Pemerintahan Tutup, PNS AS dari 10 Lembaga Ini Banyak Dipecat

Washington, CNBC Indonesia - Penutupan pemerintah (government shutdown) Amerika Serikat (AS) hingga Senin (31/12/2018) sepertinya masih akan berlanjut.

Upaya anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menyiapkan undang-undang yang dimaksudkan untuk membuka kembali pemerintah, isinya tetap tidak akan memenuhi permintaan Presiden Donald Trump akan dana sebesai US$ 5 miliar untuk membangun tembok pembatas. Hal ini mempengaruhi pendanaan seperempat lembaga federal AS, sejak penutupan dilakukan pada 22 Desember 2018, dan Trump dan Partai Demokrat jauh dari menemukan kata sepakat.

Dilansir dari Reuters, pada Kamis (3/1/2019), setelah mereka mengambil suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat, Demokrat berniat memberikan suara pada 'dua bagian paket' untuk mengakhiri penutupan, sebab prospeknya baik di Senat dan Trump tidak pasti.

Penutupan itu tidak mempengaruhi sebagian besar pemerintah, termasuk Departemen Pertahanan dan Layanan Pos, yang memiliki dana aman. Namun, sekitar 800.000 karyawan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, Transportasi, dan lainnya telah diberhentikan atau bekerja tanpa upah.

Adapun, berikut rincian hal-hal yang terjadi di agen-agen federal utama:

Keamanan Dalam Negeri
Divisi ini terpengaruh sejak adanya adanya penutupan, lembaga yang terkait adalah yang mengawasi Pabean dan Perlindungan Perbatasan, Penegakan Pabean dan Imigrasi, Administrasi Keamanan Transportasi, Penjaga Pantai dan Dinas Rahasia. Tetapi sebagian besar karyawan dianggap "penting," sehingga mereka bekerja tanpa dibayar sampai RUU pendanaan disahkan.

Menurut rencana darurat departemen, dari 245.000 karyawan departemen, hampir 213.000 telah dianggap penting.

Lembaga Pembangunan Perumahan dan Perkotaan
Sebagian besar dari 7.500 karyawan departemen ini dianggap "tidak penting," dengan hanya sekitar 340 yang bekerja. Hampir 1.000 lainnya dapat dipanggil untuk tugas-tugas tertentu, dimana mereka tidak akan dibayar sampai RUU pendanaan disahkan.

Otoritas perumahan publik dan entitas perumahan kesukuan pada dasarnya bukan bagian dari pemerintah federal dan karenanya tidak diharuskan untuk ditutup. Tetapi pemerintah federal menyediakan sebagian dari dana untuk divisi ini, sehingga otoritas mungkin perlu mengurangi atau mengubah jam operasional.

Departemen yang mengawasi beberapa pinjaman perumahan dan program pembayaran perumahan berpenghasilan rendah, memperingatkan dalam rencana daruratnya bahwa penutupan yang berlarut-larut dapat menyebabkan penurunan penjualan rumah, membalikkan tren menuju penguatan pasar yang telah dialami.

Departemen Perdagangan
Biro Analisis dan Sensus Biro Ekonomi Departemen Perdagangan AS tidak mempublikasikan data ekonomi, termasuk angka-angka penting tentang produk domestik bruto, inflasi, pendapatan pribadi, pengeluaran, perdagangan, dan penjualan rumah baru, selama penutupan.

Kantor Manajemen Personalia
Agen yang mengawasi tenaga kerja federal telah menawarkan saran kepada para pekerja tentang cara berurusan dengan tuan tanah, pemberi pinjaman hipotek, dan kreditor lainnya, termasuk contoh surat-surat dengan bahasa yang menjelaskan pengurangan pendapatan yang parah karena kurangnya dana federal untuk departemen dan lembaga.

Komisi Komunikasi Federal (Federal Communications Commission/FCC)
FCC, yang mengatur komunikasi antar negara, termasuk siaran radio dan televisi dan sistem kabel, mengatakan akan menangguhkan sebagian besar operasi pada tengah hari, Kamis (3/1/2019), jika penutupan belum berakhir saat itu. Bekerja untuk "perlindungan kehidupan dan properti" akan terus berlanjut. Begitu juga operasi di Kantor Inspektur Jenderal agensi.

Penjagaan Laut
Anggota Coast Guard AS akan menerima gaji terakhir mereka tahun ini pada Senin (31/12/2018). Gaji itu akan menjadi yang terakhir sampai pemerintah membuka kembali pemerintahan.

Badan Manajemen Darurat Federal (Federal Emergency Management Agency/FEMA)
Badan Manajemen Darurat Federal akan melanjutkan mengeluarkan kebijakan asuransi bencana banjir yang baru selama penutupan, membalikkan keputusan sebelumnya. National Association of Realtors memperkirakan keputusan sebelumnya untuk berhenti mengeluarkan kebijakan baru bisa mengganggu hingga 40.000 penjualan rumah setiap bulan.

Departemen Dalam Negeri
Layanan Taman Nasional, di bawah payung Departemen Dalam Negeri, beroperasi dengan jumlah staf yang paling sedikit. Di bawah rencana daruratnya, beberapa taman mungkin dapat diakses, dengan yang lain ditutup sepenuhnya. Layanan Taman Nasional tidak menyediakan layanan pengunjung seperti kamar kecil, fasilitas dan pemeliharaan jalan serta pengumpulan sampah.

Departemen Perhubungan
Dari 55.000 karyawan departemen, 20.400 telah diberhentikan. Itu tidak termasuk sebagian besar karyawan Administrasi Penerbangan Federal, yang di dalamnya terdapat 24.200 pekerja, atau Administrasi Jalan Raya Federal, dengan seluruh 2.700 karyawan didanai melalui sumber lain.

Kontrol lalu lintas udara, inspeksi keselamatan bahan berbahaya, dan investigasi kecelakaan terus berlangsung, tetapi beberapa pembuatan peraturan, inspeksi, dan audit dihentikan sementara.

Kantor Eksekutif Presiden
Diperkirakan 1.100 dari 1.800 karyawan kantor sedang cuti. Ini termasuk sebagian besar Kantor Manajemen dan Anggaran, yang membantu mengimplementasikan tujuan anggaran dan kebijakan.
(hps) Next Article Efek Shutdown, Trump Batalkan Kunjungannya ke WEF Davos