Setelah Jokowi, Sri Mulyani Jawab Tudingan Anggaran Bocor

News - Iswari Anggit, CNBC Indonesia
14 February 2019 08:45
Setelah Jokowi, Sri Mulyani Jawab Tudingan Anggaran Bocor
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam pidatonya di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding, telah terjadi kebocoran anggaran negara sebesar 25%.

Tudingan Prabowo sontak menuai beragam tanggapan dari pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat berbicara di salah satu televisi swasta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kredibilitas lembaganya dalam menyusun dan mengelola anggaran negara.


Menurut Sri Mulyani, mulai penyusunannya saja anggaran negara telah melalui berbagai tahapan. Apalagi, ada landasan hukum dan lembaga otoritas yang mengatur dan mengawasi.



"Sebetulnyakan begini; saya sebagai Menkeu selalu sampaikan dimensi keuangan negara termasuk APBN. Penyusunan anggaran tidak tiba-tiba dibawa ke DPR, diketok. Prosesnya dari Bulan Maret bikin asumsi makro, diskusi, bahas amplop besar, Presiden buat nota keuangan kemudian disampaikan Bulan Agustus, dibahas lagi sampai akhir Bulan Oktober," jelas Sri Mulyani, Rabu (13/2/2019).

"Semua dilihat, dibahas oleh semua komisi badan anggaran, akhir bulan Oktober baru diketok. Itu menjadi undang-undang yang melandasi kita bekerja. Jadi, tidak semau kita tapi ada aturannya."

Sri Mulyani juga menjelaskan setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mengaudit anggaran negara sehingga jika ada kesalahan apalagi kebocoran, pasti ketahuan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan, BPK memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil audit anggaran negara. Hal ini membuktikan Kemenkeu telah mengelola anggaran negara dengan baik.

Setelah Jokowi, Sri Mulyani Tanggapi Tudingan Anggaran BocorFoto: Infografis/Manfaat APBN 2018/Edward Ricardo

"[Anggaran negara] kan diaudit BPK, yang bicara tentang aturan dan akurasi angka. Ada angka yang salah saja dia kritik, apalagi bocor. Kita dapat WTP, berarti kita proper dalam menjaga."

"Kalau ada yang concern tentang penggunaan anggaran salah, korupsi, kita punya mekanisme hukum, ada KPK, kepolisian, kejaksaan," sambungnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Jokowi tanpa ragu menantang Prabowo untuk segera melapor ke otoritas terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang mengetahui ada kebocoran anggaran.

Ia juga mengatakan rivalnya tersebut sudah pernah melontarkan tudingan yang sama saat masa kampanye tahun 2014 lalu.

"Dulu 2014 coba diingat-ingat, katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang itu kalau bocornya 25%, berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun," kata Jokowi di JI - EXPO Kemayoran, Kamis (7/2/2019).


"Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan fakta-fakta. Jangan asal," tegasnya.

Tak hanya Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga angkat suara terkait tudingan Prabowo.

Menurut Moeldoko, tudingan Prabowo tidak berdasar, mengingat Indonesia punya lembaga otoritas yang selalu siaga mengawal anggaran negara. Begitu juga dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menampik kebocoran anggaran negara dengan jumlah sefantastis tudingan Prabowo.


Saksikan video mengenai tudingan Prabowo bahwa Sri Mulyani adalah menteri pencetak utang berikut ini.

[Gambas:Video CNBC]


(prm)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading