Data Satelit LAPAN akan Dipakai Buat OSS Hingga Masalah Lahan
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
19 March 2019 13:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memanfaatkan bank data penginderaan jauh milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Bank data yang dimiliki LAPAN akan dijadikan referensi untuk menambah akurasi penyusunan 25 kebijakan prioritas nasional milik Kemenko Perekonomian.
"[bank data LAPAN] bisa digunakan untuk masalah Penyelesain Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Beberapa waktu lalu kita undang gubernur selesaikan berbagai permasalahan PPTKH, ada tumpang tindih di sana," kata Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian usai penandatanganan nota kesepahaman dengan LAPAN di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Selain itu, data penginderaan jauh milik LAPAN juga diperlukan program nasional OSS (One Single Submission) atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Susiwijono menjelaskan, seharusnya masing-masing pemerintah daerah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sayangnya, dari 514 Pemkab/kota hanya 50-an yang punya RDTR. Itu pun yang mempunyai digital map baru 10-14 daerah.
Aturan mengenai penggunaan teknologi LAPAN sudah ada sejak 2012 melalui Instruksi Presiden No 6/2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan DIstribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Hal itu juga didukung Undang-Undang No 21/2013 tentang Keantariksaan dan Peraturan Pemerintah No 11/2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh.
"Sebagai contoh di Kalimantan itu ada sekitar 19% [pemanfaatan lahan] tumpang tindih, 13% dari wilayah Sumatera tumpang tindih. Sekarang peta yang kita miliki skalanya 1:50.000, permasalahan ini bisa kita percepat dan lebih akurat penyelesaiannya kalau kita bisa mempunyai peta 1:5.000," tambah Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian.
Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengatakan teknologi penginderaan jarak jauh miliknya memiliki resolusi tinggi hingga sangat tinggi. Tahun lalu, kata Thomas, LAPAN telah menyedikan citra satelit membuat peta lahan baku sawah. Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang kemudian menghitung luas lahan baku sawah.
"Kemudian LAPAN memberikan infromasi dengan citra satelit resolusi tinggi itu infrastruktur irigasinya untuk 16 provinsi yang tahun 2019 ini akan diselesaikan sisanya 18 provinsi jadi 34 provinsi," kata Thomas pada kesempatan yang sama.
Selain itu, LAPAN juga menyediakan informasi terkait pertumbuhan padi. Informasi itu berguna untuk memberikan proyeksi produksi padi. Bersama Kemenko Perekonomian, pihaknya juga akan memberi citra satelit terkait moratorium sawit, masalah tanah di kawasan hutan dan One Map Policy.
Thomas mengungkapkan, pihaknya baru saja bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut untuk mengetahui tingkat kebasahan lahan gambut. Hal itu berguna untuk mengidentifikasi bekas kebakaran hutan dan lahan gambut. Pihaknya selama ini juga sudah melakukan pemantauan dampak pertambangan.
"Kami juga bekerja sama dengan Dirjen Pajak misalnya di Jawa Tengah kami memotret objek-objek pajak. Juga untuk pemantauan kehutanan, perkebunan dan banyak kementerian lembaga yang membutuhkan citra satleit untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan." tandas Thomas.
"Karena makin banyak kementerian, lembaga dan daerah yang menggunakan [citra satelit LAPAN] penghematan yang bisa kami lakukan tahun 2018 itu bisa sampai Rp18 triliun. Artinya, makin banyak lembaga menggunakan citra satelit maka efisiensi penggunaan anggaran makin tinggi," lanjutnya.
Dari tahun ke tahun jumlah penghematan mengalami peningkatan. Thomas menambahkan, dibandingkan dengan pola lama, layanan LAPAN pada tahun 2015 bisa menghemat anggaran Rp 3 triliun, tahun 2016 bisa dihemat Rp5 triliun dan 2017 sebesar Rp7 triliun.
Sebelum tahun 2012, lanjut Thomas, masing-masing kementerian dan lembaga membeli citra satelit dari vendor asal luar negeri. Sejak 2012 semua sumber citra satelit disatukan. LAPAN membuat bank data penginderaan jauh nasional yang memberikan citra satelit kepada semua kementerian, lembaga dan daerah secara gratis.
"LAPAN kemudian membuat bank data penginderaan jauh nasional yang memberikan citra satelit kepada semua kementerian lembaga dan daerah itu secara gratis karena LAPAN memperolehnya dan membelinya menggunakan lisensi pemerintah," ungkap Thomas.
