Tahun Politik, Realisasi Bansos Hingga Februari Meroket!
Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
19 March 2019 14:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Pada hari Selasa (19/3/2019), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali merilis relaisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2019 dalam laporannya yang berjudul APBN Kita Edisi Maret 2019.
Dalam laporannya, Kemenkeu menuliskan bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga akhir Februari telah mencapai Rp 145,68 triliun, atau 14,19% dari target APBN 2019.
Angka tersebut meningkat dari periode yang sama tahun 2018, dimana realisasinya hanya sebesar Rp 127,57 triliun, atau 8,77% terhadap target APBNP 2018.
Ini menunjukkan bahwa belanja negara agak lebih di genjot di awal tahun ini. Terbukti dari persentase capaiannya terhadap target APBN yang meningkat.
Menariknya, ternyata pos BPP yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah Bantuan Sosial (Bansos).
Tercatat realisasi Bansos sepanjang Januari-Februari 2019 sudah sebesar Rp 23,6 triliun atau 24,31% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 97,06 triliun.
Padahal pada periode yang sama tahun 2018, capaiannya baru sebesar Rp 13,87 triliun, atau 17,95% dari target APBNP 2018 yang sebesar Rp 77,26 triliun.
Artinya dari segi jumlah, peningkatan realisasi Bansos hingga Februari adalah sebesar 70,15%. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk Bansos pada APBN 2019 hanya meningkat 25,62%
Menurut Kemenkeu, meningkatnya realisasi Bansos tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli serta melindungi masyarakat miskin dan rentan.
Namun perlu diingat bahwa puncak agenda Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilangsungkan pada bulan April mendatang.
Pada acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019 bulan lalu (28/2/2019) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang populis memang benar adanya. Namun, itu memang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.
"Populism itu enggak salah, karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi harus tetap sesuai dengan UU APBN," tegasnya.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(taa/taa) Next Article Harga Minyak & Batu Bara Jatuh, Pendapatan Negara Apes
Dalam laporannya, Kemenkeu menuliskan bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga akhir Februari telah mencapai Rp 145,68 triliun, atau 14,19% dari target APBN 2019.
Angka tersebut meningkat dari periode yang sama tahun 2018, dimana realisasinya hanya sebesar Rp 127,57 triliun, atau 8,77% terhadap target APBNP 2018.
Ini menunjukkan bahwa belanja negara agak lebih di genjot di awal tahun ini. Terbukti dari persentase capaiannya terhadap target APBN yang meningkat.
Menariknya, ternyata pos BPP yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah Bantuan Sosial (Bansos).
Tercatat realisasi Bansos sepanjang Januari-Februari 2019 sudah sebesar Rp 23,6 triliun atau 24,31% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 97,06 triliun.
Padahal pada periode yang sama tahun 2018, capaiannya baru sebesar Rp 13,87 triliun, atau 17,95% dari target APBNP 2018 yang sebesar Rp 77,26 triliun.
Artinya dari segi jumlah, peningkatan realisasi Bansos hingga Februari adalah sebesar 70,15%. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk Bansos pada APBN 2019 hanya meningkat 25,62%
Menurut Kemenkeu, meningkatnya realisasi Bansos tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli serta melindungi masyarakat miskin dan rentan.
Namun perlu diingat bahwa puncak agenda Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilangsungkan pada bulan April mendatang.
Pada acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019 bulan lalu (28/2/2019) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang populis memang benar adanya. Namun, itu memang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.
"Populism itu enggak salah, karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi harus tetap sesuai dengan UU APBN," tegasnya.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(taa/taa) Next Article Harga Minyak & Batu Bara Jatuh, Pendapatan Negara Apes
Most Popular