Menebak Arah Kebijakan Jokowi di 2019
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 January 2019 08:24
Jakarta, CNBC Indonesia - Untuk pertama kalinya di 2019, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet di Istana Negara, Senin (7/1/2019). Agenda pembahasan dalam sidang kabinet perdana tahun ini adalah arah dan kebijakan di tahun politik.
Di depan seluruh menteri Kabinet Kerja dan lembaga terkait, kepala negara meminta seluruh pemangku kepentingan terkait berkonsolidasi, baik itu sektor riil, dunia usaha, maupun fiskal dan moneter untuk mengarahkan kebijakan menjaga stabilitas.
"Sehingga langkah-langkah tegas dan konsisten dalam pengendalian impor bisa kita lakukan, kemudian dalam memacu ekspor, meningkatkan arus modal masuk ke negara kita juga bisa lebih baik lagi di 2019," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet.
Pernyataan Jokowi seakan mengonfirmasi bahwa stabilitas tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global yang kemungkinan masih berlanjut pada tahun in.
Upaya pemerintah meningkatkan arus devisa masuk ke pasar keuangan domestik terbilang wajar, mengingat Indonesia masih mengidap penyakit yang bernama defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Pada kuartal IV-2018, Bank Indonesia (BI) sudah memberikan sinyal bahwa defisit transaksi berjalan kemungkinan berada sedikit di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Jokowi pun ingin hal tersebut tidak terulang di 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak memungkiri bahwa aliran modal asing mulai kembali ke Indonesia, seiring dengan kepercayaan para investor terhadap prospek ekonomi domestik. Hal ini, tentu akan berdampak pada rupiah dan neraca pembayaran secara keseluruhan.
Pada penutupan perdagangan pasat spot kemarin, US$1 dibanderol Rp 14.085 kala penutupan pasar spot. Mata uang Garuda menguat 1,26% dibandingkan penutupan pada perdagangan akhir pekan lalu.
"Capital inflow sudah mulai terjadi, sehingga neraca pembayaran jadi lebih positif dalam hal ini," tegasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menegaskan akan tetap mewaspadai dinamika yang terjadi di lingkungan global. Sebab, harus diakui gejolak eksternal bisa kapan saja mengancam stabilitas apabila tidak dikawal dengan ketat.
"Ini yang akan terus kita coba perbaiki di dalam rangka untuk meningkatkan positive sentiment," tegas Sri Mulyani.
(prm) Next Article Jokowi Bentuk Panitia Seleksi Anggota DK OJK
Di depan seluruh menteri Kabinet Kerja dan lembaga terkait, kepala negara meminta seluruh pemangku kepentingan terkait berkonsolidasi, baik itu sektor riil, dunia usaha, maupun fiskal dan moneter untuk mengarahkan kebijakan menjaga stabilitas.
"Sehingga langkah-langkah tegas dan konsisten dalam pengendalian impor bisa kita lakukan, kemudian dalam memacu ekspor, meningkatkan arus modal masuk ke negara kita juga bisa lebih baik lagi di 2019," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet.
Upaya pemerintah meningkatkan arus devisa masuk ke pasar keuangan domestik terbilang wajar, mengingat Indonesia masih mengidap penyakit yang bernama defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
 Foto: Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara |
Pada kuartal IV-2018, Bank Indonesia (BI) sudah memberikan sinyal bahwa defisit transaksi berjalan kemungkinan berada sedikit di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Jokowi pun ingin hal tersebut tidak terulang di 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak memungkiri bahwa aliran modal asing mulai kembali ke Indonesia, seiring dengan kepercayaan para investor terhadap prospek ekonomi domestik. Hal ini, tentu akan berdampak pada rupiah dan neraca pembayaran secara keseluruhan.
Pada penutupan perdagangan pasat spot kemarin, US$1 dibanderol Rp 14.085 kala penutupan pasar spot. Mata uang Garuda menguat 1,26% dibandingkan penutupan pada perdagangan akhir pekan lalu.
"Capital inflow sudah mulai terjadi, sehingga neraca pembayaran jadi lebih positif dalam hal ini," tegasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menegaskan akan tetap mewaspadai dinamika yang terjadi di lingkungan global. Sebab, harus diakui gejolak eksternal bisa kapan saja mengancam stabilitas apabila tidak dikawal dengan ketat.
"Ini yang akan terus kita coba perbaiki di dalam rangka untuk meningkatkan positive sentiment," tegas Sri Mulyani.
(prm) Next Article Jokowi Bentuk Panitia Seleksi Anggota DK OJK
Most Popular