KPR bagi Aparat Negara Diusulkan Bebas Pengecekan OJK

Jakarta, CNBC Indonesia - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia atau REI, mendukung percepatan penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, TNI dan Polri. REI juga menjalin kerja sama dengan Taspen, Jamkrindo, hingga Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Perumahan, dan Kementerian Pertahanan, dalam mendukung kebijakan tersebut.

Namun, pemerintah perlu memperjelas kebijakan tersebut, terutama dalam skema pembiayaan bagi ASN melalui pengecekan debitur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasalnya, perbankan selama ini sangat ketat dalam memberikan syarat untuk pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR). Lantas seperti apa harapan pelaku industri? Simak wawancara eksklusif CNBC Indonesia dengan Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum DPP REI.