Simak video terkait lahan Prabowo di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Ini Penjelasan LAPAN Soal Misteri Dentuman Keras di 3 Daerah
"[bank data LAPAN] bisa digunakan untuk masalah Penyelesain Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Beberapa waktu lalu kita undang gubernur selesaikan berbagai permasalahan PPTKH, ada tumpang tindih di sana," kata Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian usai penandatanganan nota kesepahaman dengan LAPAN di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Selain itu, data penginderaan jauh milik LAPAN juga diperlukan program nasional OSS (One Single Submission) atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Susiwijono menjelaskan, seharusnya masing-masing pemerintah daerah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sayangnya, dari 514 Pemkab/kota hanya 50-an yang punya RDTR. Itu pun yang mempunyai digital map baru 10-14 daerah.
Aturan mengenai penggunaan teknologi LAPAN sudah ada sejak 2012 melalui Instruksi Presiden No 6/2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan DIstribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Hal itu juga didukung Undang-Undang No 21/2013 tentang Keantariksaan dan Peraturan Pemerintah No 11/2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh.
"Sebagai contoh di Kalimantan itu ada sekitar 19% [pemanfaatan lahan] tumpang tindih, 13% dari wilayah Sumatera tumpang tindih. Sekarang peta yang kita miliki skalanya 1:50.000, permasalahan ini bisa kita percepat dan lebih akurat penyelesaiannya kalau kita bisa mempunyai peta 1:5.000," tambah Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian.
 Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan 42 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 13.976 hektar untuk 8.941 KK. Program ini dirancang untuk mempercepat pemerataan ekonomi, terutama penyediaan lahan bagi masyarakat kecil. (Dok: Kemenko Perekonomian) |
Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengatakan teknologi penginderaan jarak jauh miliknya memiliki resolusi tinggi hingga sangat tinggi. Tahun lalu, kata Thomas, LAPAN telah menyedikan citra satelit membuat peta lahan baku sawah. Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang kemudian menghitung luas lahan baku sawah.
"Kemudian LAPAN memberikan infromasi dengan citra satelit resolusi tinggi itu infrastruktur irigasinya untuk 16 provinsi yang tahun 2019 ini akan diselesaikan sisanya 18 provinsi jadi 34 provinsi," kata Thomas pada kesempatan yang sama.
Selain itu, LAPAN juga menyediakan informasi terkait pertumbuhan padi. Informasi itu berguna untuk memberikan proyeksi produksi padi. Bersama Kemenko Perekonomian, pihaknya juga akan memberi citra satelit terkait moratorium sawit, masalah tanah di kawasan hutan dan One Map Policy.
Thomas mengungkapkan, pihaknya baru saja bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut untuk mengetahui tingkat kebasahan lahan gambut. Hal itu berguna untuk mengidentifikasi bekas kebakaran hutan dan lahan gambut. Pihaknya selama ini juga sudah melakukan pemantauan dampak pertambangan.
"Kami juga bekerja sama dengan Dirjen Pajak misalnya di Jawa Tengah kami memotret objek-objek pajak. Juga untuk pemantauan kehutanan, perkebunan dan banyak kementerian lembaga yang membutuhkan citra satleit untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan." tandas Thomas.
"Karena makin banyak kementerian, lembaga dan daerah yang menggunakan [citra satelit LAPAN] penghematan yang bisa kami lakukan tahun 2018 itu bisa sampai Rp18 triliun. Artinya, makin banyak lembaga menggunakan citra satelit maka efisiensi penggunaan anggaran makin tinggi," lanjutnya.
 Foto: CNBC Indonesia/ Muhammad Luthfi Rahman |
Dari tahun ke tahun jumlah penghematan mengalami peningkatan. Thomas menambahkan, dibandingkan dengan pola lama, layanan LAPAN pada tahun 2015 bisa menghemat anggaran Rp 3 triliun, tahun 2016 bisa dihemat Rp5 triliun dan 2017 sebesar Rp7 triliun.
Sebelum tahun 2012, lanjut Thomas, masing-masing kementerian dan lembaga membeli citra satelit dari vendor asal luar negeri. Sejak 2012 semua sumber citra satelit disatukan. LAPAN membuat bank data penginderaan jauh nasional yang memberikan citra satelit kepada semua kementerian, lembaga dan daerah secara gratis.
"LAPAN kemudian membuat bank data penginderaan jauh nasional yang memberikan citra satelit kepada semua kementerian lembaga dan daerah itu secara gratis karena LAPAN memperolehnya dan membelinya menggunakan lisensi pemerintah," ungkap Thomas.
Simak video terkait lahan Prabowo di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Ini Penjelasan LAPAN Soal Misteri Dentuman Keras di 3 Daerah
Most Popular