Komentari The Economist, Darmin: Tak Ada Negara Capai Target
Iswari Anggit Pramesti, CNBC Indonesia
25 January 2019 20:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Kritik tajam The Economist terhadap pemerintah Indonesia, menuai beragam komentar. Baik dari para ekonom Indonesia hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Salah satu poin yang disorot The Economist, terkait ketidakmampuan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai target pertumbuhan ekonomi 7%, seperti yang dijanjikannya dalam masa kampanye 2014 lalu.
Darmin memang tak banyak berkomentar, namun tanggapannya cukup mengejutkan.
"Ya tak ada negara yang sesuai, mana ada, cari. Kan memang ekonomi [global] lagi bergejolak," jawabnya singkat, Jumat (25/1/2019).
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh ekonom Center of Reform on Economist (CORE) Piter Abdullah. Menurut Piter, kritik The Economist tidak sepenuhnya benar, karena tidak memahami kondisi sosial-politik Indonesia.
Hal ini menanggapi poin kritik lainnya, yang menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terkesan mundur, dari yang sebelumnya memfokuskan anggaran untuk belanja modal pembangunan infrastruktur, sampai berani mengambil langkah memotong subsidi energi.
"The Economist nampaknya salah memahami kondisi sosial politik Indonesia. Keputusan menahan harga BBM subsidi yang menyebabkan kenaikan beban subsidi, menurut hemat saya adalah yang paling tepat di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Ketika permintaan global tidak bisa diharapkan, pemerintah harus menjaga permintaan domestik dan itu hanya bisa dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat."
Jika pemerintah tidak mengambil keputusan itu, Piter memprediksi inflasi yang menggerogoti daya beli bisa muncul. Dampaknya, konsumsi rumah tangga dan investasi akan terhambat.
"Pertumbuhan ekonomi justru bisa lebih rendah lagi. Belanja infrastruktur tahun 2019 memang tidak melonjak drastis karena fokus pemerintah ke pembangunan SDM. Tapi belanja infrastruktur tidak turun. Pemerintah tetap komitmen untuk membangun infrastruktur. Dengan infrastruktur yang lebih baik plus perbaikan perizinan dan kebijakan lain yang memperbaiki ease of doing business, industri Indonesia akan kembali tumbuh."
(dru) Next Article Jokowi Happy Soal Indikator Ekonomi RI, Apa Saja?
Salah satu poin yang disorot The Economist, terkait ketidakmampuan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai target pertumbuhan ekonomi 7%, seperti yang dijanjikannya dalam masa kampanye 2014 lalu.
Darmin memang tak banyak berkomentar, namun tanggapannya cukup mengejutkan.
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh ekonom Center of Reform on Economist (CORE) Piter Abdullah. Menurut Piter, kritik The Economist tidak sepenuhnya benar, karena tidak memahami kondisi sosial-politik Indonesia.
Hal ini menanggapi poin kritik lainnya, yang menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terkesan mundur, dari yang sebelumnya memfokuskan anggaran untuk belanja modal pembangunan infrastruktur, sampai berani mengambil langkah memotong subsidi energi.
Kini, justru mengurangi belanja modal pembangunan infrastruktur dan kembali meningkatkan anggaran bantuan sosial dan subsidi energi. The Economist menuding, kebijakan pemerintah ini semata-mata untuk menarik suara populis atau voters, agar Jokowi kembali memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"The Economist nampaknya salah memahami kondisi sosial politik Indonesia. Keputusan menahan harga BBM subsidi yang menyebabkan kenaikan beban subsidi, menurut hemat saya adalah yang paling tepat di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Ketika permintaan global tidak bisa diharapkan, pemerintah harus menjaga permintaan domestik dan itu hanya bisa dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat."
Jika pemerintah tidak mengambil keputusan itu, Piter memprediksi inflasi yang menggerogoti daya beli bisa muncul. Dampaknya, konsumsi rumah tangga dan investasi akan terhambat.
"Pertumbuhan ekonomi justru bisa lebih rendah lagi. Belanja infrastruktur tahun 2019 memang tidak melonjak drastis karena fokus pemerintah ke pembangunan SDM. Tapi belanja infrastruktur tidak turun. Pemerintah tetap komitmen untuk membangun infrastruktur. Dengan infrastruktur yang lebih baik plus perbaikan perizinan dan kebijakan lain yang memperbaiki ease of doing business, industri Indonesia akan kembali tumbuh."
(dru) Next Article Jokowi Happy Soal Indikator Ekonomi RI, Apa Saja?
Most Popular