Seluruh Gedung Pemerintah Pakai Asuransi Bencana di 2019
11 December 2018 14:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memulai adanya inisiatif mengembangkan kerangka pendanaan risiko bencana, baik yang berasal dari APBN maupun dalam skema transfer risiko bencana.
Hal tersebut dilakukan melalui asuransi pertanian, asuransi nelayan, dan mulai tahun 2019 asuransi barang milik negara.
"Artinya. seluruh gedung-gedung milik pemerintah diasuransikan terhadap bencana alam," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Untuk tahun 2019 pemerintah juga memulai adanya pooling fund untuk menghadapi bencana, dan ini merupakan suatu anggaran awal untuk pola asuransi bencana bagi seluruh daerah di Indonesia.
"Untuk tahun 2019, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, maka dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam juga ditingkatkan," ucap Sri Mulyani.
Lebih jauh, mantan Managing Director Dunia ini memaparkan beberapa hal yang sangat menonjol di tahun 2019. Di antaranya adalah pertama, untuk dana anggaran bantuan sosial di dalam rangka untuk makin menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih di atas 9%, maka alokasi dana PKH (Program Keluarga Harapan) tahun 2019 dinaikkan dua kali lipat.
"Ini adalah sebetulnya untuk mengembalikan pengeluaran untuk kelompok miskin semenjak awal digulirkan PKH sebesar 17%. Kenaikan anggaran PKH adalah dari Rp19,3 triliun tahun 2018 menjadi Rp 34,4 triliun, dua kali lipat untuk 10 juta kelompok miskin," jelas Sri Mulyani.
(dru/miq) Next Article Jokowi Bentuk Panitia Seleksi Anggota DK OJK
Hal tersebut dilakukan melalui asuransi pertanian, asuransi nelayan, dan mulai tahun 2019 asuransi barang milik negara.
"Artinya. seluruh gedung-gedung milik pemerintah diasuransikan terhadap bencana alam," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
 Foto: Sebuah sofa terlihat di antara reruntuhan rumah setelah gempa bumi melanda kecamatan Balaroa di Palu, Indonesia, 4 Oktober 2018. REUTERS / Beawiharta |
Ia menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Untuk tahun 2019 pemerintah juga memulai adanya pooling fund untuk menghadapi bencana, dan ini merupakan suatu anggaran awal untuk pola asuransi bencana bagi seluruh daerah di Indonesia.
"Untuk tahun 2019, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, maka dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam juga ditingkatkan," ucap Sri Mulyani.
Lebih jauh, mantan Managing Director Dunia ini memaparkan beberapa hal yang sangat menonjol di tahun 2019. Di antaranya adalah pertama, untuk dana anggaran bantuan sosial di dalam rangka untuk makin menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih di atas 9%, maka alokasi dana PKH (Program Keluarga Harapan) tahun 2019 dinaikkan dua kali lipat.
"Ini adalah sebetulnya untuk mengembalikan pengeluaran untuk kelompok miskin semenjak awal digulirkan PKH sebesar 17%. Kenaikan anggaran PKH adalah dari Rp19,3 triliun tahun 2018 menjadi Rp 34,4 triliun, dua kali lipat untuk 10 juta kelompok miskin," jelas Sri Mulyani.
(dru/miq) Next Article Jokowi Bentuk Panitia Seleksi Anggota DK OJK
Most Popular