Saat Jihad Rebut Freeport Dianggap Dagelan oleh Fadli Zon
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
04 January 2019 14:30
Jakarta, CNBC Indonesia- Upaya Presiden Joko Widodo mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia tak hanya menuai pujian, tetapi juga kritik dan cibiran tanpa henti.
Terbaru, kritik datang dari Wakil Ketua DPR dan juga politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Di akun twitternya @fadlizon mencuit beberapa catatan terkait akuisisi Freeport.
[Gambas:Twitter]
Pertama, ia meminta agar transaksi akuisisi senilai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 56 triliun untuk rebut 51,23% saham Freeport yang diteken pemerintah Desember lalu diawasi oleh BPK dan KPK.
Ia mengkritik transaksi seakan dipaksakan karena dilakukan di ujung periode pemerintahan. "Seharusnya, tak boleh ada lagi transaksi kolosal yang terjadi di ujung pemerintahan, agar kita tak mengulang modus skandal yang kerap terjadi menjelang pemilu," cuitnya, Rabu (3/1/2019).
Berikutnya, Fadli juga menilai kebijakan akuisisi ini tidak konsisten dan transparan karena Freeport memiliki isu yang belum jelas. Yakni isu penegakan hukum, karena Freeport dinilai banyak melanggar ketentuan undang-undang dan kontrak mulai dari tidak memenuhi ketentuan divestasi, wanprestasi royalti, dan kewajiban lain yang diatur KK dan UU Minerba.
"Ada isu penegakan hukum di sini. Kedua soal perpanjangan kontrak atau operasi, apa Freeport akan diteruskan operasinya sesudah 2021, ini isu politik," katanya.
Intinya yang pertama adalah basis legal yang dipertanyakan oleh Fadli Zon. Kedua, sesudah Inalum kuasai Freeport bagaimana pemerintah menagih kewajiban-kewajiban Freeport yang harus ditunaikan sebelum transaksi berlangsung.
Misal kewajiban bangun smelter dan denda BPK akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan Freeport.
Ketiga ia mempertanyakan langkah Inalum yang menerbitkan global bond untuk akuisisi Freeport. Ia meminta Inalum transparan siapa pemegang global bond tersebut, jika masih dipegang Freeport sama saja bohong. "Ini hanya dagelan belaka," kata Fadli.
Keempat dengan diterbitkannya global bond ini, pemerintah juga diminta untuk melihat tumpukan utang BUMN beberapa tahun belakangan. "Terakhir kelima, untuk transaksi melibatkan puluhan triliun semacam ini. Menurut saya, BPK dan KPK harus ikut memeriksa," tutupnya.
Ini bukan pertama kali keputusan akuisisi Freeport diserang, dan sudah berkali-kali juga tim kabinet pemerintahan Jokowi membela dan meyakinkan bahwa aksi akuisisi ini menguntungkan bangsa Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan pernah menulis panjang lebar di statusnya soal akuisisi Freeport ini. Mulai dari cerita sejak 2014, dan berbagai upaya yang dilakukan kementerian agar transaksi akusisi bisa terjadi.
Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Dengan empat hal yang dirampungkan :
(1) Divestasi 51%
(2) Pembangunan Smelter
(3) Kepastian Penerimaan Negara dan Invetasi
(4) Perpanjangan Operasi 2x10 melalui IUPK
"Ini adalah hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas serta dedikasi dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan memberikan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia," kata dia. "Indonesia boleh bangga dengan hasil terbaik yang dipersembahkan anak-anak bangsanya."
(gus/roy) Next Article Jokowi Terbang ke Gresik, Resmikan Pabrik Smelter Freeport!
Terbaru, kritik datang dari Wakil Ketua DPR dan juga politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Di akun twitternya @fadlizon mencuit beberapa catatan terkait akuisisi Freeport.
[Gambas:Twitter]
Pertama, ia meminta agar transaksi akuisisi senilai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 56 triliun untuk rebut 51,23% saham Freeport yang diteken pemerintah Desember lalu diawasi oleh BPK dan KPK.
Ia mengkritik transaksi seakan dipaksakan karena dilakukan di ujung periode pemerintahan. "Seharusnya, tak boleh ada lagi transaksi kolosal yang terjadi di ujung pemerintahan, agar kita tak mengulang modus skandal yang kerap terjadi menjelang pemilu," cuitnya, Rabu (3/1/2019).
Berikutnya, Fadli juga menilai kebijakan akuisisi ini tidak konsisten dan transparan karena Freeport memiliki isu yang belum jelas. Yakni isu penegakan hukum, karena Freeport dinilai banyak melanggar ketentuan undang-undang dan kontrak mulai dari tidak memenuhi ketentuan divestasi, wanprestasi royalti, dan kewajiban lain yang diatur KK dan UU Minerba.
"Ada isu penegakan hukum di sini. Kedua soal perpanjangan kontrak atau operasi, apa Freeport akan diteruskan operasinya sesudah 2021, ini isu politik," katanya.
Intinya yang pertama adalah basis legal yang dipertanyakan oleh Fadli Zon. Kedua, sesudah Inalum kuasai Freeport bagaimana pemerintah menagih kewajiban-kewajiban Freeport yang harus ditunaikan sebelum transaksi berlangsung.
Misal kewajiban bangun smelter dan denda BPK akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan Freeport.
Ketiga ia mempertanyakan langkah Inalum yang menerbitkan global bond untuk akuisisi Freeport. Ia meminta Inalum transparan siapa pemegang global bond tersebut, jika masih dipegang Freeport sama saja bohong. "Ini hanya dagelan belaka," kata Fadli.
Keempat dengan diterbitkannya global bond ini, pemerintah juga diminta untuk melihat tumpukan utang BUMN beberapa tahun belakangan. "Terakhir kelima, untuk transaksi melibatkan puluhan triliun semacam ini. Menurut saya, BPK dan KPK harus ikut memeriksa," tutupnya.
Ini bukan pertama kali keputusan akuisisi Freeport diserang, dan sudah berkali-kali juga tim kabinet pemerintahan Jokowi membela dan meyakinkan bahwa aksi akuisisi ini menguntungkan bangsa Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan pernah menulis panjang lebar di statusnya soal akuisisi Freeport ini. Mulai dari cerita sejak 2014, dan berbagai upaya yang dilakukan kementerian agar transaksi akusisi bisa terjadi.
Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Dengan empat hal yang dirampungkan :
(1) Divestasi 51%
(2) Pembangunan Smelter
(3) Kepastian Penerimaan Negara dan Invetasi
(4) Perpanjangan Operasi 2x10 melalui IUPK
"Ini adalah hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas serta dedikasi dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan memberikan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia," kata dia. "Indonesia boleh bangga dengan hasil terbaik yang dipersembahkan anak-anak bangsanya."
(gus/roy) Next Article Jokowi Terbang ke Gresik, Resmikan Pabrik Smelter Freeport!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular