Sebelum Pilpres, Pemerintah Sebar Bantuan Sosial Rp 37 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Total anggaran pemerintah yang dipakai untuk pos bantuan sosial hingga akhir Maret 2019 (kuartal I-2019) telah mencapai Rp 37 triliun, atau 36,2% terhadap APBN 2019. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat, atau 106,6% terhadap realisasi bantuan sosial kuartal I-2018 yang hanya Rp 17,9 triliun.

Artinya pada tahun 2019, pemerintah menggenjot pemberian bantuan sosial di awal tahun anggaran. Sebagai informasi, pada tahun 2019 Indonesia menggelar pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan presiden.

Bila dicermati lebih dalam, realisasi bantuan sosial kuartal I-2019 merupakan yang tertinggi, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Bahkan belum pernah di kuartal I realisasi bantuan sosial mencapai lebih dari 30% APBN, kecuali tahun 2019.

Bahkan sebagian besar bantuan pangan, yang masuk dalam pos anggaran bantuan sosial telah disalurkan secara nontunai sebesar 21% terhadap target APBN 2019. Peningkatan bantuan sosial terjadi di saat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) kuartal I-2019 baru mencapai Rp 260,7 triliun atau 16% dari target APBN 2019.

Berikut daftar realisasi bantuan sosial kuartal I dalam lima tahun terakhir:

• 2015: Rp 14,9 triliun (15% APBN)
• 2016: Rp 9,2 triliun (18,7% APBN)
• 2017: Rp 9,5 triliun (17,5% APBN)
• 2018: Rp 17,9 triliun (23,1% APBN)
• 2019 (Pemilu): Rp 37 triliun (38,1% APBN)

Menurut Kemenkeu, meningkatnya realisasi Bansos sejalan dengan komitmen pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli serta melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, realisasi bansos lebih tinggi lantaran alokasinya juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

"Untuk PKH (Program Keluarga Harapan) kita naikkan, volumenya meningkat. Kita juga mempercepat PBI (penerima bantuan iuran) untuk BPJS Kesehatan. Ketiga, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) juga dipercepat sehingga dampaknya ke masyarakat nyata terasa," kata Askolani.

"Sekarang kita betul-betul memperbaiki dan komit semua dieksekusi lebih cepat sehingga manfaat pada masyarakat dan pembangunan lebih baik. Anggaran Kementerian Sosial lebih tinggi. Ini tidak ada kaitannya dengan pemilu," lanjutnya.

Simak video penjelasan Sri Mulyani terkait kesetaraan gender di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC]


(taa/taa) Next Article Kemensos Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran