kata Jokowi.
Jokowi memahami, ini bukan pekerjaan mudah bagi periode kedua pemerintahan. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup optimistis bisa menghadirkan perubahan baru.
"Ini tugas kita yang mudah-mudah sulit. Bisa dikatakan sulit," kata Jokowi.
Simak ulasan strategi yang mesti dilakukan pemerintah baru mendorong ekonomi.
[Gambas:Video CNBC]
(tas) Next Article Ketum HIPMI Jadi Calon Menteri Jokowi-Amin, PHP Enggak Pak?
Most Popular