Target Operasi 2019, Apa Kabar Proyek Pelabuhan Patimban?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
16 January 2019 19:18
Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, mendapatkan hambatan pembebasan lahan. Sejauh ini, proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut masih belum terselesaikan.
"Masalah tanah sangat krusial, cukup menghambat. Kami berharap DPR turut mengawal dan memberikan solusi, kalau ada rapat bersama komisi lain selanjutnya akan lebih baik," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Berdasarkan data yang dipaparkan, kebutuhan lahan untuk proyek ini sekitar 370 hektare, dengan anggaran Rp 863,14 miliar. Dari jumlah itu, 15,2 hektare merupakan lahan untuk acces road senilai Rp 49,7 miliar dan 354,9 hektare lahan back up area senilai Rp 813,3 miliar.
"Pembiayaan sudah siap, uangnya ada sejak tahun lalu. Di tahun lalu Rp 500 miliar dari APBN, sisanya dianggarkan di APBN tahun ini, sudah kami usulkan," urainya lebih lanjut kepada CNBC Indonesia ketika ditemui usai rapat.
Pembebasan lahan untuk acces road meliputi 121 bidang tanah warga dan 24 bidang tanah nonwarga. Dari 121 bidang tanah warga, 81 bidang di antaranya sudah dibayarkan senilai Rp 31,8 miliar untuk lahan seluas 8,3 hektare.
Adapun 39 bidang lainnya seluas 3,1 hektare, masih proses pengajuan pembayaran ke LMAN senilai Rp 14,8 miliar. Sementara, 24 bidang tanah nonwarga meliputi satu bidang lahan milik Kementan, enam bidang milik PUPR, tiga bidang milik pemerintah desa, satu tanah wakaf, tujuh bidang jalan, dan enam bidang selokan.
Khusus untuk kebutuhan lahan acces road ini, terdapat satu bidang konsinyasi karena seluas 85 meter persegi senilai Rp 103,7 juta. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk back up area masih harus melalui proses pembebasan yang lebih rumit
Terdapat 485 bidang yang harus dibebaskan, 422 di antaranya merupakan tanah milik warga. Dari jumlah itu, 181 bidang berstatus 'dimusyawarahkan' karena terdapat 18 bidang (tiga menolak, 15 belum memberikan keputusan) seluas 9,7 hektare senilai Rp 3,4 miliar. Adapun 33 bidang lain seluas 6 hektare masih kekurangan data.
"Ini sebenarnya yang masalah warga itu sudah minor, sudah sedikit ya. Dulu kan mereka mendapatkan informasi bahwa ada peluang mendapatkan harga lebih tinggi. Kan ada informasi dari kajian IPB begitu, tapi kan kajiannya berdasarkan kehidupan layak dan sebagainya. Kami gak bisa ikutin itu, kami punya appraiser sendiri," beber Agus.
Dia menegaskan, proses pembangunan tetap berlangsung meski terdapat masalah pembebasan lahan. Sejauh ini, tahap pekerjaan konstruksi di lokasi laut sudah mencapai 13%. Ditargetkan, Pelabuhan Patimban sudah bisa beroperasi pada akhir 2019.
"Soft launching sekitar akhir tahun untuk car terminal," tandasnya. Meski demikian, usai soft launching nanti masih ada pekerjaan yang harus dirampungkan hingga Pelabuhan Patimban beroperasi penuh pada 2027 mendatang.
Pelabuhan Patimban sendiri merupakan proyek strategis nasional dengan target berkapasitas 7,5 juta teus peti kemas serta 600.000 CBU kendaraan. Diharapkan, Pelabuhan Patimban dapat mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan jarak antara pusat produksi dan pelabuhan.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article 6 Bulan Diresmikan, Ini Perkembangan Pelabuhan Patimban
"Masalah tanah sangat krusial, cukup menghambat. Kami berharap DPR turut mengawal dan memberikan solusi, kalau ada rapat bersama komisi lain selanjutnya akan lebih baik," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Berdasarkan data yang dipaparkan, kebutuhan lahan untuk proyek ini sekitar 370 hektare, dengan anggaran Rp 863,14 miliar. Dari jumlah itu, 15,2 hektare merupakan lahan untuk acces road senilai Rp 49,7 miliar dan 354,9 hektare lahan back up area senilai Rp 813,3 miliar.
"Pembiayaan sudah siap, uangnya ada sejak tahun lalu. Di tahun lalu Rp 500 miliar dari APBN, sisanya dianggarkan di APBN tahun ini, sudah kami usulkan," urainya lebih lanjut kepada CNBC Indonesia ketika ditemui usai rapat.
Adapun 39 bidang lainnya seluas 3,1 hektare, masih proses pengajuan pembayaran ke LMAN senilai Rp 14,8 miliar. Sementara, 24 bidang tanah nonwarga meliputi satu bidang lahan milik Kementan, enam bidang milik PUPR, tiga bidang milik pemerintah desa, satu tanah wakaf, tujuh bidang jalan, dan enam bidang selokan.
Khusus untuk kebutuhan lahan acces road ini, terdapat satu bidang konsinyasi karena seluas 85 meter persegi senilai Rp 103,7 juta. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk back up area masih harus melalui proses pembebasan yang lebih rumit
Terdapat 485 bidang yang harus dibebaskan, 422 di antaranya merupakan tanah milik warga. Dari jumlah itu, 181 bidang berstatus 'dimusyawarahkan' karena terdapat 18 bidang (tiga menolak, 15 belum memberikan keputusan) seluas 9,7 hektare senilai Rp 3,4 miliar. Adapun 33 bidang lain seluas 6 hektare masih kekurangan data.
 Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki |
"Ini sebenarnya yang masalah warga itu sudah minor, sudah sedikit ya. Dulu kan mereka mendapatkan informasi bahwa ada peluang mendapatkan harga lebih tinggi. Kan ada informasi dari kajian IPB begitu, tapi kan kajiannya berdasarkan kehidupan layak dan sebagainya. Kami gak bisa ikutin itu, kami punya appraiser sendiri," beber Agus.
Dia menegaskan, proses pembangunan tetap berlangsung meski terdapat masalah pembebasan lahan. Sejauh ini, tahap pekerjaan konstruksi di lokasi laut sudah mencapai 13%. Ditargetkan, Pelabuhan Patimban sudah bisa beroperasi pada akhir 2019.
"Soft launching sekitar akhir tahun untuk car terminal," tandasnya. Meski demikian, usai soft launching nanti masih ada pekerjaan yang harus dirampungkan hingga Pelabuhan Patimban beroperasi penuh pada 2027 mendatang.
Pelabuhan Patimban sendiri merupakan proyek strategis nasional dengan target berkapasitas 7,5 juta teus peti kemas serta 600.000 CBU kendaraan. Diharapkan, Pelabuhan Patimban dapat mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan jarak antara pusat produksi dan pelabuhan.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article 6 Bulan Diresmikan, Ini Perkembangan Pelabuhan Patimban
Most Popular