Jokowi, China, dan Laju Lambat Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu fokus pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Proyek itu resmi melibatkan China, setelah Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Keputusan yang diambil memantik kontroversi. Ini lantaran sebelumnya pemerintah juga sempat memberikan sinyal bagi Jepang untuk mengerjakan proyek ambisius tersebut.

Sebagai perbandingan, Jepang menawarkan pinjaman proyek dengan jangka waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1%/tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Sementara itu, China menawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun.

Keterlibatan China dalam proyek itu juga kerap menjadi perhatian publik. Melalui keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut.

[Gambas:Video CNBC]

Kereta Cepat China menjadi pilihan Indonesia, didasarkan atas pertimbangan beberapa hal sebagai berikut :
- Dengan panjang 25 ribu km, China menjadi negara yang paling banyak memiliki jalur kereta cepat dengan rute terpanjang di dunia
- Total rolling stock China mencapai 1.800 rangkaian (55% dari total dunia)
- Teknologi Kereta Cepat menjadikan Beijing-Shanghai yang berjarak sekitar 1.318 kilometer dapat ditempuh hanya dalam waktu 4,5 jam.
- Kereta Cepat China didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dalam kondisi iklim empat musim. Rute kereta cepat di tepi pantai Cina seperti Guangdong, Fujian, dan Pulau Hainan beriklim tropis sama dengan iklim di Indonesia
- Teknologi kereta cepat bersifat terbuka sehingga memungkinkan sharing teknologi dengan Indonesia.
- Pembangunan KCJB dikembangkan dengan pola B to B (business to business) berbasiskan penanaman modal asing (PMA) tanpa sedikitpun menyerap government spending yang bersumber dari APBN serta tidak adanya jaminan dari pemerintah.

Bagai perumpamaan anjing menggonggong khafilah berlalu, Jokowi tidak gentar pada keputusannya. Dalam aturan itu, Jokowi dengan tegas menyebutkan bahwa proyek ini bersifat business to business (B2B).

Dengan terbitnya regulasi tersebut, proyek ini dimulai dengan groundbreaking (peletakan batu pertama) pada 21 Januari 2016 silam. Walaupun saat itu sejumlah aspek perizinan belum lengkap.

Dikutip dari pemberitaan sejumlah media, Jokowi mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan membuat ekonomi lebih efisien karena sarana transportasi massal tersebut dapat meningkatkan mobilitas barang dan orang.

Ekonomi yang efisien diperlukan untuk memenangi persaingan yang semakin ketat antarnegara. Ketika itu, Jokowi optimistis pembangunan proyek akan tuntas akhir 2018 dan operasional dimulai awal 2019.

"Saya akan cek, cek, dan cek lagi perkembangan pembangunan kereta cepat ini," kata Jokowi dalam acara peletakan batu pertama pembangunan KA cepat koridor Jakarta-Bandung di Perkebunan Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1).

Baca: Ada Pekerja Kasar China Garap Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Namun apa daya, proyek yang semula ditargetkan rampung pada 2019 tersebut pada akhirnya tertatih-tatih. Mulai pembebasan lahan, pencairan utang pendanaan, hingga progres kontruksi tak berjalan mulus.

Direktur Utama PT KCIC, Chandra Dwiputra, menyebut, kereta cepat Jakarta-Bandung baru akan beroperasi pada 2021 mendatang. Target baru yang dipatok ini mengacu pada konsesi antara PT KCIC selaku investor dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Konsesi tersebut masuk dalam poin penandatanganan kontrak yang diteken sejak 9 Juni 2018 lalu. Lebih lanjut, dia menjelaskan sejauh ini pengerjaan tahap awal sudah berlangsung.

Hingga akhir 2018 ini, ditargetkan proyek ini mencapai 8% dan pada 2019 mendatang ditargetkan sudah terlaksana 60% dari total panjang proyek keseluruhan sekitar 142,3 km. "Target 2019 sebesar 60 persen, itu dominan struktur sipil di situ. Nanti membutuhkan pelibatan tenaga kerja sebanyak 33 ribu," kata Chandra.

Sedangkan dari aspek pendanaan, hingga Oktober 2018, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mendapatkan kucuran utang sebesar US$ 810,4 juta dalam tiga tahap. Jumlah tersebut akan bertambah US$ 287 juta menjadi US$ 1,09 miliar atau setara Rp 15,9 triliun pada akhir Desember 2018.

Keseluruhan kredit modal tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Chandra, menyebut, pencairan tahap ke-4 sebesar US$ 287 juta dilaksanakan paling lambat sepekan ke depan. "Diharapkan minggu ini bisa cair. Jadi 2018 ini sudah cair lebih dari US$ 1 miliar," ungkapnya di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (20/12/2018) lalu.

Menurut Chandra, sejauh ini utang tersebut sudah digunakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan proyek seperti pembayaran uang muka kontraktor, konsultan supervisi, bunga, dan asuransi. Selain itu, tambahan dana pada Desember ini, sebagian digunakan untuk pembebasan lahan.

Terkait pencairan selanjutnya dari CBD pada 2019 mendatang, dia belum bisa memerinci secara pasti. Hanya saja, dia memastikan setiap penarikan harus sesuai dengan kebutuhan.

"Penarikan dana kita sesuaikan kebutuhan kita dengan kontraktor seperti apa. Kita juga butuh di awal untuk uang muka kontraktor. Pencairan berikutnya masih menyesuaikan dengan kontraknya," kata Chandra.

Foto: Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (dok. WIKA)

Asal tahu saja, PT KCIC merupakan perusahaan patungan atau konsorsium gabungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd. Perusahaan ini didapuk sebagai investor proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama 36 bulan kalender kerja untuk pekerjaan kontruksi membangun trase sepanjang 142,3 km. Dengan target operasional pada 2021 mendatang, total nilai investasi proyek ini mencapai US$ 6,071 miliar.

(miq/miq) Next Article Detik-Detik Operasi, Kereta Cepat JKT-BDG Mau Dijajal Jokowi