RI Suntik 5 Lembaga, Termasuk 'Bank Dunia' China Rp 2,4 T

News - Lidya Julita S, CNBC Indonesia
14 May 2019 15:56
RI Suntik 5 Lembaga, Termasuk 'Bank Dunia' China Rp 2,4 T
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali menambah investasi pada sejumlah Lembaga Keuangan Internasional (LKI) termasuk 'Bank Dunianya' China AIIB. Anggaran penambahan modal ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Penambahan investasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.010/2019 tentang Penambahan Investasi Pemerintah RI pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 26 April 2019.

"Penambahan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud bersumber dari APBN 2019," bunyi Pasal 3 ayat (2) PMK ini.


Dalam aturan ini, penambahan modal dilakukan kepada 5 LKI, dimana Indonesia merupakan anggota dari lembaga-lembaga tersebut. Total nilai investasi ke lima lembaga ini mencapai Rp 2,410 triliun.




Kelima lembaga keuangan Internasional tersebut dan rincian besaran investasinya adalah sebagai berikut:

1. International Development Association (IDC)

Nilai investasi sebesar Rp 217,3 miliar, dengan rincian Rp 48,3 miliar atau US$ 3,2 juta berupa pembayaran non tunai, dan Rp 169 miliar berupa pembayaran tunai.

2. Islamic Development Bank (IDB)

Nilai investasi sebesar Rp 87,216 miliar atau setara US$ 5,814 juta berupa pembayaran tunai.

3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Nilai investasi sebesar Rp 45 miliar atau setara US$ 3 juta berupa pembayaran tunai.

4. Islamic Corporation for Development of The Private Sector

Nilai investasi sebesar Rp 44,525 miliar atau setara US$ 2,968 juta berupa pembayaran tunai.

5. Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB).

Nilai investasi sebanyak Rp 2,016 triliun atau setara US$ 134,420 juta berupa pembayaran tunai.

"Pelaksanaan penambahan investasi pada LKI dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Badan Kebijakan Fiskal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Umum Negara (BUN) pengelolaan Investasi Pemerintah," bunyi Pasal 9 PMK ini.






(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading