20 Gubernur Masuk Bui, JK: Jangan Ada Lagi Lobi-Lobi DPR!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
09 May 2019 19:00
Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sedikit pengantar di akhir acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Shang-rila Hotel.
Dalam acara yang dihadiri ratusan pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia itu, JK menitipkan pesan khusus kepada para kepala daerah. Lantas, apa pesan yang disampaikan Wapres?
"Gak usah lagi daerah lobi terus menerus di DPR atau di mana-mana. Patut disadari, bahwa puluhan Bupati ditangkap oleh KPK," kata JK, Kamis (9/5/2019).
Ajang Musrenbangnas, kata JK, dapat dijadikan kesempatan bagi kepala daerah untuk menyuarakan aspirasinya. Terutama, bagaimana meyakinkan pemerintah bahwa perencanaan yang dibuat mampu dipertanggung jawabkan.
"Jadi bicara keraslah dalam pertemuan-pertemuan menteri, tapi diterima dengan baik. Apabila suatu daerah ditambah [anggaran], maka daerah lain dikurangi," katanya.
"Ini artinya, kalau lobi penting untuk bicara proyek potensial tapi gak usah melewati lobi dengan calo-calo, bayar DPR," tegas Wapres.
JK mengingatkan, sudah ada banyak contoh kasus yang menimpa para pemerintah daerah, bahkan sejumlah menteri terkait hal ini. Beberapa di antara mereka, kata dia, juga sudah ada yang mendekam di balik jeruji besi.
"Hampir 20 gubernur sudah masuk di sukamiskin dan 9 menteri. Tidak ada negara yang menterinya di penjara. Mudah-mudahan tidak ada lagi," jelasnya.
"Oleh karena itu kita harapkan daerah juga menjaga harkatnya, menjaga kedudukannya, menjaga hal-hal seperti itu. Itu harapan saya," tegas JK.
(gus) Next Article Jusuf Kalla: Tetap Disiplin & Waspada Menghadapi Pandemi
Dalam acara yang dihadiri ratusan pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia itu, JK menitipkan pesan khusus kepada para kepala daerah. Lantas, apa pesan yang disampaikan Wapres?
Ajang Musrenbangnas, kata JK, dapat dijadikan kesempatan bagi kepala daerah untuk menyuarakan aspirasinya. Terutama, bagaimana meyakinkan pemerintah bahwa perencanaan yang dibuat mampu dipertanggung jawabkan.
"Jadi bicara keraslah dalam pertemuan-pertemuan menteri, tapi diterima dengan baik. Apabila suatu daerah ditambah [anggaran], maka daerah lain dikurangi," katanya.
"Ini artinya, kalau lobi penting untuk bicara proyek potensial tapi gak usah melewati lobi dengan calo-calo, bayar DPR," tegas Wapres.
JK mengingatkan, sudah ada banyak contoh kasus yang menimpa para pemerintah daerah, bahkan sejumlah menteri terkait hal ini. Beberapa di antara mereka, kata dia, juga sudah ada yang mendekam di balik jeruji besi.
"Hampir 20 gubernur sudah masuk di sukamiskin dan 9 menteri. Tidak ada negara yang menterinya di penjara. Mudah-mudahan tidak ada lagi," jelasnya.
"Oleh karena itu kita harapkan daerah juga menjaga harkatnya, menjaga kedudukannya, menjaga hal-hal seperti itu. Itu harapan saya," tegas JK.
(gus) Next Article Jusuf Kalla: Tetap Disiplin & Waspada Menghadapi Pandemi
Most Popular