Statis, Ini Jurus-jurus SKK Migas untuk Blok Masela
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
26 March 2019 11:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembahasan ihwal biaya investasi proyek Lapangan Gas Abadi yang tak kunjung mencapai kata sepakat. Hal itu menjadi salah satu alasan proyek itu belum memulai pengerjaan fisiknya.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengakui, sampai saat ini masalah biaya masih didiskusikan.
"Sebab, hal itu nanti kan pengaruhnya kepada kelayakan keekonomiannya, akan terkait dengan masalah-masalah harus butuh insentif atau tidak, kemudian splitnya harus bagaimana untuk bisa ke tingkat keekonomian," kata Dwi ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (25/3/2019) malam.
Memangnya, insentif apa yang bisa diberikan pemerintah untuk proyek ini? Dwi menjelaskan, insentif yang diberikan bisa dalam bentuk tambahan split, investment credit (kredit investasi), tax holiday (pembebasan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu), dan insentif-insentif lain.
"Kalau gas, base split-nya sekarang itu kan 60:40, 60% negara, 40% kontraktor, nah itu yang bisa digeser-geser (diubah-ubah)," katanya.
"Pemerintah itu sesungguhnya berkeinginan supaya proyek ini segera jalan. Tetapi kembali lagi kalau misalnya dengan capex (capital expenditure/belanja modal) yang masih over, tinggi, kami tidak bisa memberikan insentif yang besar kepada investor. Sewajarnya saja," lanjut Dwi.
Sedangkan, untuk kontrak, seperti diketahui proyek Blok Masela diprediksikan baru bisa beroperasi pada 2027. Sedangkan kontrak bagi hasil (PSC) Blok Masela habis di 2028. Untuk itu, ujar Dwi, dalam perhitungan yang dilakukan saat ini sudah memasukkan perpanjangan kontrak.
Simak video terkait investasi migas di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Dwi Soetjipto Janji Masela Bisa Kelar Lebih Cepat
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengakui, sampai saat ini masalah biaya masih didiskusikan.
"Sebab, hal itu nanti kan pengaruhnya kepada kelayakan keekonomiannya, akan terkait dengan masalah-masalah harus butuh insentif atau tidak, kemudian splitnya harus bagaimana untuk bisa ke tingkat keekonomian," kata Dwi ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (25/3/2019) malam.
Memangnya, insentif apa yang bisa diberikan pemerintah untuk proyek ini? Dwi menjelaskan, insentif yang diberikan bisa dalam bentuk tambahan split, investment credit (kredit investasi), tax holiday (pembebasan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu), dan insentif-insentif lain.
"Kalau gas, base split-nya sekarang itu kan 60:40, 60% negara, 40% kontraktor, nah itu yang bisa digeser-geser (diubah-ubah)," katanya.
"Pemerintah itu sesungguhnya berkeinginan supaya proyek ini segera jalan. Tetapi kembali lagi kalau misalnya dengan capex (capital expenditure/belanja modal) yang masih over, tinggi, kami tidak bisa memberikan insentif yang besar kepada investor. Sewajarnya saja," lanjut Dwi.
Sedangkan, untuk kontrak, seperti diketahui proyek Blok Masela diprediksikan baru bisa beroperasi pada 2027. Sedangkan kontrak bagi hasil (PSC) Blok Masela habis di 2028. Untuk itu, ujar Dwi, dalam perhitungan yang dilakukan saat ini sudah memasukkan perpanjangan kontrak.
Simak video terkait investasi migas di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Dwi Soetjipto Janji Masela Bisa Kelar Lebih Cepat
Most Popular