Duh, Rp 900 M Anggaran Kemenhub Masih Diblokir Sri Mulyani
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
18 March 2019 18:18
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan saat ini ada Rp 900 miliar pos anggaran yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari total pagu anggaran sebesar Rp 41,5 triliun.
Hal itu diutarakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat menggelar Rapat Kerja dengan Komisi V di DPR. "Kita sampaikan bahwa ada yang masih diblokir sebanyak Rp 900 miliar dari pagu tersebut," ungkap Budi Karya, Senin (18/3/2019) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, pada 2017 blokir anggaran mencapai Rp 5,1 triliun dan tahun 2018 berkurang menjadi Rp 1,8 triliun, angka itu semakin berkurang karena Kemenhub telah menerapkan sistem e-filing.
"Blokir lebih sedikit karena penerapan e-filing dan proses penganggaran dokumen perencanaannya lebih baik," tutur Budi Karya.
Mantan Direktur Angkasa Pura II itu menyebut, masih adanya anggaran yang diblokir lantaran adanya perubahan kebijakan maupun perencanaan, termasuk adanya pagu anggaran yang tidak dibutuhkan.
Namun dijelaskan Budi, hingga Maret 2019, sudah ada revisi blokir sebesar Rp 75 miliar, sehingga sisanya tinggal Rp 825 miliar dari total pagu anggaran Kemenhub. Menurutnya, beberapa langkah telah dilakukan kementeriannya untuk membuka blokir tersebut seperti tahapan perencanaan, finalisasi usulan kegiatan, serta menyampaikan usulan revisi anggaran.
Hal senada juga disoroti Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo yang mengkritik serapan anggaran Kemenhub yang selalu di bawah 90%. " Saya ada catatan kalau nggak salah tahun 2017 serapan anggaran 86,35%, 2018 serapan 84,51%," ujarnya.
Merujuk data terbaru hingga 14 Maret 2019, Kemenhub baru membelanjakan Rp 2,15 triliun, atau baru 5,17% dari total anggaranya. Karena itu, Sigit meminta Kemenhub memperbaiki kinerjanya, sehingga serapan anggaran bisa lebih maksimal. "Kinerja anggarannya tolong diperbaiki, difokuskan, agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," tandas Sigit.
(dru) Next Article Kemenhub Lakukan Ini Agar RI JadiHub Laut Asia Tenggara
Hal itu diutarakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat menggelar Rapat Kerja dengan Komisi V di DPR. "Kita sampaikan bahwa ada yang masih diblokir sebanyak Rp 900 miliar dari pagu tersebut," ungkap Budi Karya, Senin (18/3/2019) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, pada 2017 blokir anggaran mencapai Rp 5,1 triliun dan tahun 2018 berkurang menjadi Rp 1,8 triliun, angka itu semakin berkurang karena Kemenhub telah menerapkan sistem e-filing.
Mantan Direktur Angkasa Pura II itu menyebut, masih adanya anggaran yang diblokir lantaran adanya perubahan kebijakan maupun perencanaan, termasuk adanya pagu anggaran yang tidak dibutuhkan.
Namun dijelaskan Budi, hingga Maret 2019, sudah ada revisi blokir sebesar Rp 75 miliar, sehingga sisanya tinggal Rp 825 miliar dari total pagu anggaran Kemenhub. Menurutnya, beberapa langkah telah dilakukan kementeriannya untuk membuka blokir tersebut seperti tahapan perencanaan, finalisasi usulan kegiatan, serta menyampaikan usulan revisi anggaran.
Hal senada juga disoroti Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo yang mengkritik serapan anggaran Kemenhub yang selalu di bawah 90%. " Saya ada catatan kalau nggak salah tahun 2017 serapan anggaran 86,35%, 2018 serapan 84,51%," ujarnya.
Merujuk data terbaru hingga 14 Maret 2019, Kemenhub baru membelanjakan Rp 2,15 triliun, atau baru 5,17% dari total anggaranya. Karena itu, Sigit meminta Kemenhub memperbaiki kinerjanya, sehingga serapan anggaran bisa lebih maksimal. "Kinerja anggarannya tolong diperbaiki, difokuskan, agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," tandas Sigit.
(dru) Next Article Kemenhub Lakukan Ini Agar RI JadiHub Laut Asia Tenggara
Most Popular