Polemik Anggota DPR vs Pengusaha Tambang yang Bikin Keki

News - Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
13 March 2019 08:49
Polemik Anggota DPR vs Pengusaha Tambang yang Bikin Keki
Jakarta, CNBC Indonesia - Ratusan pengusaha tambang tiba-tiba mengerubungi ruang rapat Komisi VII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Mereka tidak datang untuk demo atau apapun, tapi justru menghadiri rapat dengar pendapat dengan komisi yang mengawasi sektor energi dan sumber daya mineral tersebut. Tapi biasanya tak pernah sepadat ini, mengapa sampai ratusan yang datang?

Semua bermula dari aksi pimpinan rapat Komisi VII Muhammad Nasir yang menskors rapat dengar pendapat (RDP) yang semestinya dilaksanakan, Senin (11/3/2019), dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot. Skors dipicu pandangan Nasir bahwa Gatot dianggap tidak membawa data terkait masalah pascatambang atas seluruh perusahaan tambang yang ada di Indonesia.


"Agenda rapat, kalau bisa ditulis yang jelas, jangan ada 'lain-lain' karena kami susah membatin apa yang harus disiapkan bahannya," ujar Bambang. "Ya sebagai dirjen, bapak harusnya mengerti bahannya apa saja," lanjutnya.




Pada akhirnya, Nasir meminta kepada Bambang untuk menghadirkan seluruh pengusaha dari perusahaan tambang yang jumlahnya ratusan ke RDP yang dijadwalkan untuk dilanjutkan, Selasa (12/3/2019) pukul 15.00.


Bambang pun mengabulkan permintaan Nasir tersebut. Pada Selasa (12/3/2019), ruang rapat Komisi VII DPR RI dipenuhi oleh pengusaha tambang yang menjadi peserta rapat. Sekitar pukul 15.45 rapat pun dimulai. Beberapa pengusaha yang terlihat hadir, yakni dari PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).

Polemik Anggota DPR vs Pengusaha Tambang yang Bikin Keki  Foto: Ratusan pengusaha tambang memadati ruang rapat Komisi VII DPR RI (CNBC Indonesia/Anastasia Arvirianty)


Namun, bukannya mengapresiasi, Nasir malah kembali berulah. Ia mengusir peserta rapat jika mereka yang hadir bukanlah direktur utama maupun mereka yang mewakilkan tetapi tidak ada surat kuasa dari direktur utama.


"Jika bukan direktur utama, keluar saja. Kalau cuma manajer, tidak ada gunanya," ujar Nasir.

Beberapa peserta rapat pun berangsur keluar ruangan.


"Keluar saja, kirimkan surat kepada direktur utama perusahaan, tidak bisa menghargai dan menghormati lembaga ini (DPR)," kata Nasir, geram.

Mirisnya, ratusan pengusaha tambang sudah bersedia menghadiri RDP. Tetapi, sampai rapat dimulai, anggota DPR yang hadir mengikuti rapat hanya empat orang saja, termasuk Nasir sendiri.



Tak lama kemudian, rapat akhirnya dimulai. Kendati demikian, lagi dan lagi, Nasir kembali berulah. Setelah meminta ratusan pengusaha tambang untuk hadir dalam RDP, baru satu jam berlangsung, dirinya menunda lagi RDP tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII itu lagi-lagi meminta data yang tidak bisa disediakan oleh perusahaan dalam waktu singkat. Kali ini, ia meminta laporan data untuk penimbunan tanah setelah tambang digali, berapa banyak yang sudah ditimbun lagi, dan sebagainya.

"Terus ada yang buat reservoir air itu untuk apa di situ? Buat pariwisata, atau mandi hantu-hantu di sana? Tidak jelas, datanya tidak ada," kata Nasir

Lalu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot menjawab, "Ya, untuk reservoir air, pak. Ini kan berdasarkan dokumen AMDAL."

"Ya, itu untuk apa Pak Dirjen? Buat apa ada reservoir air di tengah hutan? Untuk mandi hantu?" kata Nasir.

Polemik Anggota DPR vs Pengusaha Tambang yang Bikin Keki  Foto: Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot melakukan paparan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/3/2019). (CNBC Indonesia/Anastasia Arvirianty


Perdebatan terkait hal tersebut terus berlangsung, hingga akhirnya Nasir memutuskan untuk menunda kembali rapat, sekitar pukul 17.00, padahal rapat baru dimulai pukul 15.45.

"Kami putuskan untuk tunda rapat ini, bapak dirjen bisa siapkan data-data yang dibutuhkan, dan kami juga minta seluruh dirut untuk hadir, kalau dirut tidak bisa hadir ya bapak cabut saja izin usahanya, berarti tidak hargai lembaga ini," tutur Nasir.

"Selain itu, kalau pak dirjen tidak bisa sediakan data yang dibutuhkan, ke depannya kalau rapat dengan menteri, pak dirjen kami tolak hadir," tambahnya.

Simak video penjelasan Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait BLU di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading