Jokowi, MRT, dan Mimpi Integrasi Transportasi Jabodetabek
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
20 March 2019 11:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas dengan agenda pembahasan pengelolaan ilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Ini merupakan kali ketiga kepala negara menggelar rapat terbatas terkait hal tersebut. Saat ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla ditunjuk Jokowi untuk mengkoordinasikan pengintegrasian sistem transportasi di wilayah tersebut.
Di depan para Menteri Kabinet Kerja dan kepala daerah di lingkup Jabodetabek, Jokowi untuk kesekian kalinya menekankan bahwa pengintegrasian sistem transportasi yang menghubungkan perkotaan dan pedesaan tak lagi bisa ditunda.
"Tak bisa ditunda lagi karena seperti saya sampaikan, kemacetan Jabodetabek sudah menimbulkan kerugian besar. Bukan per tahun, tapi berpuluh-puluh tahun," kata Jokowi.
Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kerugian material dari kemacetan yang ditimbulkan per tahunnya bisa mencapai Rp 60 triliun. Bahkan, bisa lebih.
"Wapres dan pak Gubernur (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) sampaikan bisa Rp 100 triliun [kerugian karena kemacetan]. Ini jumlah yang sangat besar," tegasnya.
Jokowi menegaskan tak mau lagi mendengar adanya ego sektoral yang menyebabkan pengelolaan transportasi yang menghubungkan antara perkotaan dan daerah tidak terintegrasi.
"Tak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego daerah. Semuanya adalah kepentingan nasional," tegas Jokowi di depan para menteri Kabinet Kerja.
Dari hasil rapat, muncul kemungkinan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki kewenangan lebih dalam mengatur sistem transportasi di wilayah perkotaan dan daerah agar lebih terintegrasi.
"Sebenarnya ada harapan dari Presiden bahwa BPTJ itu bisa ngapa-ngapain," ungkap Kepala BPTJ Bambang Prihartono usai rapat.
Saat ini, BPTJ memang masih berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berfungsi mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan, hingga pengembangan wilayah Jabodetabek.
Sesuai arahan kepala negara, Bambang menyebut, hasil rapat terbatas mengarah pada pembentukan suatu entitas baru yang bisa mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perkotaan maupun daerah.
"Karena entitas ini harus bisa fleksibel, jangan entitas ini terikat sama regulasi yang ada, karena transportasi ini kan wilayah. Perlu ada satu entitas baru dalam rangka mengintegrasikan antar moda antarwilayah," jelasnya.
Meski demikian, Bambang menegaskan hal tersebut masih dalam pembicaraan. Namun, Presiden memberikan tenggat waktu tiga bulan untuk menyelesaikan persoalan integrasi moda antarwilayah itu.
"Tadi belum putus karena masih akan dibahas oleh Pak Wapres. Jadi ada wacana yang mengerjakan itu, yang mengelola Pemprov DKI Jakarta. Cuma nanti dilihat dulu aspek UU dan segala macamnya," katanya.
Jokowi memahami, bukan perkara mudah untuk mengintegrasikan sistem transportasi antara perkotaan dan daerah. Tantangan lainnya, yaitu bagaian membuat masyarakat bisa beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik.
Coba MRT
Saat menjajal transportasi publik moda raya terpadu (MRT) fase I antara Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jokowi pun mengungkap strategi yang akan digunakan pemerintah agar masyarakat bisa beralih ke transportasi publik.
"Nanti Gubernur DKI akan menerapkan ERP (electronic road pricing), sehingga mau tidak mau kita paksa pemilik mobil beralih ke moda raya transportasi ini," kata Jokowi.
Dalam 10 tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang membutuhkan investasi senilai Rp 571 triliun untuk membangun infrastruktur ibu kota. Investasi ini diperlukan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga swasta.
"Kita putuskan dalam jangka waktu 10 tahun kita selesaikan dengan investasi Rp 571 triliun. Pemprov siap, pemerintah pusat juga, swasta juga akan dilibatkan," jelasnya.
MRT, sambung kepala negara, hanyalah satu dari berbagai transportasi yang akan diintegrasikan. Moda transportasi ini akan dihubungkan dengan moda lainnya, sehingga Jabodetabek memiliki transportasi yang terintegrasi.
"Kita tadi sudah sepakati dengan Gubernur DKI, Jawa Barat, dengan Wali Kota Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangsel untuk membentuk entitas baru supaya lebih fleksibel, pembangunannya tidak birokratis," jelasnya.
