Internasional
Korea Utara Kecam Sanksi AS, Denuklirisasi Terancam
Bernhart Farras, CNBC Indonesia
17 December 2018 13:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara mengecam pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Minggu (16/12/2018) karena meningkatkan sanksi dan tekanan terhadap negara yang memiliki senjata nuklir itu.
Korea Utara juga memperingatkan risiko kembalinya peperangan dan bahwa pelucutan senjata Pyongyang dapat terhambat selamanya.
Korea Utara memberikan tanggapan setelah pada Senin AS mengatakan mereka telah memberlakukan sanksi terhadap tiga pejabat Korea Utara atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk seorang pembantu penting untuk Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, dilansir dari CNBC International.
Denuklirisasi Korea Utara hanya mengalami sedikit kemajuan sejak Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump bertemu di Singapura dalam pertemuan bersejarah Juni lalu. Kedua pihak belum menjadwalkan ulang pembicaraan tingkat kerja antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat senior Korea Utara Kim Yong Chol, yang dibatalkan tiba-tiba pada November.
Di tengah apresiasi terhadap Trump atas "kesediaannya" dalam usaha peningkatan hubungan dengan Korea Utara, yang juga dikenal sebagai DPRK, Pyongyang menuduh Departemen Luar Negeri AS "bertekad untuk membawa hubungan DPRK-AS kembali ke status tahun lalu yang ditandai dengan peperangan.
" Dalam sebuah pernyataan, Kementerian luar negeri Korea Utara mengatakan Washington telah mengambil "langkah-langkah sanksi sebanyak delapan kali terhadap perusahaan, individu dan kapal yang tidak hanya menjadi milik DPRK tetapi juga Rusia, China, dan negara ketiga lainnya ..."
Jika pemerintah AS percaya bahwa sanksi dan tekanan yang meningkat akan memaksa Pyongyang untuk meninggalkan senjata nuklirnya, "itu akan dianggap sebagai salah perhitungan terbesar, dan itu akan memblokir jalan menuju denuklirisasi di semenanjung Korea selamanya, hasil yang tidak diinginkan oleh siapapun," menurut pernyataan itu.
Pernyataan kementerian luar negeri tersebut dirilis atas nama direktur penelitian kebijakan dari Institute for American Studies.
(prm) Next Article Siap-siap, Trump & Kim Jong Un Akan Bersua Lagi di Februari
Korea Utara juga memperingatkan risiko kembalinya peperangan dan bahwa pelucutan senjata Pyongyang dapat terhambat selamanya.
Korea Utara memberikan tanggapan setelah pada Senin AS mengatakan mereka telah memberlakukan sanksi terhadap tiga pejabat Korea Utara atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk seorang pembantu penting untuk Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, dilansir dari CNBC International.
 Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (Foto: Anthony Wallace/Pool via Reuters) |
" Dalam sebuah pernyataan, Kementerian luar negeri Korea Utara mengatakan Washington telah mengambil "langkah-langkah sanksi sebanyak delapan kali terhadap perusahaan, individu dan kapal yang tidak hanya menjadi milik DPRK tetapi juga Rusia, China, dan negara ketiga lainnya ..."
Jika pemerintah AS percaya bahwa sanksi dan tekanan yang meningkat akan memaksa Pyongyang untuk meninggalkan senjata nuklirnya, "itu akan dianggap sebagai salah perhitungan terbesar, dan itu akan memblokir jalan menuju denuklirisasi di semenanjung Korea selamanya, hasil yang tidak diinginkan oleh siapapun," menurut pernyataan itu.
Pernyataan kementerian luar negeri tersebut dirilis atas nama direktur penelitian kebijakan dari Institute for American Studies.
(prm) Next Article Siap-siap, Trump & Kim Jong Un Akan Bersua Lagi di Februari
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular