SKK Migas Mau Jadi BUMN, Bagaimana Nasib Holding Migas?

News - Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
30 January 2019 14:50
SKK Migas direncanakan jadi BUMN. Bagaimana perannya nanti? Akankah tumpang tindih dengan Pertamina?
Jakarta, CNBC Indonesia- Revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 kembali menjadi isu hangat. DPR dan pemerintah ingin revisi yang mandeg selama 8 tahun terakhir ini dikebut dan bisa dirampungkan di 2019.

Salah satu isu strategis yang dibahas di RUU ini dan masuk dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) pemerintah adalah soal status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Status lembaga ini memang jadi polemik, apalagi sejak BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2012 lalu.




Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan pada intinya konsep pemerintah ingin kepemilikan negara jadi lebih kuat karena dapat mengontrol aset-aset migas di Indonesia. Sebab, dalam usulan DIM RUU migas dari pemerintah, SKK Migas diperbolehkan memiliki hak partisipasi (participating interest/PI) atas aset-aset hulu migas di Indonesia.

Apakah ini artinya SKK Migas akan jadi seperti BUMN?
Djoko tidak menjawab pasti soal ini, namun mengarah ke sana. Ia menjelaskan SKK Migas menjadi BUMN sesuai dengan amanat putusan MK pada 2012.

Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi mengatakan dilihat dari putusan MK No 36/PUU-X/2012 ditulis bahwa
dalam menjalankan penguasan negara atas sumber daya alam Migas, pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas migas dengan memberikan konsesi kepada satu atau beberapa BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor hulu.

BUMN itulah yang akan melakukan Kontrak Kerja Sama dengan BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau BUT.

Artinya jika dibaca amanat MK, maka yang bisa menjalankan fungsi tersebut adalah BUMN seperti Pertamina. "Kalau baca putusan MK, Pertamina dan PGN-lah yang punya legal standing untuk menggantikan fungsi BP Migas. Fungsi SKK hny regulator, pembinaan, dan pengawasan," jelasnya.

Jika SKK menjadi BUMN, maka jelasnya, akan berbenturan dengan tugas Pertamina dan Holding Migas yang sudah dibentuk juga oleh pemerintah sebelumnya.

Pendiri Reforminer Institute sekaligus pengamat migas Pri Agung Rakhmanto mengatakan, langkah tersebut justru merupakan langkah penguatan bagi SKK Migas. Sehingga, menurutnya dalam hal ini, konsep pemerintah sudah benar.

"Sesuai putusan MK, bentuk badan yang mengelola usaha hulu kan memang harus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi, dalam hal ini konsep dari pemerintah sudah betul, termasuk dalam hal ini kewenangan untuk mengelola dana dan memiliki hak partisipasi (PI)," ujar Pri saat dihubungi Rabu (30/1/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan, hanya saja, BUMN yang dimaksud haruslah yang bersifat khusus dan mendapatkan kuasa pertambangan di hulu berdasarkan pengaturan UU Migas dan lex specialis. Baik dalam fungsi maupun kewenangan, termasuk kekhususan untuk penyederhanaan perizinan hulu dan pengurusan perpajakan menjadi satu atap.

"Itu yang lebih baik dan lebih tepat menurut saya bukan BUK sebagaimana yang ada di draft RUU migas versi DPR sekarang ini," tambahnya.

Lalu, bagaimana nasib holding migas?
Menurut Pri, holding migas masih tetap bisa berjalan dan tidak berbenturan jika dengan konsep BUMN khusus versi pemerintah tersebut. Namun, akan menjadi rancu fungsinya jika mengacu pada badan usaha khusus yang dimaksud dalam rancangan RUU Migas versi DPR.

"Tapi kalau BUK yang ada dalam draft RUU Migas versi DPR, itu masih dan bakal ada komplikasi dan kerancuan dengan holding migas yang ada sekarang. Jadi, jangan dirancukan antara BUK dengan BUMN khusus ya," imbuh Pri.

Adapun, peraturannya bisa dicantumkan di dalam UU Migas baru nantinya, dan detil peraturannya perlu atau bisa diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP), yang tentunya, lanju Pri, harus sejalan dengan UU BUMN juga.
(gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading