Eksklusif
Jalan Panjang Pemerintah Pangkas Angka Kemiskinan
Prima Wirayani & Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
31 December 2018 13:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, yaitu 9,82%, tahun ini untuk kali pertama dalam sejarah negara ini.
Capaian tersebut diumumkan dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diadakan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret lalu.
Ternyata proses yang dilalui pemerintah hingga dapat meraih capaian tersebut tidaklah singkat, sebagaimana dikisahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Jumat (28/12/2018).
Menurutnya, angka kemiskinan kecenderungannya terus menurun sejak Orde Baru, tapi kemudian naik drastis saat krisis melanda di 1998. Setelah krisis, angka kemiskinan Indonesia kembali melonjak menjadi sekitar 24%, yang tadinya sudah menyentuh 12-13% di akhir Orde Baru.
"Kemudian pemerintahan setelah krisis itu juga terus menurunkan. Tentunya penurunan kemiskinan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pasti harus ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali," paparnya.
Pertumbuhan ekonomi diperlukan karena seseorang baru bisa keluar dari kemiskinan bila ia memiliki income atau pendapatan yang memadai dan mendapatkan akses pelayanan infrastruktur dasar yang memadai. Pendapatan yang layak baru bisa ia peroleh bila ada kegiatan ekonomi yang sehat.
"Tapi tidak cukup hanya income, harus ada infrastruktur dasar, harus ada pelayanan dasar," kata Bambang.
Infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, transportasi publik, diperlukan agar warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang ia miliki.
"Jadi harus diupayakan supaya pendidikan itu terjangkau, harus ada anggaran pendidikan dari pemerintah yang cukup, 20%, kesehatan 5% dari APBN misalkan," ujar mantan menteri keuangan itu.
"Kemudian infrastruktur dasar di dalam berbagai proyek baik di pusat maupun daerah. Jadi kira-kira seperti itu kita melihat bagaimana strategi mengatasi kemiskinan. Itu cara pertama."
Kedua, lanjutnya, bagaimana menyasar masyarakat dengan kondisi kemiskinan akut atau kronis yang ada di bawah 80% garis kemiskinan sebab pendekatan pertama tidak akan cukup untuk mengentaskan mereka dari kondisinya saat ini.
"Ini harus ada ekstranya. Apa ekstranya? Ekstranya harus ada bantuan langsung pemerintah kepada rumah tangga yang ada di bawah 80% garis kemiskinan," kata Bambang.
Inilah alasan pemerintah mengeluarkan berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.
Selain itu, berbagai program tersebut juga diarahkan untuk membangun daya tahan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan agar tidak jatuh kembali.
"Ini kan kelompok rentan. Kelompok rentan ini kan harus dijaga dengan bantuan langsung tepat sasaran tadi," ujarnya.
"Jadi, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah memperkuat bantuan langsung tepat sasaran di samping menjaga atau mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, memperluas akses pelayanan dasar dan infrastruktur dasar, ditambah bantuan langsung tepat sasaran."
(prm) Next Article Data Kemiskinan RI Dipertanyakan, Bappenas Buka Suara
Capaian tersebut diumumkan dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diadakan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret lalu.
Ternyata proses yang dilalui pemerintah hingga dapat meraih capaian tersebut tidaklah singkat, sebagaimana dikisahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Jumat (28/12/2018).
"Kemudian pemerintahan setelah krisis itu juga terus menurunkan. Tentunya penurunan kemiskinan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pasti harus ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali," paparnya.
 Foto: Edward Ricardo |
Pertumbuhan ekonomi diperlukan karena seseorang baru bisa keluar dari kemiskinan bila ia memiliki income atau pendapatan yang memadai dan mendapatkan akses pelayanan infrastruktur dasar yang memadai. Pendapatan yang layak baru bisa ia peroleh bila ada kegiatan ekonomi yang sehat.
"Tapi tidak cukup hanya income, harus ada infrastruktur dasar, harus ada pelayanan dasar," kata Bambang.
Infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, transportasi publik, diperlukan agar warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang ia miliki.
"Jadi harus diupayakan supaya pendidikan itu terjangkau, harus ada anggaran pendidikan dari pemerintah yang cukup, 20%, kesehatan 5% dari APBN misalkan," ujar mantan menteri keuangan itu.
"Kemudian infrastruktur dasar di dalam berbagai proyek baik di pusat maupun daerah. Jadi kira-kira seperti itu kita melihat bagaimana strategi mengatasi kemiskinan. Itu cara pertama."
 Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Kedua, lanjutnya, bagaimana menyasar masyarakat dengan kondisi kemiskinan akut atau kronis yang ada di bawah 80% garis kemiskinan sebab pendekatan pertama tidak akan cukup untuk mengentaskan mereka dari kondisinya saat ini.
"Ini harus ada ekstranya. Apa ekstranya? Ekstranya harus ada bantuan langsung pemerintah kepada rumah tangga yang ada di bawah 80% garis kemiskinan," kata Bambang.
Inilah alasan pemerintah mengeluarkan berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.
Selain itu, berbagai program tersebut juga diarahkan untuk membangun daya tahan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan agar tidak jatuh kembali.
"Ini kan kelompok rentan. Kelompok rentan ini kan harus dijaga dengan bantuan langsung tepat sasaran tadi," ujarnya.
"Jadi, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah memperkuat bantuan langsung tepat sasaran di samping menjaga atau mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, memperluas akses pelayanan dasar dan infrastruktur dasar, ditambah bantuan langsung tepat sasaran."
(prm) Next Article Data Kemiskinan RI Dipertanyakan, Bappenas Buka Suara
Most Popular