Simak video terkait uji coba MRT Jakarta di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Jokowi Mau MRT Rute HI-Ancol Mulai Dibangun Awal 2019
Ini merupakan kali ketiga kepala negara menggelar rapat terbatas terkait hal tersebut. Saat ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla ditunjuk Jokowi untuk mengkoordinasikan pengintegrasian sistem transportasi di wilayah tersebut.
Di depan para Menteri Kabinet Kerja dan kepala daerah di lingkup Jabodetabek, Jokowi untuk kesekian kalinya menekankan bahwa pengintegrasian sistem transportasi yang menghubungkan perkotaan dan pedesaan tak lagi bisa ditunda.
Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kerugian material dari kemacetan yang ditimbulkan per tahunnya bisa mencapai Rp 60 triliun. Bahkan, bisa lebih.
"Wapres dan pak Gubernur (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) sampaikan bisa Rp 100 triliun [kerugian karena kemacetan]. Ini jumlah yang sangat besar," tegasnya.
Jokowi menegaskan tak mau lagi mendengar adanya ego sektoral yang menyebabkan pengelolaan transportasi yang menghubungkan antara perkotaan dan daerah tidak terintegrasi.
"Tak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego daerah. Semuanya adalah kepentingan nasional," tegas Jokowi di depan para menteri Kabinet Kerja.
 Foto: Presiden RI Joko Widodo tinjau uji coba MRT Jakarta dengan para Menteri Kabinet Kerja. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Dari hasil rapat, muncul kemungkinan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki kewenangan lebih dalam mengatur sistem transportasi di wilayah perkotaan dan daerah agar lebih terintegrasi.
"Sebenarnya ada harapan dari Presiden bahwa BPTJ itu bisa ngapa-ngapain," ungkap Kepala BPTJ Bambang Prihartono usai rapat.
Saat ini, BPTJ memang masih berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berfungsi mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan, hingga pengembangan wilayah Jabodetabek.
Sesuai arahan kepala negara, Bambang menyebut, hasil rapat terbatas mengarah pada pembentukan suatu entitas baru yang bisa mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perkotaan maupun daerah.
"Karena entitas ini harus bisa fleksibel, jangan entitas ini terikat sama regulasi yang ada, karena transportasi ini kan wilayah. Perlu ada satu entitas baru dalam rangka mengintegrasikan antar moda antarwilayah," jelasnya.
Meski demikian, Bambang menegaskan hal tersebut masih dalam pembicaraan. Namun, Presiden memberikan tenggat waktu tiga bulan untuk menyelesaikan persoalan integrasi moda antarwilayah itu.
"Tadi belum putus karena masih akan dibahas oleh Pak Wapres. Jadi ada wacana yang mengerjakan itu, yang mengelola Pemprov DKI Jakarta. Cuma nanti dilihat dulu aspek UU dan segala macamnya," katanya.
Jokowi memahami, bukan perkara mudah untuk mengintegrasikan sistem transportasi antara perkotaan dan daerah. Tantangan lainnya, yaitu bagaian membuat masyarakat bisa beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik.
 Foto: Presiden RI Joko Widodo tinjau uji coba MRT Jakarta dengan para Menteri Kabinet Kerja. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Coba MRT
Saat menjajal transportasi publik moda raya terpadu (MRT) fase I antara Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jokowi pun mengungkap strategi yang akan digunakan pemerintah agar masyarakat bisa beralih ke transportasi publik.
"Nanti Gubernur DKI akan menerapkan ERP (electronic road pricing), sehingga mau tidak mau kita paksa pemilik mobil beralih ke moda raya transportasi ini," kata Jokowi.
Dalam 10 tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang membutuhkan investasi senilai Rp 571 triliun untuk membangun infrastruktur ibu kota. Investasi ini diperlukan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga swasta.
"Kita putuskan dalam jangka waktu 10 tahun kita selesaikan dengan investasi Rp 571 triliun. Pemprov siap, pemerintah pusat juga, swasta juga akan dilibatkan," jelasnya.
MRT, sambung kepala negara, hanyalah satu dari berbagai transportasi yang akan diintegrasikan. Moda transportasi ini akan dihubungkan dengan moda lainnya, sehingga Jabodetabek memiliki transportasi yang terintegrasi.
"Kita tadi sudah sepakati dengan Gubernur DKI, Jawa Barat, dengan Wali Kota Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangsel untuk membentuk entitas baru supaya lebih fleksibel, pembangunannya tidak birokratis," jelasnya.
Simak video terkait uji coba MRT Jakarta di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Jokowi Mau MRT Rute HI-Ancol Mulai Dibangun Awal 2019
Most Popular