Cerita Jokowi di Bengkulu: Dari PKI Sampai Kuasai Freeport
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
15 February 2019 16:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tiga isu besar yang kerap kali menghampiri dirinya, yakni antek asing, bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kriminalisasi ulama.
Hal tersebut diutarakan kepala negara saat menghadiri Sidang ke-51 Tanwir Muhammadiyah di Balai Raya Semarak, Gedung Daerah Bengkulu, Jumat (15/2/2019), seperti dikutip CNBC Indonesia melalui laman resmi Sekretariat Kabinet.
"Ini saya menjawab, bukan marah ya, mohon maaf lho," tegas Jokowi.
Adapun untuk isu PKI, Jokowi untuk kesekian kalinya menampik stigma yang menyebut bahwa ia merupakan bagian dari PKI. Ia menyayangkan, stigma tersebut masih melekat pada dirinya di tahun politik.
Jokowi pun mencontohkan, tudingan antek asing yang dalam beberapa tahun terakhir melekat pada dirinya. Tudingan tersebut, kata dia, justru bertolak belakang dengan kinerja pemerintahan yang ia pimpin.
Misalnya, dari pengambilalihan 100% Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola perusahaan Jepang dan Perancis, Total & Inpec. Kini, hak pengelolaan penuh blok migas tersebut diserahkan kepada Pertamina.
Demikan juga, lanjut mantan Wali Kota Solo itu, akuisisi Blok Rokan yang hampir 90 tahun lebih dikelola perusahaan migas asal Amerika Serikat (AS), Chevron untuk kemudian dikelola sepenuhnya oleh Pertamina.
Tak hanya itu, pemerintah pun berhasil membeli saham mayoritas Freeport sebesar 51,2%, dan kini telah diambil alih oleh Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Sehingga, Jokowi menilai tudingan tersebut telah terpatahkan.
"Tidak ada yang namanya isu antek asing-antek asing. Dalam 4,5 tahun ini isu yang berkembang justru antek asing, Presiden Jokowi itu antek asing, antek asing-antek asing," keluh Presiden.
Jokowi pun menceritakan bagaimana sulitnya pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam yang sudah sejak dulu dikelola oleh perusahaan asing. Hal tersebut, merupakan capaian besar.
"Kalau mudah, kalau gampang, sekali lagi. Negosiasi enggak usah sampai empat tahun. Mungkin sebulan dua bulan sudah rampung," tegasnya.
Sementara terkait isu kriminalisasi ulama, Jokowi kembali menegaskan bahwa siapapun yang bermasalah dengan hukum sudah pasti akan menghadapinya, meskipun yang bersangkutan memiliki jabatan tertinggi di negara.
"Kalau ada gubernur, menteri, ketua, anggota dewan, insinyur, dokter, bermasalah dengan hukum ya pasti aparat hukum akan menindaklanjuti," tegasnya.
Simak video saat Jokowi melakukan test drive motor listrik nasional di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Kesal 4 Tahun Difitnah, Jokowi: Mau Saya Tabok!
Hal tersebut diutarakan kepala negara saat menghadiri Sidang ke-51 Tanwir Muhammadiyah di Balai Raya Semarak, Gedung Daerah Bengkulu, Jumat (15/2/2019), seperti dikutip CNBC Indonesia melalui laman resmi Sekretariat Kabinet.
"Ini saya menjawab, bukan marah ya, mohon maaf lho," tegas Jokowi.
 Foto: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden) |
Adapun untuk isu PKI, Jokowi untuk kesekian kalinya menampik stigma yang menyebut bahwa ia merupakan bagian dari PKI. Ia menyayangkan, stigma tersebut masih melekat pada dirinya di tahun politik.
Jokowi pun mencontohkan, tudingan antek asing yang dalam beberapa tahun terakhir melekat pada dirinya. Tudingan tersebut, kata dia, justru bertolak belakang dengan kinerja pemerintahan yang ia pimpin.
Misalnya, dari pengambilalihan 100% Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola perusahaan Jepang dan Perancis, Total & Inpec. Kini, hak pengelolaan penuh blok migas tersebut diserahkan kepada Pertamina.
Demikan juga, lanjut mantan Wali Kota Solo itu, akuisisi Blok Rokan yang hampir 90 tahun lebih dikelola perusahaan migas asal Amerika Serikat (AS), Chevron untuk kemudian dikelola sepenuhnya oleh Pertamina.
 Foto: aristya rahadian krisabella |
Tak hanya itu, pemerintah pun berhasil membeli saham mayoritas Freeport sebesar 51,2%, dan kini telah diambil alih oleh Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Sehingga, Jokowi menilai tudingan tersebut telah terpatahkan.
"Tidak ada yang namanya isu antek asing-antek asing. Dalam 4,5 tahun ini isu yang berkembang justru antek asing, Presiden Jokowi itu antek asing, antek asing-antek asing," keluh Presiden.
Jokowi pun menceritakan bagaimana sulitnya pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam yang sudah sejak dulu dikelola oleh perusahaan asing. Hal tersebut, merupakan capaian besar.
"Kalau mudah, kalau gampang, sekali lagi. Negosiasi enggak usah sampai empat tahun. Mungkin sebulan dua bulan sudah rampung," tegasnya.
Sementara terkait isu kriminalisasi ulama, Jokowi kembali menegaskan bahwa siapapun yang bermasalah dengan hukum sudah pasti akan menghadapinya, meskipun yang bersangkutan memiliki jabatan tertinggi di negara.
"Kalau ada gubernur, menteri, ketua, anggota dewan, insinyur, dokter, bermasalah dengan hukum ya pasti aparat hukum akan menindaklanjuti," tegasnya.
Simak video saat Jokowi melakukan test drive motor listrik nasional di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Kesal 4 Tahun Difitnah, Jokowi: Mau Saya Tabok!
Most Popular